Cuma DPR Bisa Tarik RUU HIP

Pengamat Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Muhammad Fauzan, menilai hanya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang saat ini dapat menarik kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP), menyusul banyaknya polemik dan penolakan dari berbagai pihak.

“Momentum untuk menarik kembali RUU HIP saat ini hanya dapat dilakukan oleh DPR selaku pengusul RUU tersebut,” ujar Fauzan saat dihubungi Tagar, Rabu, 24 Juni 2020.

Pada prinsipnya, kata Fauzan, penarikan sebuah RUU dapat dilakukan oleh pihak yang mengusulkan RUU tersebut. Selain itu, penarikan juga dapat dilakukan tanpa melalui persetujuan mitra kerja.

“Sepanjang RUU tersebut belum mulai dibahas antara DPR dengan Presiden,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan RUU HIP merupakan usulan DPR, sehingga pemerintah tidak bisa mencabut usulan tersebut.

“Masalah proseduralnya supaya diingat bahwa RUU itu adalah usulan dari DPR. Sehingga keliru kalau ada orang mengatakan kok pemerintah tidak mencabut. Ya, tidak bisa dong kita mencabut usulan UU. Itu kan DPR yang usulkan,” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 23 Juni 2020.

Terbaru, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan kelanjutan RUU HIP tergantung surat dari pemerintah. Apabila pemerintah mengirimkan surat presiden (Surpres) terkait penyetopan pembahasan RUU HIP secara resmi, maka DPR akan melaksanakannya.

Hal demikian disampaikan Azis seusai bertemu perwakilan pedemo RUU HIP yang dimotori Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni atau PA 212, dan GNPF-Ulama.

“Nanti surat itu tentu akan menjadi mekanisme pembahasan di DPR sesuai tata tertib, tentu kami akan melalui mekanisme Rapat Pimpinan, kemudian Badan Musyawarah, lalu dibawa ke Rapat Paripurna untuk melakukan komitmen penyetopan ini,” tuturnya di Gedung Nusantara 3 Lantai 4 Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020.

Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) didukung sepenuhnya oleh tujuh dari sembilan fraksi di DPR sebelum disahkan sebagai inisiatif Dewan dalam Rapat Paripurna pada 12 Mei 2020.

Berdasarkan dokumen risalah rapat Baleg DPR RI dari situs resmi dpr.go.id, Rabu (22/4), Fraksi Partai Demokrat tak ikut dalam pembahasan, sedangkan Fraksi PKS setuju dengan catatan.

“Berdasarkan pendapat Fraksi-Fraksi (F-PDI Perjuangan, F-PG, F-PGerindra, F-PNasdem, F-PKB, F-PAN, dan F-PPP) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila untuk kemudian diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tulis dokumen yang diakses CNNIndonesia.com, Senin (15/6).

Yuanita R Silalahi
%d blogger menyukai ini: