Potensi Cluster Baru di TPS, Batalkan Pilkada Serentak 2020

Pilkada serentak 2020 di masa Pandemi yang diputuskan jadwal dan tahapannya mundur hingga bulan Desember berpotensi menjadi cluster baru penyebaran Covid-19. Analisa ini bukan tanpa dasar atau semata menolak pesta Demokrasi setingkat kepala daerah. Hari pencoblosan Rabu 9 Desember 2020 menjadi moment acara pesta Demokrasi dengan mempertaruhkan keselamatan warga.

Siapa yang bisa menjamin bulan Desember nanti penularan virus sudah melandai secara kurva ataupun vaksin yang sedang dikebut uji klinisnya sudah efektif di akhir tahun? Siapa juga yang bisa memastikan Pilkada bisa tertib meski mempersyaratkan protokol kesehatan? Memundurkan jadwal Pilkada yang awalnya bulan September menjadi Desember hanya berpedoman pada kepentingan kalender. Bahwa masa tugas beberapa kepala daerah 5 tahunan berakhir dan wajib melaksanakan pilkada tahun ini. Bahasa undang-undang menyatakan demikian, dengan asumsi tidak ada situasi darurat yang bisa membatalkan peraturan tersebut.

Pandemi Corona yang terjadi sudah masuk kategori Force Major, yaitu kejadian diluar perkiraan, perhitungan dan prediksi siapapun. Perang dan wabah nasional menjadi pra syarat ditentukannya status kedaruratan negara, dan semua pihak wajib mengatasi bersama-sama. Abaikan urusan ideologi, politik, ekonomi dan sosial, fokus pada hal kesehatan yang mengancam nyawa penghuni negeri ini.

Urusan Pilkada bila diukur dari kaca mata kesehatan tidak akan berdampak pada keselamaan jiwa jika tidak dilaksanakan. Anggap saja negara sedang berperang, tembak tembakan lempar bom dan menyebar ranjau. Apa pentingnya pilkada jika warga yang sedang berlindung untuk keselamatan jiwanya tiba-tiba diminta ke TPS hanya untuk nyoblos memilih kepala daerah? Peluru virus, rudal corona yang mengintai siapa saja di tempat terbuka menyimpan resiko kelangsungan hidup.

Tempat Pemungutan Suara (TPS) amat sangat berpotensi menjadi cluster baru penyebaran virus. Potensi orang berkerumun menjadi sasaran empuk virus meraja lela memperpanjang rantai populasinya. Meskipun di dalam TPS disediakan prosedur kesehatan secara ketat, siapa yang bisa menjamin mobilitas warga setempat usai dari TPS tidak berpotensi pada penularan virus?

Upaya beberapa bulan berdiam di rumah akan sia sia hanya karena 1 hari ada pergerakan bersama ke luar rumah ke satu tempat bernama TPS. Itu dari sisi partisipan warga, dari sisi peserta pilkada jadi nggak lucu kalau pemenangnya mendadak suspect Covid-19 usai nyoblos ke TPS atau sepulang merayakan kemenangan. Para Paslon peserta pilkada sebagian besar berada di usia rawan terjangkit, begitu pula panitia TPS yang sebagian besar bukan lagi ABG.

Silahkan berprediksi pula persoalan partisipasi warga dalam Pilkada. Akan banyak warga yang enggan datang karena lebih memikirkan keselamatan pribadinya dibanding kelangsungan hidup pemerintahan daerah. Pesta demokrasi yang menuntut partisipasi suka rela tidak ada sangsi hukum bagi yang tidak hadir. Bahkan dengan alasan takut Corona bisa dimaklumi ketidakhadiran mereka di TPS. Dalam hitungan 100% warga terdaftar dalam DPT 50% yang rela hadir menyalurkan hak suaranya, itu sudah luar biasa. Artinya pula Kepala Daerah peraih suara terbanyak hanya diakui separuh warganya, itupun suara terpecah dengan pasangan lain.

Pilkada menjadi kurang sah secara partisipasi, hanya sebatas ritual demokrasi namun rendah pada legitimasinya. Banyaknya surat suara nganggur ditinggal pemilihnya diindikasikan berpotensi kebocoran suara siluman untuk memenangkan Paslon yang paling berambisi.

Ujian berat bagi penyelenggara negara di belahan bumi manapun yang sedang sibuk mengatasi Pandemi punya beragam dinamika. Pilkada hanya salah satu elemen manajemen pengelolaan wilayah dalam negara. Kalau sekolah diliburkan hingga batas waktu yang tidak bisa dipastikan bisa dilakukan, mengapa Pilkada tidak? Sekolah berisi generasi penerus bangsa, begitu pula Kabupaten, Kota dan Propinsi. Berisi warga penentu hari ini dan kelanjutannya ke depan.

Fokus ke penanganan Pandemi dengan menekan penyebaran, mengurangi aktifitas berkumpul, membatasi aktifitas, bukan melarang.

Batalkan Pilkada demi keselamatan warga, atau rantai Pandemi semakin panjang gegara ritual perebutan kekuasaan raja-raja kecil. Begitu pula prosesi aksi dan demo jalanan demi tujuan apapun. Deklarasi KAMI cukup jadi contoh cara buruk menjadi pahlawan. Bergerombol memprotes kebijakan pemerintah mengatasi Pandemi dengan cara tidak mempercayai proses penularan.

Saat kita bergerombol, ingatlah 114 dokter yang meninggal sampai hari ini karena berupaya menyelamatkan kita. Semoga Tuhan melindungi keutuhan bangsa ini saat sebagian kita masih tak peduli resiko bergerombol di saat Pandemi

Yuanita R Silalahi
%d blogger menyukai ini: