Sri Mulyani Sebut Pemprov DKI Sudah Tak Punya Dana Bansos

Sri Mulyani sebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti lepas tangan untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada 1,1 juta warganya yang terdampak pandemi virus corona. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak memiliki anggaran untuk mendanai bansos tersebut.

Wakil Gubernur DKI Riza Patria pun membantah omongan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. Ucapan Sri Mulyani dalam rapat virtual,menimbulkan polemik karena terkesan politis.

Anies sempat mewacanakan akan memberikan bantuan senilai Rp 1 juta per bulan per keluarga di DKI Jakarta, khusus untuk kelompok warga miskin dan rawan miskin yang terdampak pandemi COVID-19. Dari 3,7 juta keluarga yang disebut akan menerima bantuan tersebut, 1,1 juta keluarga di antaranya akan ditanggung oleh Pemprov DKI melalui APBD.
Namun menurut Sri Mulyani, Pemprov DKI Jakarta sudah tak punya dana untuk bansos. Akibatnya, seluruh dana bansos untuk warga DKI ditanggung oleh pemerintah pusat.
“Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK, DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat. Sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat,” ujar Sri Mulyani.

Akibat hal tersebut, kata dia, pemerintah pusat harus meningkatkan alokasi anggaran bansos. Saat ini, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp 110 triliun.

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria membantah DKI Jakarta tak punya uang untuk bansos. Dia memastikan Pemprov DKI masih memiliki dana untuk mengadakan bansos bagi warga Jakarta. Setidaknya tersedia anggaran Rp 5 triliun untuk penanganan virus corona di Jakarta, termasuk pengadaan bansos.

“Terkait dana, kami Jakarta, Pak Anies, dan kita semua memutuskan, juga telah berkoordinasi dibahas bersama dan mendapat persetujuan juga dengan DPRD. Kita telah mengalokasikan senilai Rp 5,032 triliun untuk 3 aspek,” ujar Riza.

Riza menjelaskan tiga aspek yang dimaksud, yakni pertama pencegahan dan penanganan corona dari segi kebutuhan medis. Kedua, terkait pengadaan bansos. Ketiga, terkait penghidupan kembali ekonomi Jakarta ke depan. Sebab, imbas dari pandemi virus corona ini membuat perekonomian Jakarta lesu.

Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal DKI yang tak lagi memiliki dana untuk bantuan sosial (bansos) bagi warga Jakarta menuai polemik. Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PAN Zita Anjani mengaku menyayangkan pernyataan Sri Mulyani.

Menurutnya, seluruh unsur di Jakarta saat ini sudah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menangani corona. Termasuk pemberian bansos.
Dia menilai, saling menyalahkan antara pusat dan daerah menjadi wujud kentalnya unsur politis dalam penanganan corona.
“Saya sangat menyayangkan pernyataan Menkeu, seolah Pemprov DKI angkat tangan. Ini bukan masalah keuangan atau kinerja, hindari untuk memojokkan di saat seperti ini. Rasanya kental politis, yang sudah baik saja belum tentu dibilang baik,” kata Zita .

Alfian G Raditya
%d blogger menyukai ini: