Sindiran Tajam Mahfud Md ke Anies soal Tata Kata Bukan Tata Negara

Hari ini merupakan hari pertama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat diberlakukan. Keputusan untuk menerapkan PSBB secara ketat yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini sebelumnya tak luput dari kontroversi.

Sindiran tajam bahkan dilontarkan Menko Polhukam Mahfud Md. Sindiran Mahfud Md untuk Anies itu disampaikan pada Sabtu (12/9) lalu, sehari setelah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pengumuman soal PSBB itu menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok ke level 4.961.

Senada dengan Airlangga, Mahfud menilai tata kata yang digunakan Anies menjadi penyebabnya. Menurut Mahfud, istilah PSBB total yang disampaikan seolah sebuah kebijakan baru hingga mengejutkan perekonomian Indonesia.

“Sebenarnya cuma kata-istilah ‘PSBB total’ seakan-akan baru dan secara ekonomi mengejutkan. Menurut para ahli, kemarin itu hanya beberapa jam, pagi-pagi jam 11.00 WIB, negara sudah rugi Rp 300 triliun atau Rp 297 triliun hanya sebentar karena pengumuman itu. Padahal sebenarnya itu kan perubahan kebijakan, wong sebelumnya juga PSBB mengatakan bioskop akan dibuka, tempat hiburan, dan lain-lain kan hanya seperti itu,” kata Mahfud.

“Cuma ini karena ini tata kata, bukan tata negara,” imbuh Mahfud memberikan penegasan.

Mahfud mengatakan, tidak ada yang salah dengan kebijakan PSBB yang kembali diterapkan di DKI Jakarta. Hanya saja, menurutnya, tata kata yang digunakan Anies kala mengumumkan rem darurat yang tetiba ‘ditarik’ itu seakan memberi efek kejut kepada masyarakat.

“Ya akibatnya kacau kayak begitu. Apa coba salahnya memang dia melakukan itu, coba besok dilihat saja, nggak ada masalah, lihat apa yang ditutup ini, tapi kemudian dinarasikan seakan-seakan terjadi hal yang sangat gawat, tapi ya gitu juga, tidak ada masalahnya,” kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan, kebijakan PSBB bukan hal yang baru bagi DKI Jakarta. Selama ini, kebijakan itu memang telah diterapkan sejak beberapa bulan lalu atas izin dari pemerintah pusat. Karena itu, Mahfud pun meminta semua pihak untuk tak panik dengan kebijakan PSBB ketat yang kembali diterapkan hari ini itu.

“Di Jakarta itu memang sedang PSBB, pemerintah tahu Jakarta harus PSBB dan tidak pernah dicabut. PSBB itu sudah dilakukan. Yang sekarang salah itu di Jakarta bukan PSBB-nya, tapi tadi yang dikatakan Pak (Muhammad) Qodari, rem daruratnya, tapi tetap PSBB,” kata Mahfud.

“Sesudah ramai-ramai kita lihat konsepnya, tadi sudah dirapatkan sore, konsepnya nggak ada yang berat-berat, memang sudah begitu-begitu. Ya oleh sebab itu, nggak usah panik, mudah-mudahan pasar ya paham,” imbuhnya.

Mahfud juga menegaskan bahwa pemerintah pusat mendukung kebijakan PSBB yang selama ini dilakukan DKI Jakarta. Dukungan itu pun kemudian juga disampaikan Anies usai menggelar rapat bersama pemerintah pusat mengenai kebijakan apa saja yang akan diterapkan pada pengetatan PSBB kali ini.

Anies juga menjelaskan bahwa PSBB kali ini berbeda dengan PSBB yang pertama kali. Akan ada beberapa aturan yang berbeda dari sebelumnya.

“Kalau soal mendukung PSBB-nya, mendukung. Jadi pemerintah mendukung, pemerintah pusat juga menyadari bahwa di DKI terjadi lonjakan (kasus COVID-19) cukup signifikan di bulan September ini,” kata Anies di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (12/9/2020).

Hasilnya, hari ini PSBB ketat pun resmi diterapkan setelah sebelumnya Anies menggelar rapat bersama pemerintah pusat. Ada beberapa aturan yang berubah dari PSBB yang diterapkan pada beberapa bulan lalu. Khususnya mengenai kewajiban karyawan untuk bekerja dari rumah.

Selain itu, pusat perbelanjaan juga masih boleh beroperasi di masa PSBB yang diperketat ini. Syaratnya, kapasitas maksimal hanya 50 persen. Ojek online dalam masa PSBB ketat ini juga masih diperbolehkan mengangkut penumpang.

Alfian G Raditya
%d blogger menyukai ini: