PKS Solo Sepi Peminat Pilih Buka Opsi Kampanye Golput

DPD PKS Solo membuka opsi kampanye golput setelah tidak memungkinkan untuk membentuk koalisi baru di Pilkada Solo.
KPU Solo menilai tugas partai politik salah satunya ialah menyukseskan pemilihan umum.

Ketua KPU Solo Nurul Sutarti tidak banyak berkomentar mengenai sikap PKS yang membuka opsi kampanye golput itu. Namun secara umum dia mengingatkan bahwa partai politik seharusnya turut serta menyukseskan pilkada.

Nurul menilai kesuksesan pilkada salah satunya diukur dari tingkat partisipasi pemilih. Partai politik dianggap bertanggung jawab dalam melakukan pendidikan politik.

“Kalau KPU tugasnya lebih ke pendidikan pemilih. Tentu tingkat partisipasi tidak hanya kerjanya penyelenggara, tetapi banyak pihak, seperti kontestan dan partai politik,” kata Nurul .

Menurutnya, target partisipasi masyarakat dalam Pilkada Solo 2020 mencapai 77,5 persen. Target tersebut ditetapkan secara nasional.
“Targetnya secara nasional 77,5 persen. Dibandingkan Pilkada 2015 target tahun ini lebih tinggi. Kalau dibandingkan Pemilu 2019 lebih rendah,” ujar Nurul.

Sementara itu, Bawaslu Solo mengatakan golput sebenarnya tidak diatur secara khusus dalam UU Pemilu. Namun ada beberapa pasal berisi klausul yang memungkinkan penggerak golput dipidana.

“Memang ada pasalnya, tetapi itu terkait politik uang. Menjadi sebuah pelanggaran ketika seseorang dengan sengaja memberi uang atau materi untuk mengajak seseorang tidak menggunakan hak pilih atau memilih calon tertentu,” kata Ketua Bawaslu Solo, Budi Wahyono.

Diberitakan sebelumnya, PKS memutuskan abstain di Pilkada Solo karena tak punya cukup kursi di DPRD untuk bertarung sendirian melawan Gibran Rakabuming Raka. PKS pun membuka opsi untuk kampanye golput.

“Untuk pilihan 9 Desember, kita masih belum menentukan. Itu kan masih tiga bulan, masih kita pertimbangkan,” kata Ketua DPD PKS Solo, Abdul Ghofar.

“Kita pertimbangkan nanti apakah golput atau juga berkampanye golput,” sambungnya.

Tak hanya opsi golput, Ghofar mengatakan PKS Solo juga masih membuka opsi untuk mendukung Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa atau pasangan independen Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo). Namun, hal itu bakal diputuskan setelah mempertimbangkan hasil survei.
“Termasuk pula kemungkinan mendukung salah satu calon, kita pertimbangkan,” tutur Ghofar.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kemungkinan besar abstain pada Pilkada 2020 di Kota Solo. Meski demikian, bukan hanya Solo tapi ada 4 empat daerah lain di Jawa Tengah (Jateng) yang kemungkinan tanpa keikutsertaan PKS pada pilkada tahun ini.

PKS saat ini baru ada 16 daerah di Jateng yang sudah turun rekomendasi dari PKS. Sementara sisanya, Demak, Wonosobo, Sragen, Boyolali, dan Kota Solo, PKS belum memutuskan untuk mengusung paslon yang akan maju pada Pilkada 2020.

Pilkada 2020 di Sragen, Boyolali, dan Kota Solo, PKS berpotensi abstain karena hingga saat ini dari DPD PKS setempat belum mengusulkan calon yang akan diusung. Padahal, pendaftaran paslon untuk Pilkada 2020 tinggal menghitung hari lagi, yakni tanggal 4-6 September.

Sementara untuk Demak dan Wonosobo, PKS abstain karena tidak ada paslon yang melirik partai berlambang bulan sabit itu. Maklum, di dua wilayah itu PKS tidak memiliki suara atau kursi di DPRD.

Alfian G Raditya
%d blogger menyukai ini: