Dianggap Tak Relevan, FUI Kukuh Tuntut Audit IT KPU

Forum Umat Islam (FUI) tetap mendesak Komisi Pemilihan Umum melakukan audit sistem teknologi dan informasi. Sebelumnya, KPU telah menegaskan permintaan audit IT tersebut tidak relevan.

Al Khaththath beralasan sampai saat ini KPU masih menggunakan IT untuk kegiatan lain, bukan hanya mengenai rekapitulasi suara pasca pilpres. Makanya, audit perlu dilakukan.

“Sekarang, kalau KPU bilang audit tidak relevan kenapa ada IT? Kecuali kalau tidak ada IT. Tapi kalau ada IT, ya tetap harus audit dong,” kata Sekretaris Jenderal FUI Gatot Saptono alias Muhammad Al Khaththath kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (2/3).

Al Khaththath menuturkan audit terhadap sistem IT KPU harus dilakukan demi mencegah kecurangan pemilihan umum ke depan.

“Sebetulnya kemarin kami sudah sampaikan ke KPU terkait audit IT. Tapi nanti akan kami sampaikan lagi, sejauh mana audit perlu dilakukan. Kami akan berkoordinasi lagi dengan KPU,” jelas dia.

Desakan agar dilakukan audit IT KPU dilontarkan pertama kali oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais.

Amien menyampaikan itu saat aksi Apel Siaga Umat yang dihelat FUI di depan Kantor KPU di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (1/3).

Amien menyatakan pihaknya akan mendatangi kantor KPU untuk memeriksa sistem itu pada awal April 2019 untuk mengetahui sistem teknologi penghitungan suara.

“Saya peringatkan awal April tim Adil Makmur akan datang dengan full force IT-nya. Kita akan meminta audit forensik audit terakhir. Kalau tidak mau, berarti memang ada niat curang ya,” ujar Amien.

KPU meresponsnya dengan mengatakan tuntutan Amien itu tidak relevan. Komisioner KPU Pramono Ubaid berasalan dalam menetapkan hasil pemilu, KPU masih menggunakan prosedur manual bukan secara elektronik.

Rekapitulasi manual ini dilakukan berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Proses rekapitulasi ini melibatkan saksi dan berada di bawah pengawasan Bawaslu.

“Jadi sistem rekapitulasi hasil pemilu itu masih paper-based, bukan IT-based. Yang ditampilkan IT bukan hasil resmi, yang resmi yang manual,” ujar Pramono kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (2/3).

FUI rencananya akan kembali menyambangi komisioner KPU pada Rabu (6/3) pekan depan. Dalam pertemuan itu FUI selain membahas audit IT juga membahas temuan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) di beberapa daerah.

Al Khaththath menyebut, jika ODGJ dimasukkan ke DPT, maka mereka memiliki juga hak untuk dipilih.

Jika ini dibiarkan, maka lambat laun ODGJ bisa ikut serta di dalam kontestasi politik. Kemungkinan ini sangat dikhawatirkan oleh FUI.

“Hal ini kami tidak permasalahkan kepada KPU saat pertemuan kemarin, lho kok ‘orang idiot’ boleh memilih? Artinya kalau boleh milih, mereka juga perlu dipilih dong. Lama kelamaan nanti kita bisa memilih calon presiden dan wakil presiden idiot, negara ini juga menjadi idiot,” kata dia.

SUMBER : CNNINDONESIA

Andi G Prakoso
%d blogger menyukai ini: