Menkes Setujui PSBB untuk Malang Raya

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyetujui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Malang Raya. Dengan demikian, PSBB berlaku untuk tiga daerah di Malang Raya yakni Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu.

Keputusan PSBB tersebut tertuang dalam surat yang dikeluarkan Terawan pada tanggal 11 Mei 2020 NOMOR HK.0 1.07lMENKES/305/2020 tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.

Dalam surat edaran tersebut tertulis bahwa PSBB harus segera dilaksanakan guna percepatan penanganan COVID -19.”Penetapan PSBB itu didasari kajian-kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya oleh tim teknis,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah daerah wajib melaksanakan PSBB dan menyosialisasi secara konsisten pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. PSBB tersebut dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terbukti terdapat bukti penyebaran.

Bupati Malang Sanusi membenarkan surat tersebut. Karena-nya, Forkopimda Kabupaten Malang langsung gerak cepat untuk melakukan koordinasi untuk membahas Peraturan Bupati (Perbup) di Pendopo Pringgitan Kabupaten Malang, Senin (11/5/2020) usai SE tersebut turun.

Sanusi mengatakan, rapat yang digelar tersebut guna membahas penegakan jam malam saat PSBB tersebut dimulai. Menurut dia, penerapan PSBB tersebut, khusus Kabupaten Malang hanya akan diterapkan di 14 Kecamatan, yaitu Kecamatan Lawang, Singosari, Pakis, Bululawang, Pujon, Ngantang, Ngajum, Pakisaji, Dau, Wajak, Karangploso, Kepanjen, Ampelgading, dan Pagelaran, sesuai daerah yang ditetapkan sebagai zona merah Covid-19.

“Ya, kita hanya akan menerapkan PSBB di 14 Kecamatan. Untuk 3 Kecamatan, seperti Ngantang, Kasembon, dan Pujon akan dipantau oleh Polres Batu,” tuturnya.

Sementara itu, Nur Widianto Kabag Humas Pemkot Malang saat dikonfirmasi terkait dengan surat edaran Kemenkes mengatakan pihak humas masih melakukan konfirmasi.

Namun, malam ini tim pembuatan perwal tengah menuntaskan draft untuk dikirim ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.”Kami malam ini menuntaskan dalam rangka penyelarasan dengan peraturan gubernur,” terangnya. Rencananya akan dilakukan pertemuan dengan pelaku usaha untuk sosialisasi awal PSBB.

Sementara itu, Kepala Kominfo Jatim Drs. Benny Sampir Wanto, M.Si saat dikonfirmasi terkait dengan kebenaran surat edaran Kemenkes masih melakukan konfirmasi.”Masih saya check dan konfirmasi di tunggu ya,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengizinkan PSBB di kawasan Malang Raya untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di kawasan tersebut.

“Ada arahan yang disampaikan ibu Gubernur. Kami juga akan belajar bagaimana Surabaya, Sidoarjo dan Gresik yang menerapkan PSBB lebih dulu,” ucap Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko.

Menurut Sofyan, kunci agar penerapan PSBB berhasil adalah kepatuhan masyarakat untuk menjaga jarak (physical distancing).

Ia berharap, PSBB di Malang Raya cukup berjalan selama 14 hari dan tidak perlu diperpanjang.

“Kalau masyarakat menerapkan physical distancing secara baik, sebetulnya penyebaran virus corona ini dapat terkendali,” katanya.

Sofyan mengatakan Pemkot Malang akan mengatur sanksi kepada para pelanggar PSBB untuk memberikan efek jera. Meski, belum jelas bentuk sanksi yang dimaksud.

“Ada sanksinya karena ini berkaitan dengan keselamatan orang lain. Saat ini masih pembahasan,” ucapnya.

Sebagai informasi, tiga daerah di Malang Raya yakni Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu sepakat mengajukan PSBB kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memutus penyebaran Covid-19.

Penerapan PSBB dipilih sebab Malang Raya mengoleksi nilai 10, berdasarkan penilaian dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.

Kajian epidemiologi menunjukkan Malang Raya terdapat transmisi lokal yang ditandai bertambahnya pasien positif di beberapa kecamatan.

Kota Malang tercatat mengalami peningkatan pasien positif sejak April yakni total 24 orang dengan rincian 10 sembuh dan 14 dirawat.

Sementara jumlah PDP yang dirawat sebanyak 65 orang dan 14 orang meninggal.

Alfian G Raditya
%d blogger menyukai ini: