Kisruh Bansos DKI, Anies Baswedan Menjawab Hanya 1,6 Persen Salah Sasaran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pendistribusian bantuan sosial atau bansos selama kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar disingkat PSBB Jakarta hanya mengalami salah sasaran 1,6 persen dari 1,2 juta orang yang berhak menerimanya.

“Memang belum sempurna. Ada kekurangan di sana sini yang akan kami perbaiki,” kata Anies Baswedan saat melakukan konferensi pers secara daring di Balai Kota DKI, Jumat malam, 1 Mei 2020.

Menurut Anies, salah sasaran pendistribusian paket bansos DKI, terbilang kecil. Sebab, 98,4 persen bantuan tersebut telah tepat sasaran.

“Itu suatu langkah yang harusnya diapresiasi. Tapi, 98,4 persen itu tidak menjadi berita,” ujarnya.

Mantan rektor Universitas Paramadina itu menuturkan pemerintah saat ini sedang memverifikasi ulang penerima bantuan. Tujuannya agar yang tidak berhak bisa diganti dengan yang membutuhkan. Sebab, ada warga yang tergolong mampu bahkan sudah meninggal masuk sebagai penerima bantuan.

Pada tahap kedua pendistribusian bantuan, kata Anies, bakal ada lebih banyak lagi warga yang menerima manfaat. Bansos bakal didistribusikan setiap pekan oleh pemerintah.

“Bantuan yang akan diberikan bakal jauh di atas 1,2 juta orang. Kami berharap dengan bantuan itu masyarakat bisa melewati masa-masa PSBB Jakarta ini dengan baik.”

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut kesalahan pendataan penerima bantuan sosial (bansos) terjadi karena pemerintah DKI terburu-buru. Pemerintah DKI, menurut dia, ingin penyaluran bansos cepat demi kepentingan warga yang membutuhkan.

“Ada human error kan karena suasananya kemarin mau ingin cepat. Niat kami baik ingin cepat menurunkan sembako bagi kepentingan warga yang membutuhkan tapi di level bawah mungkin belum sempat melakukan verifikasi,” kata Riza saat dihubungi Tempo, Jumat, 1 Mei 2020.

Dia menjelaskan, pemerintah DKI mengumpulkan data terlebih dulu dari pelbagai sumber. Data itu diserahkan ke petugas RT dan RW untuk diverifikasi.

Petugas RT dan RW kemudian mengembalikan data yang sudah diverifikasi ke pemerintah DKI. Data ini yang jadi acuan berapa jumlah penyaluran bansos ke lima kota dan satu kabupaten Jakarta bagi warga terdampak pandemi Covid-19.

“Mungkin karena satu dua hal ada RT yang belum sempat atau tidak ketemu orangnya. Kemudian tidak sempat diverifikasi, datanya dinaikkan lagi ke atas (pemerintah DKI), sehingga waktu sembako turun ke bawah ada yang istilahnya datanya invalid,” kata politikus Partai Gerindra ini.

Meski demikian, Riza berujar, tidak ada warga yang dirugikan. Paket bantuan sosial yang salah sasaran pun kembali dalam keadaan utuh. Dia juga meminta warga tak berhak yang memperoleh bantuan untuk mengembalikan kiriman sembako pemerintah.

Pemerintah DKI menyalurkan bansos sejak 9 April, atau sehari sebelum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan. Gubernur DKI Anies Baswedan sebelumnya menyampaikan, bantuan menyasar pada warga miskin dan rentan miskin yang terdampak pandemi Covid-19.

Namun, realisasinya masih banyak bantuan justru diterima orang kaya yang masih memiliki pekerjaan atau tinggal di rumah gedongan. Bahkan, Sekretaris Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Johnny Simanjuntak terdaftar sebagai penerima bansos DKI. Kini DKI tengah memperbaiki data tersebut.

Alfian G Raditya
%d blogger menyukai ini: