Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Ferry Noor mengungkapkan draf aliansi koalisi keummatan yang diajukan kepada calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang belakangan diungkit ketua umum partainya Yusril Ihza Mahendra.

Menurutnya, ia dan Ketua Majelis Syuro PBB MS Kaban diutus oleh Yusril untuk menemui Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Mekah beberapa bulan lalu untuk membahas koalisi keummatan mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno di pilpres 2019.

Pertemuan tersebut menyepakati bahwa koalisi keummatan yang didalamnya ada PBB segera diperkuat dalam bentuk draft aliansi untuk disepakati oleh Prabowo-Sandi. Draft aliansi yang disusun dikediaman KH A Rasyid Abdullah Syafii oleh sejumlah tokoh politik dan ulama kemudian diserahkan ke Prabowo pada 13 Oktober lalu.

“Sebelum dikirim ke Prabowo, draft aliansi juga sudah dilaporkan ke Habib Rizieq oleh Munarman,” kata Ferry kepada CNNIndnesia.com, Kamis (8/11).

Tak kunjung direspons, Yusril kembali mengutus Kaban untuk menemui Rizieq pekan lalu ke Mekah agar draft aliansi segera disepakati Prabowo. Namun sayangnya, imbuh Ferry, Rizieq justru kesulitan menghubungi Prabowo.

“Habib Rizieq sendiri tak direspons oleh Prabowo. Jadi kami menilai saat ini Prabowo sudah sangat yakin menang, sombong dan makin sulit ditemui,” kata Ferry.

Ferry menjelaskan dalam draft aliansi itu ditegaskan agar tercipta keadilan antara partai koalisi untuk kemenangan Prabowo-Sandi di pemilu tahun depan. Selain itu, dalam draft aliansi tersebut juga dipertegas agar parlemen makin kuat dalam menyuarakan aspirasi umat Islam.

Adapun isi lengkap draft aliansi partai politik yang diterima CNNIndonesia.com adalah sebagai berikut:

Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Legislatif Tahun 2019 merupakan momentum penting dalam mewujudkan pembangunan masa depan bangsa dan negara yang adil dan makmur. Hal ini menjadi keniscayaan di tengah kondisi kemiskinan, ketimpangan kesejahteraan antar warga dan praktek korupsi yang merajelela saat ini sebagai akibat ketidakeffektifan pemerintah mengendalikan kekuatan oligarki di bidang politik dan ekonomi.

Indonesia diprediksi menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketujuh di dunia pada tahun 2030. Dengan pergeseran poros kekuasaan dari Barat ke Asia, Indonesia dipandang memiliki posisi dan peran strategis dalam menuju Negara Sejahtera. Namun peluang dan potensi ini bisa terlepas dan bahkan berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara ketika Indonesia masih dikelola dengan sistem kroni. Mengingat kronisme selain mengganggu sistem perekonomian, juga menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan.

Sebagai tonggak penting dalam mewujudkan kemaslahatan ummat, Pemilihan Umum 2019 tidak semata ditandai dengan kemenangan dalam pemilihan presiden, melainkan juga mutlak disertai dengan kemenangan dalam pemilihan legislatif. Sehingga dapat menjamin terselenggaranya pemerintahan yang efektif karena didukung oleh kekuatan politik di parlemen dalam penentuan kebijakan di bidang perundangan dan anggaran. Sebaliknya tanpa kemenangan atau minimal wakil dari partai politik di parlemen, maka kemenangan dalam Pemilihan Presiden kelak tidak dapat menjamin agenda yang diusung partai politik pendukung dapat diwujudkan.

Untuk itu, Aliansi Partai Politik Keummatan yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang dan Partai Berkarya serta Partai Demokrat Pendukung Prabowo Subianto – Sandiaga Uno bersepakat untuk membangun kerjasama yang mengikat dalam memenangkan pemilihan legislatif 2019 dalam bentuk dan kegiatan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam sistim perhitungan suara pemilihan legislatif yang cenderung menguntungkan partai politik besar, maka ALIANSI memandang penting untuk membantu setiap partai politik mendapatkan suara minimal sebesar 4 persen sesuai dengan ambang batas parlemen (parlimantary threshold) sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 415 UU Pemilu.

2. Bahwa untuk menghindari terjadinya saling gesekan dan bahkan konflik diantara calon legislatif dari partai politik pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam memperebutkan suara di daerah pemilihan, maka ALIANSI memandang penting untuk perlunya dilakukan pemetaan potensi perolehan suara partai politik di setiap daerah pemilihan. Dengan pemetaan ini, diharapkan dapat diketahui secara lebih mikro berapa jumlah wakil legislatif yang dapat diraih partai politik pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan dari partai apa saja. Sehingga dapat dibangun langkah-langkah untuk memperluas ceruk suara pada daerah pemilihan yang potensi suaranya terbatas.

3. Bahwa sangat disadari untuk meningkatkan suara dihadapkan pada kondisi pemilih yang sebagian belum terdidik terutama di pedesaan sehingga mudah dipengaruhi oleh politik uang. Untuk itu ALIANSI memandang perlunya kerjasama antar partai dalam meningkatkan pendidikan politik bagi relawan di tingkat komunitas. Sehingga dapat membangun organisasi kader yang memiliki militansi dalam sikap, cerdas dalam berfikir dan argumentatif dalam berdebat. Keberadaan kader sangat penting sebagai baris depan (front line) dalam menyadarkan dan mempengaruhi pemilih ketika menentukan pilihannya.

4. Bahwa mempertimbangkan jumlah TPS sebanyak 801.839 unit dan tersebar luas dengan kondisi geografis yang sebagian sulit serta terbatas akses transportasi, maka ALIANSI memandang penting dilakukan kerjasama dalam penggalangan relawan sebagai saksi di tingkat TPS secara nasional. Hal ini juga bertujuan untuk mengantisipasi potensi kecurangan dalam pencoblosan ataupun praktek manipulasi serta politik uang di tingkat TPS.

5. Bahwa dalam mengurangi praktek kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum baik untuk presiden dan legislatif terutama dalam perhitungan suara oleh KPU mulai dari tingkat TPS hingga nasional, ALIANSI memandang penting dilakukannya pengembangan sistem data perhitungan suara (cyber) berbasis keamanan (security) di tingkat nasional sebagai bagian dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya kecurangan dalam bentuk pengambilan suara dari calon presiden dan legislatif yang didukung oleh 6 partai anggota ALIANSI.

Jakarta, 11 Oktober 2018

PBB Belum Putuskan Sikap di Pilpres

Walau permasalahan draft aliasi tersebut masih alot, Ferry menegaskan PBB belum memutuskan sikap di pilpres 2019 mendatang. Selain itu, keputusan Yusril untuk menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf belum menjadi jaminan PBB mendukung pasangan nomor urut 01 tersebut.

Menurut Ferry, keputusan PBB di pilpres akan ditentukan dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) yang digelar awal Desember mendatang.

“Rakornas akan mendengar aspirasi DPC dan DPW, sikap PBB ke Prabowo-Sandi atau Jokowi-Ma’ruf,” tegas Ferry.

Ferry juga memastikan walau sikap Prabowo yang saat ini dinilai sulit diajak komunikasi, bukan berarti jalan dukungan untuk Prabowo-Sandi tertutup.

Sumber : cnnindonesia

• About
• Latest Posts

Andi G Prakoso

Menjadikan tulisan sebagai prices of the civilization dan berkaris sebagai jurnalis onlonline dengan berita-berita terbaru, tajam dan terpercaya dari sudut pandang yang objektif.

Aktif di beberapa organisasi kemasyarakatan dan media forum online Indonesia. Dapat dikontak melalui email andi_g@presiden.app

Latest posts by Andi G Prakoso (see all)

• Farhat Abbas Sebut Klaim Kemenangan Prabowo Berita Bohong - 24 April 2019
• Wiranto Puji Sikap Negarawan Jokowi dan Prabowo - 24 April 2019
• Sandiaga Harap Jokowi-Prabowo Atur Pertemuan Tanpa Perantara - 24 April 2019