Geser Strategi Nasional & Bukti Tumpul Revolusi Mental Jokowi

Program Revolusi Mental pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla disebut gagal dalam membentuk perilaku elite politik dan birokrat. Kasus-kasus korupsi jadi indikatornya. Namun, ada komitmen dari pihak petahana untuk menggarap program itu lebih dalam untuk membentuk SDM berkualitas premium.

Jokowi, sejak masa kampanye Pilpres 2014, menekankan pembenahan SDM lewat program Revolusi Mental. Fokusnya adalah mengubah karakter manusia Indonesia, baik di tingkat elite politik, birokrat, maupun rakyat.
Untuk pelaksanaan program itu, Jokowi meneken Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Dalam Inpres itu, Jokowi menekankan pada lima program, yakni gerakan Indonesia melayani, gerakan Indonesia bersih, gerakan Indonesia tertib, gerakan Indonesia mandiri, dan gerakan Indonesia bersatu.

Program itu dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, program ini dinilai kurang berjalan. Pemerintahan Jokowi-JK malah dikenal kebut membangun fisik yakni infrastruktur.

Dalam debat cawapres 2019, Minggu (17/3), cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin mengatakan strategi nasional pemerintah saat ini menitik beratkan pada pembangunan infrastruktur dan akan digeser ke pembangunan sumber daya manusia.

“Kami juga akan melakukan pergeseran strategi nasional dari semula titik beratnya infrastruktur ke pembangunan sumber daya manusia,” kata Ma’ruf.

Senada, Jokowi, yang merupakan capres petahana, mengaku akan fokus membentuk SDM dengan kualitas premium jika terpilih untuk periode kedua. Bentuknya, meningkatkan dana abadi pendidikan serta dana abadi penelitian dan pengembangan.

“Saya optimis maju, saya optimis setara. Dengan SDM premium, saya optimis generasi muda dan milenial akan mampu bersaing dan eksis di dalam kompetisi global,” kata Jokowi saat pidato kebangsaan di Konvensi Rakyat beberapa waktu lalu.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai program Revolusi Mental memang belum menunjukkan hasil berupa perubahan diri elite politik, pejabat birokrat, maupun masyarakat selama ini.

Menurutnya, Revolusi Mental ala Jokowi ingin menghilangkan perilaku korup para elite politik maupun pejabat berupa kecenderungan memilih jalan pintas untuk mendapatkan posisi, tak mau bersaing dengan jujur, hingga rasa malas untuk berbuat sesuatu.

“Dalam konteks ini, ini masih banyak kelemahan, masih banyak kekurangan, oleh karena itu harus dipadukan dengan pembangunan sumber daya manusia,” kata Ujang kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/3).

Ujang menyebut salah satu contoh Revolusi Mental belum berjalan adalah Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap eks Ketua Umum PPP yang juga anggota DPR Romahurmuzy alias Romi dalam kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama. Sementara, PPP merupakan partai pendukung Jokowi-JK dan memiliki kursi di Kabinet Kerja.

“Kami melihat dan memandang bahwa kasus tersebut menjadi salah satu bukti bahwa Revolusi Mental masih belum berjalan, masih belum bergerak, ini sebagai bagian dari pada kritik kita terhadap Revolusi Mental,” kata Ujang.

Ujang mengatakan Jokowi mesti melanjutkan program Revolusi Mental ini, berjalan seirama dengan fokus dalam membangun SDM yang unggul. Di sisi lain, lanjut Ujang, Revolusi Mental harus dievaluasi agar program tersebut menjadi terarah.

“Tidak boleh parsial, tidak boleh terputus, sehingga program itu berkesinambungan. Jika program lima tahun putus, lima tahun putus, kapan bangsa ini bisa membangun, kapan bangsa ini bisa maju?” ujarnya.

SUMBER : CNNINDONESIA

Andi G Prakoso
%d blogger menyukai ini: