Tarakan Dan Banjarmasin Akan Terapkan PSBB Corona

Kota Tarakan di Kalimantan Utara dan Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan telah disetujui untuk penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pandemi corona atau covid-19.

Keduanya masing-masing mengajukan pada 17 April dan 18 April serta disetujui bersamaan pada 19 April 2020.

Hingga saat ini sedikitnya telah ada 17 Provinsi yang mengajukan PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia kepada pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Sudah [Tarakan dan Banjarmasin],” ujar Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan corona Achmad Yurianto saat dikonfirmasi, Senin (20/4) pagi.

Sementara itu, dari 17 provinsi yang mengajukan kota/kabupatennya mengajukan PSBB itu tak semuanya langsng disetujui. Beberapa ada yang ditolak, atau diminta mengajukan kembali dengan data yang lebih lengkap.

Dari data Kementerian Kesehatan, ada enam provinsi yang ditolak PSBB-nya. Provinsi-provinsi itu yakni Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kabupaten Rote Ndao yang telah mengajukan pada 9 April lalu, namun kemudian pada 11 April permohonan tersebut ditolak oleh Kemenkes lantaran dianggap tidak memenuhi aspek epidemologi dan aspek lainnya untuk penerapan PSBB.

Hal sama juga terjadi di Kota Sorong, Papua Barat yang telah mengajukan PSBB pada 10 April dan permohonannya ditolak pada 12 April.

Sementara kota lainnya yakni Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak di Papua Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara, dan Kota Gorontalo di Gorontalo. Semua daerah tersebut ditolak PSBB oleh Kemenkes karena dianggap tak memenuhi syarat.

Kota lainnya yakni Kabupaten Mimika di Papua yang hingga kini belum menerima keputusan ditolak atau disetujui PSBB-nya setelah pada 11 April mengajukan PSBB dan diminta melengkapi data.

Untuk daerah yang belum menerima keputusan lantaran sebelumnya data dianggap tidak lengkap yakni Kota Tegal di Jawa Tengah yang mengajukan pada 9 April. Meski begitu Tegal telah disetujui untuk penerapan PSBB pada 17 April lalu.

Sementara sisanya ada sembilan Provinsi yang kotanya langsung disetujui setelah mengajukan PSBB kepada Kemenkes. Kota-kota itu yakni DKI Jakarta di Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi di Jawa Barat.

Kota Pekanbaru di Riau, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan di Banten, Makasar di Sulawesi Selatan, Bandung Raya di Jawa Barat, Kabupetan/Kota di Sumatera Barat. Teranyar dua daerah yakni Banjarmasin di Kalimantan Selatan dan Tarakan di Kalimantan Utara.

PSBB di wilayah tersebut dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

Pemerintah daerah tersebut wajib melaksanakan PSBB dan secara konsisten mendorong serta menyosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

Menkes Terawan sebelumnya juga telah menyetujui beberapa wilayah untuk menerapkan PSBB yaitu Provinsi DKI Jakarta; Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat; Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten; Kota Pekanbaru di Provinsi Riau, Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sumatera Barat.

Selain wilayah yang disetujui untuk melaksanakan PSBB, Menkes juga menolak permohonan PSBB untuk sejumlah daerah yang dinilai belum memenuhi kriteria seperti Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara, Kabupaten Fakfak Papua Barat, Kota Sorong Papua Barat, Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Rote Ndao NTT.

Hingga saat ini, penanganan kasus Covid-19 di Indonesia mengalami penambahan pasien yang sembuh menjadi 686 setelah ada penambahan sebanyak 55 orang per 19 April. Penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia sebanyak 327 orang dengan total menjadi 6.575, dan angka meninggal dunia menjadi 582setelah ada penambahan sebanyak 47 orang.

Yuanita R Silalahi
%d blogger menyukai ini: