Pejabat Bantu Pelarian Djoko Tjandra tak Hanya Dicopot Jabatannya

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, pemerintah akan mengusut dan menindak sejumlah aparat yang terlibat dalam kasus Djoko Tjandra. “Tak hanya diberikan sanksi administratif tapi juga secara pidana,” kata Mahfud usai rapat terbatas dengan lima lembaga terkait yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham), Kejaksaan Agung, Mabes Polri dan Badan Intelijen Nasional (BIN), di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin.

Dalam kasus perburuan Djoko Tjandra, Mahfud dalam siaran persnya meminta institusi terkait segera melakukan langkah yang lebih strategis. Baca Juga: Boyamin Sebut Permintaan Djoko Tjandra Bentuk Penghinaan pada Pengadilan “Para pejabat dan pegawai yang nyata-nyata dan nanti diketahui memberikan bantuan, ikut melakukan langkah kolutif dalam kasus Djoko Tjandra ini, banyak tindak pidana yang bisa dikenakan. Misal pasal 221, 263, dan sebagainya,” tegas Menko Polhukam Mahfud MD.

Selain itu, Mahfud MD juga mengapresiasi langkah yang telah diambil oleh Polri dalam melakukan tindakan terhadap aparat yang terbukti terlibat. Dia berharap agar tindakan tegas juga dilakukan di institusi lain, jika terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus Djoko Tjandra. Baca Juga: Mahfud MD Tegaskan Pancasila Tetap Lima Sila dalam RUU BPIP “Kalau ada yang terlibat disitu, tindakan displin, penjatuhan sanksi disiplin, administratif segara diberlakukan lalu dilanjutkan ke pidananya, jangan berhenti di disiplin, kalau hanya disiplin kadang dicopot dari jabatan, tiba-tiba dua tahun lagi muncul jadi pejabat, padahal melakukan tindak pidana.

Oleh karena itu Polri supaya meneruskan,” kata Mahfud. Dalam rapat terbatas tersebut, Kementerian Luar Negeri diwakili oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI), Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) diwakili Dirjen Imigrasi, Kejaksaan Agung oleh JAM Pidsus, Mabes Polri oleh Kabareskrim Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) diwakili Deputi I BIN.

Soal sanksi pidana untuk polisi yang terlibat dalam pelarian Djoko Tjandra ditegaskan oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo. Kabareskrim menegaskan, seluruh personel yang terlibat membantu Djoko Tjandra akan diberikan sanksi. Adapun sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana. Jadi saya tegaskan sekali lagi, di kepolisian ada tiga jenis penanganan, disiplin, kode etik, dan pidana. Jadi terkait dengan seluruh rangkaian kasus ini, maka akan kita tindaklanjuti dengan proses pidana, kata Listyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (16/7/2020). Dia mengatakan, saat ini pihaknya juga telah membuat tim khusus yang terdiri dari sejumlah divisi penyidikan Polri. Nantinya, pihaknya akan menindak para personel yang terlibat kasus tersebut. Jadi saya sudah membentuk tim khusus terdiri dari Ditipidum, Dittipikor, Ditsiber. Dan kita minta didampingi Propam untuk memproses tindak pidana yang akan kita dapatkan, jelasnya.

Nantinya, penyidikan akan mengarah mengenai apakah ada penyalahgunaan wewenang, hingga penerimaan aliran dana kepada personel yang terlibat perkara Djoko Tjandra. Mulai dari pemalsuan surat, penggunaan surat, penyalahgunaan wewenang. Termasuk juga di dalamnya kalau ada aliran dana, baik yang terjadi di institusi Polri, maupun yang terjadi di tempat lain. Tim sudah kita bentuk, kita bekerja secara pararel.

Propam saat ini sedang melanjutkan pemeriksaannya, dan hasil dari Propam akan kita tindaklanjuti. Itu adalah bagian komitmen kami bahwa kami akan melaksanakan penyidikan secara tuntas, tegas, sesuai komitmen kami untuk menjaga muruah institusi Polri, tuturnya.

Alfian G Raditya
%d blogger menyukai ini: