Jokowi Ungkit Aturan Pakai Baju Adat saat Jadi Gubernur DKI

Calon presiden nomor 01, Joko Widodo, mengungkit kembali keputusannya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta yang mewajibkan pegawai negeri sipil di lingkungan birokrasi ibu kota memakai pakaian adat Betawi.

Jokowi ketika itu mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas. Aturan itu kemudian diperbarui lewat Instruksi Gubernur 6/2013 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Harian.

“Saat saya jadi gubernur, keluar pergub yang mewajibkan saat itu setiap hari Jumat harus memakai pakaian sadariah dan kebaya encim (baju adat Betawi). Itu tahun 2012,” kata Jokowi dalam kampanye di GOR Ciracas, Jakarta, Rabu (10/4).

Jokowi mengaku bersyukur aturan itu masih berlaku sampai saat ini, meski ia sudah tak lagi menjabat sebagai gubernur.
Namun, mantan wali kota Solo itu tak mengetahui pasti apakah aturan itu tetap mewajibkan memakai pakaian Betawi setiap Jumat atau pindah hari.

Menurut Jokowi, salah satu alasannya mengeluarkan peraturan itu karena ingin mempertahankan budaya Betawi di tengah modernisasi.

“Karena kami ingin budaya Betawi ini di tengah modernisasi Jakarta tetap harus kita pelihara dan kita rawat,” ujarnya.
Jokowi mengatakan Jakarta adalah miniatur Indonesia. Menurutnya, masyarakat dari berbagai suku, seperti Sunda, Jawa, Batak, dan Bugis, hidup bersama di Jakarta. Ia kemudian meminta masyarakat tak melupakan suku Betawi.

“Ini lah Jakarta dan jangan lupa di Jakarta, suku Betawi adalah suku milik kita semua,” tuturnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jakarta yang terus merawat dan memelihara persatuan, kerukunan, serta persaudaraan, meskipun memiliki latar belakang berbeda-beda.

“Saya sangat menghargai kehidupan di DKI. Beda agama berjalan beriringan. Beda budaya berjalan beriringan. Beda suku berjalan beriringan. Ini lah sebetulnya Indonesia yang kita inginkan,” kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi mengajak masyarakat Jakarta untuk tidak terbelah karena berbeda pilihan dalam Pilpres 2019. Ia lantas mengajak semua pendukung dan masyarakat Jakarta untuk datang ke TPS pada 17 April mendatang.

“Jangan sampai karena urusan pilihan gubernur, jangan sampai karena urusan pilihan presiden, kita tidak rukun, kita tidak seperti saudara lagi, kita tidak bersatu lagi,” ujarnya.

SUMBER : CNNINDONESIA

Andi G Prakoso
%d blogger menyukai ini: