FPI Dan PA 212 Gelar Aksi Demonstrasi Cabut RUU HIP Tapi Bela HTI Yang Anti Pancasila

FPI dan PA 212 rencananya akan menggelar aksi demonstrasi di area Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020, untuk menolak, memberhentikan, membatalkan, dan mencabut RUU HIP dari Prolegnas.

Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta mencurigai Front Pembela Islam (FPI) dan Persaudaraan Alumni atau PA 212 yang telah mengagendakan aksi demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP, justru akan ambil momentum menggencarkan isu pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di tengah pandemi.

“Ini berbahaya (demo RUU HIP) dan sangat dimungkinkan, jembatan mereka untuk memakzulkan Pak Jokowi”, ujar Stanislaus. “Yang lebih berat lagi kalau sudah masuk ke dalam masalah itu, yang ditembak bukan undang-undangnya, tapi malahan mengarah kepada PDI Perjuangan ataupun Presiden Jokowi. Ini berbahaya (demo RUU HIP) dan sangat dimungkinkan, jembatan mereka untuk memakzulkan Pak Jokowi, karena sudah beredar narasi-narasi tersebut (pemakzulan)”, lanjut Stanislaus memberi peringatan kepada pemerintah untuk lebih berhati-hati.

“Saya ada datanya. Ini fakta, mereka mengarah ke situ, atau sebutlah bisa ditunggangi untuk ke sana. Intinya ada di pemerintah, mereka harus tegas. Kalau sudah pemerintah menolak RUU tidak akan ada demo. Mau demo apa mereka? Mereka demonya menyerang pemerintah,” ujarnya lagi.

PA 212 bisa dikatakan organisasi yang ilegal di negeri ini, sama seperti HTI dan PKI. Karena organisasi ini tidak berbadan hukum. Begitupun dengan FPI, meskipun sempat menjadi organisasi legal, namun saat ini izinnya sudah kadaluarsa. Dan izin yang baru belum juga diterbitkan oleh pemerintah

Pemerintah belum mau memperpanjang izin ormas besutan Rizieq itu bukan karena apa-apa, tapi terganjal AD/ART. Karena di AD/ART FPI tersebut terdapat penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiah dan terdapat juga kata NKRI bersyariah.

Sedangkan, di UU Ormas kita, tidak mengenal istilah kata-kata itu. Dan setiap organisasi wajib berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Itulah kenapa, HTI yang meskipun pernah memiliki izin di Indonesia, tetap saja dibubarkan. Karena tidak sesuai denga ideologi negara dan tidak berasaskan Pancasila.

Selain itu, FPI ini juga kerap mengambil alih tugas aparat kepolisian, seperti melakukan aksi sweeping di rumah-rumah makan, dll. Sehingga sangat meresahkan masyarakat.

Hari ini, Rabu 24 Juni 2020, PA 212 dkk kembali menggelar demo setelah sekian lama tidak turun ke jalan, pasca Indonesia dilanda Covid-19.

Namun, isu yang diangkat di demo kali ini agak sedikit berbeda. Bukan soal Ahok lagi, dan bela ini bela itu –seperti bela etnis Rohingya dan Uighur. Melainkan pasukan Kadrun itu menggelar demo menuntut penolakan terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Status FPI masih ilegal, karena itu tadi, yakni asasnya tidak sesuai dengan Pancasila. Jadi , Apakah sesuai mengaku demo bela Pancasila. Bukti mereka dekat dengan eks Ormas anti Pancasila, HTI. Mereka kala itu ikut menolak pembubaran HTI.

Alfian G Raditya
%d blogger menyukai ini: