Jurus Anies Melempar Tanggung Jawab Ke Pusat Mengenai Penanganan Covid 19

Menanggapi kebijakan Anies mengenai peniadakan isolasi mandiri di rumah bagi pasien berstatus orang tanpa gejala (OTG), anggota dewan dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sontak angkat suara.

Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta meningkatkan fasilitas kesehatan dan tenaga medis.

“Kalau sekarang akan ada kebijakan lagi pelarangan untuk isolasi mandiri bagi masyarakat, ya Pemprov DKI harus lebih meningkatkan lagi fasilitas (kesehatan) dan tenaga medisnya,” kata Sekretaris F-Golkar DKI, Judistira Hermawan, Rabu (2/9/2020).

Judistira menyarankan Pemprov DKI memberdayakan rumah susun untuk pasien COVID-19, sehingga bisa dikelola mandiri oleh Pemda.
“Wisma Atlet tidak akan cukup menampung, saran saya rumah susun yang belum terisi disiapkan segera untuk menjadi rumah isolasi, ini opsi bagi Pemprov DKI, jadi semacam wisma atlet tapi yang kelola Pemprov,” ujarnya.

Sorotan juga dilontarkan oleh anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Ahmad Lukman Jupiter yang meminta Anies memberikan jaminan yang pasti di mana pasien positif nantinya akan ditempatkan.

“Jaminannya harus pasti, jangan hanya asal mengeluarkan kebijakan tapi tidak memberikan solusi yang benar-benar ada sebuah jaminan untuk masyarakat jadi harus seimbang lah dengan kebijakan,” kata Jupiter ketika dihubungi, Rabu (2/9/2028).

Jupiter menyinggung keadaan RSUD di Jakarta tidak akan memadai jika nantinya menjadi tempat isolasi pasien positif terutama OTG. Sehingga dia meminta Anies untuk memastikan di mana tempat isolasi.

“Untuk meniadakan isolasi mandiri harusnya Pemprov DKI ataupun kebijakan yang diambil Pak Anies termasuk jajarannya di dinas kesehatan, mereka harus bisa memberikan kepastian, dan jaminan dengan isolasi mandiri ini bisa kita bayangkan penduduk DKI Jakarta kurang lebih ada hampir 12 juta jiwa,” kata Jupiter.

Jupiter meminta ada tempat atau gedung khusus sebagai pengganti isolasi mandiri di rumah. Dia menyarankan rusunawa yang belum terpakai.
Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sepakat dengan penghapusan kebijakan isolasi mandiri bagi pasien positif virus Corona (COVID-19) oleh Anies. Asalkan, nantinya kebijakan yang diambil tidak membebani fasilitas kesehatan dan tenaga medis.

“Jadi jangan sampai itu membebani fasilitas kesehatan. Karena strategi isolasi mandiri adalah sebetulnya strategi eskalasi jumlah pasien yang meningkat di rumah sakit, yang itu membawa beban juga buat fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di sana,” kata Wakil Ketua Umum IDI, Adib Khumaidi saat dihubungi, Rabu (2/9/2020).

Adib menjelaskan, isolasi mandiri memang hanya akan efektif jika kondisi lingkungan rumah yang mendukung. Misalnya, pasien positif COVID-19 tidak tinggal di permukiman padat penduduk.

Kemudian, adanya pemantauan yang dilakukan oleh Puskesmas sekitar. Adib menjelaskan, apabila tidak ada proses pemantauan kepada pasien positif COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri maka hal itu tidak akan efektif.

Adib menegaskan Pemprov DKI Jakarta harus menyediakan fasilitas non rumah sakit untuk dijadikan sebagai tempat karantina para pasien positif COVID-19, khususnya untuk pasien tanpa gejala. Sehingga, kebijakan penghapusan isolasi mandiri tidak membebani fasilitas kesehatan.

Alfian G Raditya
%d blogger menyukai ini: