Berkas PSBB Anies Dikembalikan Karena Kurang Lengkap

Menkes meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melengkapi data dan dokumen pendukung dalam permohonan penetapan PSBB itu. Syarat yang belum terpenuhi itu muncul dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9/2020 yang baru terbit pada Jumat (3/4/2020).

Achmad Yurianto, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mengkonfirmasi bahwa membenarkan surat tersebut dan mengatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah Ibu Kota agar pengajuan ulang proposal berjalan sesuai dengan target.

Yuri mengatakan pemerintah tidak bisa begitu saja mengabulkan permohonan dari daerah. Dia mencontohkan, proposal DKI Jakarta idealnya harus dibarengi dengan pembatasan sosial dari daerah penyangga, seperti Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi. “Misalkan Jakarta mengajukan, tapi daerah di sekitarnya enggak, apa ada gunanya?” ujar dia.

Anies sebenarnya sudah mengirimkan permohonan pembatasan sosial untuk kawasan Jabodetabek kepada Kementerian Kesehatan pada pekan lalu. Menurut Anies, daerah yang menjadi kewenangan tiga provinsi ini membutuhkan regulasi pembatasan sosial khusus. Usul Anies pun didukung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, tapi tak disambut oleh Gubernur Banten Wahidin Halim.

Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menuturkan pemerintah juga menerima beberapa usul pembatasan sosial dari beberapa daerah. Namun seluruh permohonan itu dikembalikan lantaran kepala daerah tidak menyiapkan detail tindakan yang mencakup rencana aksi, pembagian tugas, dan teknis pelaksanaan pembatasan. Padahal, hal tersebut menjadi acuan pemerintah untuk menakar dampak yang ditimbulkan pembatasan sosial kepada daerah lainnya. Aspek lain yang dipertimbangkan pemerintah, menurut Doni, adalah kesiapan pemerintah daerah menghadapi dampak pembatasan sosial. Pemerintah daerah dianggap memenuhi syarat jika sudah menyiapkan rencana anggaran dan pelaksanaan bantuan kepada warga yang terkena dampak.

Lampiran data yang harus dilengkapi oleh Pemprov DKI Jakarta tertuang dalam surat Menkes kepada Pemprov DKI Jakarta nomor KK.01.01/Menkes/227/2020. Surat itu, ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, surat tersebut tertanggal 5 April 2020, dengan tanda tangan Terawan. Ada empat data dan dokumen pendukung yang perlu dilengkapi DKI Jakarta, yaitu:

a. peningkatan jumlah kasus menurut waktu.
b. penyebaran kasus menurut waktu.
c. kejadian transmisi lokal,
d. kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasional jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

R Segara
%d blogger menyukai ini: