Emil Salim: Saya Mohon Presiden Jokowi Batalkan Ekspor Benih Lobster

Ekonom senior, Emil Salim memohon kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi membatalkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 yang mengizinkan 318 juta ekor benih bening lobster diekspor.

“Sejalan dgn penolakan PP Muhammadiyah & PBNU, saya mohon Presiden @jokowi membatalkan,” kata Emil Salim dalam akun Twitternya, Sabtu, 9 Agustus 2020.

Dalam beleid itu, ekspor benih bening lobster dilakukan tiga bulan dalam ekspor 365 juta per tahun selama 3 tahun ke depan. Hal itu, dia nilai merugikan Indonesia.

Menurutnya, mengizinkan ekspor benih bening lobster mengurangi kesempatan nelayan mengembangkan lobster nasional agar menaikkan nilai tambah usaha dan hasil pendapatannya.

“Se-mata-mata demi keuntungan eksportir mengekspor benih lobster pada kompetitor kita di luar negeri,” ujarnya.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan menyerukan penolakan atas sejumlah peraturan yang telah dan akan diterbitkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menggelar konferensi pers bertema “Masa depan Kebijakan Kelautan dan Perikanan di Indonesia”. Mereka mengkritisi sejumlah kebijakan yang telah dan akan diterbitkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak berpihak pada nelayan tradisional. Bahkan, berpotensi menggerus keberlanjutan dan kemandirian nelayan tradisional di Indonesia.

KIARA menggelar aksi dalam bentuk menyegel kantor KKP. Aksi itu merupakan bentuk ketidakpercayaan atas kebijakan yang telah dan akan diterbitkan Menteri Edhy Prabowo, seperti Peraturan Menteri (Permen) KP No.12/2020 yang mengizinkan ekspor benih lobster. Mereka juga menolak rencana revisi Permen KP No.71/2016 yang akan mengizinkan penggunaan alat tangkap merusak, seperti cantrang, di perairan Indonesia.

Kedua regulasi itu, disebut sebagai bagian paket dari 18 kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Menteri Edhy. KIARA menilai Menteri KKP tidak menjalankan mandat UU No.7/2016 untuk melindungi nelayan dan petambak garam, tapi justru mengeluarkan kebijakan yang memperkaya investor dan pengusaha besar, serta cenderung mengeksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan. Selain berpotensi menimbulkan konflik antara nelayan, legalisasi cantrang dipandang mengancam keberlanjutan sumber daya kelautan di Indonesia. Sutrisno, Ketua Federasi Serikat Nelayan Nusantara menilai, cantrang merupakan alat tangkap yang merusak lingkungan.

Sehingga, menurutnya, otoritas terkait lebih baik memetakan teknologi penangkapan yang ramah lingkungan untuk memajukan kehidupan nelayan di Indonesia.

Yuanita R Silalahi
%d blogger menyukai ini: