Jokowi vs Prabowo Jilid II Masih Berkutat di Isu PKI, HAM, Agama

Cuitan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon yang berisi modifikasi lirik lagu “Potong Bebek Angsa” berbuntut panjang. Diubahnya lirik lagu anak itu—misalnya yang semula “Sorong ke kanan/Sorong ke kiri/la la la la la la la la la la la” menjadi “Fitnah HTI/Fitnah FPI/Ternyata mereka lah yang PKI”— membuat geram kubu pendukung petahana Jokowi. Bahkan, pada Selasa (25/9/2018), politikus PSI Rian Ernest melaporkan tindakan Fadli tersebut ke Bareskrim Polri.

“Ayolah adu gagasan, adu program. Capeklah dipecah-belah dibikin tensi. Ngapain coba? Macem mereka bisa bikin ini terus mereka benahin atau mereka redam suhunya. Kan, enggak juga,” ujar Rian kepada Tirto, Selasa (25/9/2018).

Meskipun Fadli berdalih tidak menyebutkan sasaran yang dikritiknya, bagi Rian, cuitan Fadli cenderung menyudutkan pemerintahan sekaligus calon presiden Joko Widodo. Sebab tindakan Fadli bakal menciptakan keonaran dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Rian, atas nama kader PSI—salah satu partai pendukung Jokowi di Pilpres 2019—pun menyeret cuitan Fadli ke ranah hukum.

Partai Komunis Indonesia (PKI) memang sudah dibubarkan pada 1966 lantaran dituding sebagai dalang pembunuhan jenderal-jenderal TNI Angkatan Darat pada 30 September 1965. Peristiwa yang kerap disebut G30S itu berdampak hebat. Posisi Sukarno goyah, lalu kekuasaannya diambil Soeharto. Sementara PKI dituduh hendak melakukan makar dan banyak anggotanya dibunuh dan diasingkan. Militer pun memegang kendali pemerintahan.

Sejak Orde Baru berkuasa, keturunan anggota PKI didiskriminasi dan mendapat cap anak pemberontak. Meski G30S terjadi lebih dari 50 tahun lalu, jejaknya terus diawetkan. Artinya, cuitan Fadli Zon hanya titik termutakhir perjalanan sindrom anti-PKI di Indonesia.

Semasa Orde Baru, sejumlah orang dicap PKI sebab menolak pembangunan waduk Kedung Ombo. Begitu pula Marsinah, aktivis buruh yang mati dibunuh, pernah dicap PKI oleh aparat karena melancarkan protes terhadap kebijakan perusahaan yang merugikan buruh.

Cap PKI ini masih kerap digunakan untuk melabeli kelompok tertentu hingga sekarang. Cap itu turut bertaut dengan isu agama. Mereka yang dicap komunis juga mendapat label sebagai ateis dan anti-Pancasila.

Jokowi-PKI, Prabowo-HAM
Tuduhan adanya pertalian antara Jokowi dan PKI muncul sejak jauh hari, kala mantan Wali Kota Surakarta itu maju sebagai kandidat presiden di Pilpres 2014. Isu itu diembuskan media cetak partisan bernama Sapu Jagad yang menuliskan bahwa Jokowi memiliki moral dan watak seperti PKI. Media partisan lainnya semacam Obor Rakyat juga mengungkapkan hal serupa. Bahkan, Obor Rakyat menambahkan bahwa Jokowi adalah “capres boneka” dan PDIP adalah “Partai Salib”. Obor Rakyat dicetak 1 juta eksemplar dan didistribusikan ke 28 ribu pesantren dan 700-an masjid.

“Isu komunis dibuat saat terbitnya tabloid Obor Rakyat dan itu semua hoax dan fitnah, sangat terencana dan sistematis,” ujar Rommahurmuziy, Ketua Umum PPP, salah satu partai pendukung Prabowo di Pilpres 2014, pada April lalu (PPP kini termasuk partai pengusung Jokowi).

Lain lagi dengan isu yang berembus mengenai Prabowo saat Pilpres 2014. Rekam jejak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Prabowo saat berdinas di militer dikuliti. Sebagai Komandan Jenderal Kopassus, Prabowo dianggap terlibat dalam penculikan aktivis semasa 1997 hingga 1998. Tindakan itu berujung pada pencabutan statusnya sebagai anggota TNI pada 1998. Menurut sejarawan Gerry van Klinken, Prabowo juga bertanggungjawab atas pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Leste.

Ada kejadian menarik yang berkaitan dengan isu pelanggaran HAM Prabowo saat debat kandidat Pilpres 2014 di televisi. Seperti dicatat Edward Aspinall dan Marcus Mietzner dalam makalah analisisnya soal Pemilu 2014 yang berjudul “Indonesian Politics in 2014: Democracy’s Close Call” (2014), “[…] pendukung Jokowi di studio selama jeda iklan meneriaki Prabowo soal masa lalu HAM-nya yang kelam.”

Buntut Panjang Pilgub DKI Jakarta 2017
Selepas Jokowi memenangkan Pilpres 2014, dua isu tersebut tidak hilang. Bahkan, isu yang berkembang semasa Pilgub DKI Jakarta 2017 membuatnya semakin pelik.

Di Pilgub ibu kota itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, seorang keturunan Tionghoa yang beragama Kristen, kalah setelah demonstrasi besar-besaran berjuluk Aksi Bela Islam menuntutnya dipenjara karena ucapannya soal Al-Maidah ayat 51 telah menodai Islam. Kala itu juga spanduk-spanduk yang bertuliskan larangan mensalatkan jenazah pendukung Ahok bermunculan di sejumlah masjid di DKI Jakarta.

Alhasil, Ahok berakhir di penjara dan penggunaan ‘politik identitas’ dalam wujud sentimen agama berbuntut panjang dan rentan terjadi lagi pada Pilpres 2019.

Hasil sigi Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 1-7 Agustus 2018 terhadap 1.520 responden menyatakan sebanyak 52 persen muslim keberatan apabila non-muslim menjadi bupati atau wali kota. Angka tersebut lebih tinggi dibanding pada Agustus 2016 yang sebesar 39 persen dan Agustus 2017 yang sebesar 47 persen.

Sedangkan muslim yang keberatan apabila non-muslim menjadi presiden meningkat dari 40 persen pada Agustus 2016 menjadi 52 persen pada Agustus 2018. Sementara banyaknya muslim yang keberatan jika non-muslim menjadi wakil presiden meningkat dari 41 persen pada Agustus 2016 menjadi 55 persen pada Agustus 2018.

“[Hasil survei] ini membantah bahwa [Aksi Bela Islam] 212 adalah puncak akumulasi intoleransi politik muslim. 212 adalah keran pembuka arus intoleransi,” kata peneliti senior LSI Burhanuddin Muhtadi saat menyampaikan hasil survei, Senin (24/9/2018).

Koalisi partai yang terbentuk guna menghadapi Pilpres 2019 juga merupakan lanjutan dari koalisi partai di Pilgub DKI Jakarta 2017. Gerindra-PKS-PAN (pendukung Anies-Sandi) bersama Demokrat di Pilpres 2019 mengusung Prabowo-Sandiaga, sementara PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura (pendukung Ahok-Djarot) bersama PKB dan PPP mengusung Jokowi-Ma’ruf di Pilpres mendatang.

Muhtadi menyebut fenomena itu bagian dari pengarusutamaan intoleransi dalam politik. Gejalanya sudah tampak sejak di Pilkada Serentak 2018: kader partai islam banyak digandeng kader partai nasionalis.

Data Tirto mengungkapkan bahwa di perhelatan itu, kader PDIP paling banyak berpasangan dengan kader Golkar (19 daerah) dan PKB (9 daerah), sementara kader Gerindra paling banyak berpasangan dengan kader PKS (10 daerah).

“Mereka [partai] tidak melawan arus [intoleransi] ini, justru mereka malah masuk karena khawatir isu tadi mengurangi insentif elektoral yang mereka dapat,” ujar Muhtadi.

Sumber : Tirto

Andi G Prakoso

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: