Larangan Mudik Berlaku Seluruh Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa larangan mudik sebagai bentuk dari upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Oleh karena itu seluruh warga Indonesia harus menaati aturan tersebut, sebab melalui aktivitas mudik penularan virus SARS-CoV-2 atau corona jenis baru penyebab COVID-19 sangat berpotensi terjadi.

“Kalau pemerintah itu mengumumkannya umum tidak boleh mudik,” kata Mahfud dalam konferensi video yang diadakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kantor Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta.
Lebih lanjut, larangan mudik itu bukan hanya berlaku di daerah-daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tapi di seluruh daerah di Indonesia.

“Pemerintah itu bisa melarang di manapun karena itu (larangan mudik) berlaku bagi seluruh Indonesia,” ujar Mahfud.

Larangan mudik resmi berlaku mulai 24 April 2020. Sehingga dengan aturan itu, aparat keamanan dapat menindak dengan tegas dengan menghentikan orang yang ingin mudik di tengah perjalanannya sebelum meninggalkan daerah asal mudik seperti Jakarta. Demikian juga, mereka yang ingin masuk ke Jakarta tidak dilarang.

Mahfud menuturkan semakin hari, penegakan yang dilakukan aparat hukum akan semakin ketat agar masyarakat mematuhi aturan yang sudah dikeluarkan pemerintah Indonesia.

Dalam hal ini, larangan mudik akan berlaku sampai sesudah Idul Fitri. Akan tetapi jika situasi perkembangan menuntut untuk pergerakan orang dan barang harus dibatasi dalam rangka memutus rantai penularan dan penyebaran COVID-19, maka aturan itu bisa diperpanjang.

“Kalau pada saat habis perpanjangan kok masih perlu diperpanjang, diperpanjang lagi sampai ada pada titik minimal untuk dikatakan aman,” tuturnya.

Mahfud mengharapkan seluruh masyarakat menahan diri tidak mudik, mematuhi seluruh aturan dan mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19.

Larangan Mudik Bogor

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim memastikan tak boleh ada pemudik yang keluar dan masuk Kota Bogor usai kebijakan larangan mudik berlaku. Menurut dia, sudah ada enam titik penyekatan jalan yang dilakukan oleh Pemkot.

“Penyekatan hanya di jalan jalur utama tol dan arteri non tol yang memang utama betul,” kata Dedie saat dihubungi, Jumat, 24 April 2020.

Pemerintah Kota Bogor telah berkoordinasi dengan kepolisian dan Panglima Kodam (Pangdam) Siliwangi. Enam titik penyekatan jalan itu antara lain simpang tol Bogor Outer Ring Road (BORR) 3 Yasmin, Jalan KS Tubun, pintu keluar tol Jagorawi, Stasiun Kereta Bogor, serta kawasan Ciawi dan Baranangsiang, Dedie menyatakan pemudik yang hendak keluar atau memasuki Kota Bogor akan diminta putar balik. Penyekatan dilakukan lantaran sanksi bagi pelanggar baru berlaku 8 Mei 2020.

“Jadi lebih kepada penyekatan-penyekatan memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang melintas dalam konteks mereka mau mudik,” ucap Dedie.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah melarang semua masyarakat mudik. Pemudik tak diizinkan memasuki wilayah zona merah Covid-19 dan yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Alfian G Raditya
%d blogger menyukai ini: