Infrastruktur Jokowi & Dilema Pembiayaan Tanpa Utang ala Sandiaga

“Saya sebagai pengusaha biasanya dalam berbisnis itu ada modal dan utang. Kalau Sandiaga dapat membangun sesuatu tanpa utang, mungkin saya ingin bertemu dan belajar.”

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Erick Thohir mengatakan hal itu, di Jakarta Pusat, Minggu (9/12/2018). Pernyataan ini merespons calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno yang berjanji akan melanjutkan pembangunan infrastruktur tanpa menambah utang negara.

Erick yang selama ini dikenal sebagai pengusaha dan rekan Sandiaga menyatakan, dirinya bersama Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani, dan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia akan berdiskusi serta mengundang Sandiaga ihwal bagaimana usaha tanpa utang.

Sandiaga memang kerap mengkritik kebijakan Jokowi soal infrastruktur. Saat menghadiri ulang tahun Kadin, di Hotel Ritz Carlton, Pasific Place, Jakarta Selatan, 24 September 2018, secara blak-blakan ia bahkan menyebut proyek infrastruktur Jokowi tidak efektif menyerap lapangan kerja.

Sebab, sejumlah proyek infrastruktur yang dikerjakan pemerintah lebih banyak diambil perusahaan BUMN. Dengan demikian, kata Sandiaga, maka perusahaan-perusahaan swasta nasional tidak bisa menyerap tenaga kerja yang siap pakai.

Akibatnya, selain penyerapan tenaga kerja tidak optimal, kebijakan itu justru menambah utang negara dan BUMN di bidang kontruksi. Karena itu, jika terpilih sebagai cawapres di Pilpres 2019, maka Sandiaga berjanji akan melibatkan swasta agar utang negara dan BUMN tidak bertambah.

Juru Kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Faldo Maldini mengatakan negara bisa melakukan pembangunan tanpa utang, asal harus menjalankan skema public-private partnership (PPP).

“Coba cek saja berapa proyek yang bisa jalan dengan skema itu sekarang? Setahu saya, kecil sekali. Kalau tidak salah, power plant itu ada satu atau beberapa, sisanya paling banyak jalan tol,” kata Faldo kepada reporter Tirto, Senin (10/12/2018).

Saat ini, Faldo menilai fenomena skema PPP lebih banyak diambil oleh BUMN sendiri yang utangnya sudah banyak. Karena itu, kata dia, jika Prabowo-Sandiaga menang, maka pembangunan infrastruktur dengan skema PPP ini akan menjadi yang paling utama.

“Jangan yang main BUMN saja, kita buka pintu yang besar [bagi swasta] agar tidak membebani APBN,” kata Faldo.

SUMBER : TIRTO

Andi G Prakoso

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: