Bela Negara Bagi Mahasiswa untuk Basmi Radikalisme Di Kampus

Akhir 2014 Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu sermpat menggalakan program bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.

Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

Program ini sempat menimbulkan pro dan kontra. Kemudian menantu dari Wapres ke 6, Try Sutrisno ini akhirnya dipanggil Presiden Jokowi. Begitu pengakuan mantan Kepala Staf Angkatan Darat saat memberikan sambutan perpisahan di Kementrian Pertahanan, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019.

Masih dalam sambutan Ryamizard melanjutkan ceritanya bahwa Kakek dari Jan Ethes, Sedah Mirah Nasution, La Lembah Manah, dan Panembahan Al Nahyan Nasution ini memberikan nasihat kepada suami dari Nora Tristyana agar program yang menuai pro dan kontra tersebut untuk bertindak harus ada payung hukum dan diadakan sosialisasi terlebih dahulu.

Bahwa kerja Menteri Pertahanan sangat berat. Ia mengatakan, menteri pertahanan bertugas untuk menjaga keutuhan bangsa. Ia menyinggung ancaman saat ini berbentuk ancaman perang terbuka, ancaman nyata seperti bencana alam, terorisme, dan pencurian sumber daya alam hingga membahas penyebaran paham anti-Pancasila.

Makanya Menhan Prabowo Subianto,ingin menghidupkan kembali program ini. Rencananya Kementerian Pertahanan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memasukan program bela negara ke dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia memicu pro-kontra juga.

Politisi Demokrat yang juga Wakil Ketua Komisi X, Dede Yusuf menilai belum perlu pendidikan militer dimasukan dalam kurikulum Pendidikan Tinggi dalam penilaian Sistem Kredit Semester (SKS).

Sementara pemerhati pendidikan Doni Koesoema mengatakan usulan pendidikan militer satu semester bagi mahasiswa harus diikuti dengan adanya assessment ideologi dari para mahasiswa yang turut serta. Hal itu penting demi mencegah pendidikan militer tersebut dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan ideologi yang nggak sejalan.

Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa paham radikali sudah masuk ke semua bidang. Kampus lebih rentan di masuki. Karena disitu tempat berkumpulnya kaum terdidik yang dengan mudah dirayu atau dibujuk dengan berbagai hal oleh kelompok radikal. Salah satu pintu masuknya melalui ekonomi. Tawaran ini dianggap bisa dengan mudah diterima mahasiswa.

Makanya program bela negara dengan format wajib militer kepada mahasiswa adalah langkah tepat. Apalagi Prabowo selain sebagai orang nomor satu di Kementrian Pertahanan punya Kampus bernama Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Bandung. Belum lagi anggota partai Gerindra banyak yang milenial dan berusia mahasiswa juga lebih menjadi gampang program ini bertambah jumlahnya. Sehingga secara otomatis menurunkan jumlah yang kontra akan program ini.

Bentang Nusantara
%d blogger menyukai ini: