Mudik Untuk Pegawai Negeri Sipil

Pemerintah telah melarang pegawai negeri, prajurit dan petugas kepolisian, dan karyawan perusahaan milik negara untuk melakukan mudik Idul Fitri bulan depan, secara efektif menghentikan lebih dari empat juta orang meninggalkan pusat kota untuk kembali ke kota asal mereka – bencana menunggu untuk terjadi, kata para ahli, selama pandemi coronavirus.

Sementara itu Presiden Joko “Jokowi” Widodo dengan mantap menolak untuk menempatkan daerah-daerah yang dikunci untuk menahan penyebaran Covid-19, takut akan adegan kacau seperti yang terjadi di India dan pukulan hebat terhadap perekonomian.

Sebaliknya, pemerintah telah memilih pembatasan sosial skala besar (PSBB) yang masih memungkinkan beberapa kegiatan penting untuk dilanjutkan.

“Ada orang yang tidak bisa kami larang dari mudik karena mereka kehilangan sebagian atau seluruh penghasilan mereka karena PSBB,” kata Jokowi, Kamis.

“Juga, ada orang yang ikut mudik setiap tahun karena tradisi,” katanya.

Tahun lalu, 33 juta orang Indonesia meninggalkan kota-kota besar selama mudik ke kota-kota kecil dan desa-desa di seluruh negeri.

Para ahli telah memperingatkan bahwa eksodus mungkin mendorong pandemi ke dalam proporsi bencana di Indonesia, yang mengarah ke tingkat kematian akibat tsunami.

Sementara pemerintah masih menolak untuk menghentikan masyarakat umum untuk melakukan perjalanan, ia tidak ragu untuk melakukan larangan di antara para apparatchiknya.

“Kami telah memutuskan untuk melarang pegawai negeri, tentara dan petugas polisi, dan karyawan perusahaan milik negara untuk melakukan eksodus Idul Fitri,” kata Jokowi.

“Kami akan mengevaluasi rekomendasi untuk masyarakat umum sesuai dengan perkembangan di lapangan. Saat ini kami merekomendasikan orang untuk tidak melakukan perjalanan,” kata presiden.

Kemudian pada hari Kamis, Kementerian Reformasi Administrasi dan Birokrasi mengeluarkan peraturan yang secara resmi melarang pegawai negeri dari mudik dan mengambil cuti sementara wabah coronavirus berlanjut di Indonesia.

Menteri Administrasi dan Reformasi Birokrasi Menteri Tjahjo Kumolo mengatakan pada hari Jumat pegawai negeri sipil yang tertangkap melanggar larangan akan mengambil risiko gaji dan promosi mereka dibekukan selama satu tahun atau diturunkan pangkatnya.

“Itu akan dianggap pelanggaran moderat,” kata Tjahjo.

Jika seorang pegawai negeri harus meninggalkan daerah tugasnya karena keadaan darurat, diperlukan izin dari atasan mereka.

Prinsip yang sama juga berlaku untuk cuti pegawai negeri. Izin hanya akan diberikan untuk cuti hamil, cuti sakit dan cuti karena alasan penting, seperti penyakit atau kematian dalam keluarga.

Intervensi Majelis Ulama

Untuk memaksa lebih banyak orang membatalkan perjalanan mudik mereka, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk turun tangan dan mendeklarasikan status haram (terlarang) untuk mudik.

Ridwan mengatakan fatwa akan membantu memperkuat permohonan dari pemerintah untuk membatalkan perjalanan.

“Saya berharap MUI dapat mengeluarkan fatwa haram tentang mudik karena, biasanya, orang lebih banyak mendengarkan para ulama,” kata Ridwan setelah melakukan teleconference dengan 27 pemimpin MUI di Jawa Barat pada hari Kamis.

Pemimpin MUI Jawa Barat, Rahmat Syafei, mengatakan dia sebenarnya setuju dengan pandangan gubernur. Namun, hanya komite pusat MUI yang memegang otoritas untuk mengeluarkan fatwa.

“Saya pribadi berpikir fatwa harus segera diumumkan untuk memaksimalkan dampaknya. Namun, kewenangan ada di MUI Pusat, tetapi kami akan mencoba berkomunikasi dengan mereka,” kata Rahmat.

Jawa Barat adalah wilayah yang paling terpukul kedua oleh Covid-19 setelah Jakarta. Provinsi terpadat di Indonesia sekarang memiliki 388 kasus dikonfirmasi dan 40 kematian.

Yuanita R Silalahi
%d blogger menyukai ini: