China Desak AS Segera Bayar Utang ke PBB

Ketegangan antara China dengan Amerika Serikat di tengah pandemi corona semakin panas.
Ketika sebelumnya Presiden AS Donald Trump mengancam akan memutus hubungan dengan China.

Kali ini giliran China yang mendesak AS agar segera membayar kewajibannya ke Persatuan Bangsa-bangsa atau PBB. China menyebut AS masih berutang lebih dari USD 2 miliar ke PBB.
Selain itu, China juga menyerukan kepada seluruh negara anggota agar “secara aktif memenuhi kewajiban keuangan kepada PBB,”.

“Pada 14 Mei, total dana yang belum dibayar di bawah anggaran rutin PBB dan anggaran pemeliharaan perdamaian masing-masing sekitar USD 1,63 miliar dan USD 2,14 miliar,” ujar perwakilan China mengutip laporan dari kantor Sekretaris Jenderal PBB dalam pertemuan yang diadakan Kamis (14/5) waktu setempat seperti dilansir AFP.

Dalam pertemuan dengan PBB, China bersama 49 negara anggota lainnya membayar kontribusi mereka kepada PBB. China berkontribusi atas 12 persen dari biaya operasional PBB dan 15 persen dari anggaran perdamaian.

Meski demikian tak disebut berapa nominal spesifik yang dibayar China.
Di luar China dan 49 negara yang sudah membayar, masih ada sekitar 143 negara anggota yang disebut belum membayar kewajiban mereka, termasuk AS.

Menurut China, AS merupakan negara yang memiliki utang terbesar kepada PBB. “AS adalah pengutang terbesar dengan jumlah USD 1,165 miliar dan USD 1,332 miliar,” bunyi pernyataan China.

Perlawananan Dari Trump

Upaya Donald Trump untuk menggalang dukungan bagi sanksi terhadap Cina terus dilakukan. Kali ini dilakukan di dalam negeri. Senator Partai Republik Amerika Serikat Lindsey Graham – sekutu sekat Donald Trump – mengusulkan adanya Undang-undang yang memberikan wewenang kepada Trump untuk memberikan sanksi yang lebih berat kepada Cina.

Sanksi itu diberikan lantaran Cina belum juga memberikan laporan terperinci mengenai virus Corona yang bermula dari Wuhan, Cina hingga menyebar ke seluruh dunia. Menurutnya, seperti dikutip reuters.com (14/5/2020), jika bukan Partai Komunis Cina yang berkuasa, virus Corona tak bakal sampai ke daratan AS dan membunuh 80.000 warga AS.

“Saya yakin China tidak akan pernah bekerja sama dengan penyelidikan yang serius kecuali mereka dipaksa melakukannya,” ujar Graham.

Graham mengatakan bahwa Undang-Undang Pertanggungjawaban COVID-19 akan mengharuskan presiden untuk membuat sertifikasi ke Kongres dalam waktu 60 hari bahwa Cina telah memenuhi syarat untuk dilakukan penyelidikan COVID-19 yang dipimpin oleh AS dan sekutunya atau afiliasi PBB. seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Undang-undang ini disponsori bersama oleh delapan senator Republik lainnya.

Dalam UU tersebut, menurutnya, Cina diwajibkan menutup pasar penyebar Corona di Wuhan dan harus membebaskan semua pendukung pro-demokrasi Hong Kong yang ditangkap dalam penumpasan pasca-pandemi.

RUU itu akan memberi wewenang kepada presiden untuk menjatuhkan sejumlah sanksi, termasuk pembekuan aset, larangan perjalanan, dan pencabutan visa, serta pembatasan pinjaman untuk bisnis Cina oleh lembaga-lembaga AS dan melarang perusahaan-perusahaan Cina untuk terdaftardi bursa AS.

Juru bicara kementerian luar negeri Cina Zhao Lijian, pada briefing harian di Beijing, menegaskan bahwa Cina menentang RUU “tidak bermoral” ini. Menurutnya, Cina telah terbuka dan transparan sejak awal epidemi.

Sementara itu, Kedutaan besar Cina di Washington, AS, tidak menanggapi permintaan komentar.

Meski mendapat dukungan, dari sejumlah anggota Senat, sejumlah pihak masih mengkrtik langkah Trump dan partainya. Para kritikus Trump, termasuk beberapa mantan pejabat, akademisi dan kolumnis, telah mengatakan bahwa Cina memiliki banyak jawaban.

Salah satunya, pemerintah AS tampaknya berusaha mengalihkan perhatian dari apa yang mereka lihat sebagai respons lambat AS terhadap krisis COVID-19.

Sedangkan senator dari Partai Demokrat, Tim Kaine, yang partainya mengendalikan Senat mengakui ada yang salah dari Cina. Tetapi yang dibutuhkan sekarang bagaimana masyarakat mendapat data lengkap dan pemerintahan Trump tidak boleh luput dari pengawasan.

“Mari kita ceritakan kisah ini terlebih dahulu dan lihat apa yang menjadi bagian dari masalah ini semua orang, untuk memperbaikinya ke depan, dan kemudian kita dapat memutuskan tentang pertanggungjawaban,” katanya dalam sebuah acara yang dipandu oleh Pusat Meridien Washington.

Alfian G Raditya
%d blogger menyukai ini: