Deklarasi KAMI Di Bandung Ditolak

Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Bandung ditolak, karena dianggap tak murni gerakan moral. Adalah Aksi Kita Indonesia (AKI) yang menolak kegiatan tersebut.

Massa AKI pun menggelar unjuk rasa mempertanyakan gerakan tersebut di depan Gedung Sate Bandung, Senin (7/9). KAMI sendiri di hari yang sama menggelar pula deklarasi di Kota Kembang.

Menurut koordinator aksi, Fadhol, ada kepentingan yang perlu dikritisi dari gerakan tersebut. “Kami sadar akan kepentingan siapa di balik semua ini. Karena itu, yang jadi pertanyaan, apakah itu murni gerakan moral atau gerakan politik,” katanya dalam keterangan yang diterima.

Pihaknya menyebut adanya tuntutan dari sejumlah tokoh KAMI untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR yang menginginkan penurunan pimpinan negara yakni presiden, harus dicermati. Jangan sampai kemudian, indikasi itu diartikan sebagai tindakan makar

Dia mengingatkan bahwa menurunkan presiden tak serta merta bisa dilakukan merujuk prosedur hukum melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Artinya secara konstitusi mekanisme pelengseran presiden itu sudah diatur.

Salah satunya bahwa presiden itu bisa dilengserkan bila adanya pengkhianatan terhadap negara dan tindak pidana korupsi. “Jadi KAMI jangan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Itu sudah jelas bahwa gerakan itu hanya kepentingan politik dengan dalih kepentingan rakyat,” kata Fadhol.

Dalam aksinya, para demonstran yang didominasi kalangan milenial tersebut berorasi sambil membentangkan spanduk yang bertuliskan meminta pihak manajemen hotel di Jalan Peta, Kota Bandung tersebut untuk tidak memfasilitasi terselenggaranya kegiatan yang berpotensi menyebabkan klaster baru covid-19, karena akan dihadiri oleh para peserta deklarasi yang berasal dari luar Kota Bandung dan daerah berstatus masih zona merah.

Dalam aksinya, massa yang memakai masker dan menjaga jarak, membentangkan sejumlah poster berisi penolakan terhadap KAMI, di antaranya “Bantu Pemerintah Atasi Krisis Jangan Malah Mengganggu” dan “Jangan Tulari Rakyat dengan Virus Kebencian pada Pemerintah”.
Deklarasi gerakan di Bandung itu merupakan KAMI Jabar. Mereka menyebut gerakannya sebagai gerakan moral. Mereka pun menyadari bahwa gerakannya tak mendapat dukungan sepenuhnya dari sejumlah elemen karena tidak sepaham terutama dengan pemerintahan saat ini.

Oleh karenanya, segala bentuk potensi penyebaran covid-19, harus dapat diantisipasi sedini mungkin sebelim terjadi.
Termasuk menghindari adanya aktivitas yang berpotensi menyebabkan kerumunan massa dalam jumlah besar.
“Kami berharap Gugus Tugas Percepatan Penanggulagan Covid-19 tingkat Jabar dan Kota Bandung untuk secara tegas tidak memberikan izin atau membubarkan acara deklarasi tersebut. Agar tidak menimbulkan adanya klaster baru di Kota Bandung. Kami pun mengajak seluruh elemen masyarakat agar satu sikap dalam menghadapi situasi ini, dengan tidak turut serta dalam kegiatan tersebut, karena berpotensi menambah panjang derita yang dialami masyarakat saat ini akibat pandemi,” katanya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi terkait aksi penolakan deklarasi tersebut, pihak manajemen Grand Pasundan Hotel belum dapat memberikan keterangan apapun hingga saat ini.

“Melalui aksi ini, kami meminta pihak manajemen Grand Pasundan Hotel agar tidak memberikan izin untuk menjadi lokasi digelarnya deklarasi KAMI, karena selain berpotensi menjadi ajang berkumpulnya massa tetapi juga menjadi potensi penularan covid-19, apalagi tidak didaptnya rekomendasi Gugus Tugas Covid-19, maka kami anggap kegiatan ini ilegal,” ujarnya usai aksi di depan Grand Pasundan Hotel.

Terlebih, lanjutnya, Kota Bandung saat ini tengah berjuang keras untuk mampu bangkit atau pulih kembali dalam membangun sektor kesehatan dan ekonomi masyarakat setelah dihantam pandemi sejak delapan bulan lalu

Dalam aksinya, para demonstran yang didominasi kalangan milenial tersebut berorasi sambil membentangkan spanduk yang bertuliskan meminta pihak manajemen hotel di Jalan Peta, Kota Bandung tersebut untuk tidak memfasilitasi terselenggaranya kegiatan yang berpotensi menyebabkan klaster baru covid-19, karena akan dihadiri oleh para peserta deklarasi yang berasal dari luar Kota Bandung dan daerah berstatus masih zona merah.

Alfian G Raditya
%d blogger menyukai ini: