Joko Widodo : Tindak Tegas Pejabat Dan Aparat Pemerintah Yang Korupsi Dana Penanganan Covid-19

Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp677,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar dana tersebut dikelola secara akuntabel dan tidak dikorupsi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 secara virtual bersama seluruh menteri, kepala lembaga negara, dan kepala daerah Senin (15/6).

“Saya ingin tegaskan, bahwa pemerintah tidak main main soal akuntabilitas, pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan, tetapi kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silakan bapak ibu ‘digigit’ dengan keras, uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus kita jaga,” ujar Jokowi.

Presiden Joko Widodo mempersilakan penegak hukum untuk menindak tegas pejabat dan aparat pemerintah yang melakukan tindak pidana korupsi.

“Kalau ada yang masih bandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silakan bapak ibu digigit dengan keras,” kata Jokowi kepada dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 lewat video conference, Senin (15/6/2020.

Acara tersebut diikuti oleh para penegak hukum baik dari unsur kepolisian, kejaksaan, KPK, hingga penyidik PNS. “Uang negara harus diselamatkan. Kepercayaan rakyat harus terus kita jaga. Tugas Bapak Ibu dan saudara-saudara para penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK, penyidik PNS adalah menegakkan hukum,” kata dia. Kendati demikian, Jokowi meminta para penegak hukum untuk lebih mengedepankan aspek pencegahan.

Menurut Presiden, tata kelola yang baik untuk mencegah para birokrat terjerat korupsi harus didahulukan. “Saya ingatkan jangan menggigit orang yang tidak salah. Jangan menggigit yang tidak ada mens rea. Juga jangan menyebarkan ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya,” kata dia.

Jokowi mempersilakan penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, KPK, penyidik, pegawai negeri sipil menjalankan tugasnya. Tetapi jangan menindak orang yang tidak salah.

“Tetapi juga saya ingatkan, jangan ‘menggigit’ orang yang tidak salah, jangan ‘menggigit’ yang tidak ada mens rea, juga jangan menebar ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya,” ucapnya.

Jokowi menyebut, salah satu yang perlu diawasi oleh para penegak hukum adalah dana sebesar Rp 677,2 triliun yang digelontorkan pemerintah untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Sebab, jumlah anggaran yang digelontorkan ini tidak sedikit. “Angka ini Rp 677,2 triliun adalah jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu, tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat. Prosedur harus sederhana dan tidak berbelit-belit,” kata dia.

Yuanita R Silalahi
%d blogger menyukai ini: