MK Gelar Sidang Gugatan Perppu Corona Jokowi

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menyelenggarakan sidang perdana gugatan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 pada pukul 10.00 WIB 28 April mendatang. Pihak keamanan akan bertindak tegas untuk melaksanakan protokol kesehatan kepada para pihak yang hadir di ruang sidang.

Surat panggilan sidang telah diterima pemohon yakni perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Gugatan Amien Rais, serta Damai Hari Lubis juga akan dihelat di hari yang sama.

Permohonan uji materi Perppu tentang penyesuaian keuangan negara akibat wabah Covid-19 itu menjadi prioritas untuk disidangkan. Sebab, dampak pandemi Covid-19 sedang dialami masyarakat Indonesia.

Guntur mengatakan, tidak hanya kepada pengunjung sidang, penggunaan masker dan sarung tangan juga diterapkan kepada hakim konstitusi yang memimpin jalannya sidang. Sterilisasi terhadap ruang sidang dan jubah-jubah para hakim konstitusi juga akan dilakukan.

Petugas persidangan juga akan mengontrol para pihak yang mengikuti persidangan secara daring di luar ruang sidang. Petugas akan memastikan benar-benar para pihak yang berperkara, bukan sekadar masyarakat yang ingin menonton persidangan.

Apabila masyarakat ingin menonton persidangan itu, terdapat fasilitas siaran langsung dalam laman MK atau pun saluran platform video.

Sebanyak tiga perkara akan disidangkan pada 28 April 2020, yakni permohonan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, KEMAKI, LP3HI dan PEKA. Kemudian perkara yang diajukan Din Syamsuddin, Amien Rais, dan Sri Edi Swasono. Terakhir diajukan perseorangan bernama Damai Hari Lubis.

Peserta yang boleh hadir dalam sidang akan dibatasi maksimal tiga orang akibat pandemi virus corona (Covid-19). Bagi peserta sidang yang tak bisa masuk ke ruang sidang, dapat menggunakan fasilitas online atau media elektronik lainnya.

“Mengingat kondisi negara dalam menghadapi masa status pandemi Covid-19, maka MK membatasi para pemohon yang hadir dalam ruang sidang paling banyak tiga orang,” dikutip dari surat panggilan sidang, Selasa (21/4).

Sedangkan bagi peserta lain dapat mengikuti sidang melalui video conference maupun siaran langsung di channel YouTube MK.

“Sidang digelar dengan kombinasi vicon dan tatap muka langsung dengan para pihak yang dibatasi sesuai protokol kesehatan covid-19, physical distancing, dan harus pakai masker,” ucap Guntur saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.

Alfian G Raditya
%d blogger menyukai ini: