Batasi Kendaraan Masuk Rest Area Akan Diatur Selama Larangan Mudik

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut pihaknya akan mengawasi rest area sebagai salah satu antisipasi mudik di tengah wabah virus corona. Hal ini akan dikoordinasikan dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Basuki menegaskan, sesuai arahan Presiden Jokowi, pemerintah tetap melarang mudik. Namun, arus logistik akan tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Logistik enggak boleh terganggu karena Pak Presiden memonitor ada gangguan supply. Pak Presiden tegaskan mudik dilarang jangan diubah narasinya,” ucap dia.

Lebih lanjut, ia menyebut pihaknya juga akan memastikan penerapan physical distancing diterapkan dengan baik di sejumlah fasilitas rest area.
“Jadi di rest area dikontrol betul physical distancing diatur, tempat ibadah juga diterapkan physical distancing,” tutup Basuki.

Rest Area atau tempat beristirahat di jalan bebas hambatan atau jalan tol sering dianggap jadi biang keladi kemacetan di tol. Banyak kendaraan menumpuk di rest area, sedangkan pengendara lain harus antre masuk.

Salah satu aturannya adalah membatasi parkir kendaraan di rest area maksimal 3 jam, bila tidak, maka akan ditertibkan. Selain itu pemilik rest area wajib menampung pelaku usaha kecil.

Pasal 18 berbunyi:
1. Pengguna jalan tol dapat menggunakan fasilitas parkir pada TIP (tempat istirahat) paling lama 3 (tiga) jam.
2. Terhadap pengguna jalan tol yang menggunakan fasilitas parkir pada TIP melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUJT (badan usaha jalan tol) dapat melakukan penertiban.

Pada Pasal 25 aturan itu, juga diatur soal kewajiban pengelola rest area mengakomodir pelaku usaha kecil dan koperasi sedikitnya 30% dari luas area komersial.

1. Pengusahaan TIP dilakukan dengan mengakomodasi UMK dan koperasi.
2. Untuk mengakomodasi UMK dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Pada jalan tol yang masih dalam tahap perencanaan dan konstruksi, BUJT mengalokasikan lahan paling sedikit 30% dari total luas lahan area komersial untuk UMK dan Koperasi.

b. Pada jalan tol yang telah beroperasi, BUJT mengalokasikan lahan paling sedikit 20% dari total luas lahan area komersial secara bertahap untuk UMK dan Koperasi.

Namun, aturan ini tentu sangat tergantung implementasinya di lapangan, karena tentu tak mudah memastikan mobil-mobil yang masuk melewati batas maksimal 3 jam.

Bentang Nusantara
%d blogger menyukai ini: