Susi: Saya Mohon ke Presiden, Cegah Kembalinya Kapal Asing

Kembali merebaknya praktik illegal fishing atau IUU Fishing di Indonesia membuat Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti, ikut buka suara.

Susi yang terkenal garang dan tanpa kompromi menenggelamkan kapal pencuri ikan itu meminta agar Presiden Jokowi mencegah kembali masuknya kapal-kapal asing pencuri ikan ke Indonesia. Susi memohon agar Jokowi konsisten memberantas praktik illegal fishing serta penggunaan alat tangkap berbahaya.

Kerugian besar yang ditanggung banyak negara akibat praktik illegal fishing, telah membuat dunia internasional sepakat melakukan upaya pemberantasan.

Langkah tersebut salah satunya melalui World Ocean Conference yang digelar United Nation pada 2018, di mana negara peserta sepakat memastikan tak ada lagi praktik IUU Fishing di tahun 2022.
Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti, mengatakan kesepakatan tersebut merupakan kabar baik di sektor kelautan dan perikanan. Namun, kata Susi, upaya tersebut juga merupakan peringatan agar pemerintah tak mengendurkan aturan.

“Mereka memastikan 2022 itu tidak boleh ada lagi illegal fishing, secara literat itu menyenangkan. Tapi itu adalah alert, peringatan untuk Indonesia bahwa ribuan kapal itu mencari rumah to be legal,” kata Susi dalam webinar yang diselenggarakan kumparan dan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Jumat (12/6).
Demi mencegah masuknya kapal-kapal asing itu, kebijakan seperti moratorium kapal eks asing yang pernah ia lakukan, tetap harus dijalankan. Dia menilai langkah tersebut cukup efektif dalam memerangi praktik IUU Fishing.

Susi Pudjiastuti menjelaskan, dengan target praktik IUU Fishing, mulai tahun 2022 tak ada lagi kapal-kapal pencuri ikan melakukan pergerakan agar bisa masuk ke berbagai negara.
“Mereka itu bergerak kapal illegal. Dari Indonesia saja yang lari itu lebih dari 7.000 kapal, yang stranded dan berpikir bisa jalan lagi ada 1.000 kapal lebih yang di-annex oleh Satgas 115,” jelasnya.

Menurut Susi, upaya kapal-kapal asing ini mencari tempat aman sudah mulai tampak sewaktu dia masih menjabat Menteri KKP. Dengan adanya moratorium, pemerintah bisa mengantisipasi hingga mencabut izin mereka.
“Makanya di bulan Januari itu kita lihat di pelabuhan Merauke, Ambon, Bitung batam, tiba-tiba muncul kapal kapal besar, selama ini tidak pernah kelihatan karena mereka alih muatan di tengah laut.

Nah Kita tenggelamkan karena satu-satunya cara menghilangkan possibility main mata dan lain-lain,” ujarnya.

“Saya mohon dengan semua kerendahan hati, segala kekhawatiran, memohon Pak Presiden bisa mengatakan tidak untuk IUU Fishing. Gerakan semua instrumen di bawah kepemimpinan beliau untuk mencegah kembalinya kapal asing, mencegah kembalinya alat tangkap yang tidak ramah lingkungan,” ujar Susi dalam Webinar kumparan bertajuk Tantangan Indonesia untuk Mengakhiri Praktik Illegal Fishing, Jumat (12/6).

Menurut Susi, dengan segala kewenangan Jokowi, upaya tersebut bukan lah hal yang sulit untuk dilakukan. Ia juga mengingatkan, apabila pemerintah tidak serius memerangi praktik illegal fishing ini, kesejahteraan para nelayan terancam.

Besarnya wilayah kelautan yang Indonesia miliki, kata Susi, merupakan potensi besar yang mesti dijaga demi ketahanan pangan di masa mendatang. Semua itu bisa terjaga dengan baik, tergantung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

“Pak Presiden mempunyai segala kewenangan, ultimate power dan ultimate kebijakan ada di Bapak. Gerakan seluruh instrumen untuk mengamankan 79 persen wilayah indonesia, dan kecukupan ketahanan pangan untuk Indonesia, untuk para nelayan dan anak cucu kita,” ujar Susi.

Menurut Susi, faktor pertama yang paling menentukan dalam memerangi illegal fishing bukan penegakan hukum. Melainkan kontrol politik dan kepemimpinan yang kuat.

“Kepemimpinan dan arah politik itu yang penting. Karena kontrol politik dan kepemimpinan, penegakan hukum mengikut arah politik dan kepemimpinan tadi,” pungkasnya.

Alfian G Raditya
%d blogger menyukai ini: