Pemerintah DKI Tak Punya Rencana Matang Penataan Kawasan Pantai Utara Jakarta.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menilai reklamasi Ancol tidak mendesak dilakukan saat ini. Ia menyarankan pengembangan dengan cara mereklamasi pantai itu dibatalkan.

“Saat ini tidak ada urgensi pengembangan Ancol. Lebih baik Pemda (DKI) mendorong mengoptimalkan potensi Ancol yang sudah ada sekarang,” kata Nirwono melalui pesan singkatnya, Rabu, 9 Juli 2020.

Reklamasi Ancol tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) Seluas sekitar 35 hektare dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Seluas 120 hektare. Surat ini diteken Gubernur DKI Anies Baswedan pada tanggal 24 Februari 2020

Jika ingin dikembangkan, kata dia, pemerintah mesti lebih dulu menyusun rencana induk yang jelas dan transparan antara pengelola, pemerintah dan legislator. Misalnya, kata dia lagi, jika pengelola telah mempunyai rencana pengembangan 20 tahun ke depan kawasan wisata itu publik juga harus mengetahuinya lewat pembahasan bersama itu.

“Masyarakat seperti nelayan yang terdampak harus diberikan kesempatan berpartisipasi.”

Partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam proses rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik dan alasan dari pengambilan keputusan publik merupakan salah satu ciri dari penyelenggaraan negara demokratis. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik memiliki tiga akses yang perlu disediakan bagi masyarakat. Pertama, akses terhadap informasi; kedua, akses partisipasi dalam pengambilan keputusan yang meliputi hak masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; dan ketiga, akses terhadap keadilan (access to justice) dengan menyediakan mekanisme bagi masyarakat untuk menegakkan hukum lingkungan secara langsung. Sifat dasar dari peran serta adalah keterbukaan dan transparansi.

Pada dasarnya keikutsertaan masyarakat (partisipasi) dalam proses pembentukan Perda diatur dan dijamin oleh Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pedoman teknis penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), konsultasi publik dilakukan antara lain melalui rapat, musyawarah/rembug desa, dan lokakarya. Konsultasi publik adalah suatu proses penggalian dan dialog masukan, tanggapan dan sanggahan antara pemerintah daerah dengan pemerintah, dan pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Namun faktanya proses penyusunan kedua Raperda telah melanggar ketentuan partisipasi masyarakat, terutama perempuan yang diatur dalam undang-undang ataupun pedoman teknis. Tidak pernah ada konsultasi publik, kepada masyarakat nelayan, masyarakat di pulau-pulau kecil Kepulauan Seribu, serta kelompok lain yang akan terdampak signifikan khususnya perempuan, kecuali ketika Ranperda tersebut akan disahkan. Proses konsultasi publik yang dilakukan terkesan basa-basi, hanya untuk memenuhi aspek formil legislasi karena masyarakat tidak pernah diberi kesempatan untuk mempelajari rancangan peraturan melalui media publik dan masyarakat seolah diundang untuk ‘menyetujui’ Raperda yang akan disahkan. Dokumen kedua Raperda tersebut tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Menurut dia, reklamasi Ancol melanggar tata ruang wilayah. Sebabnya, reklamasi Ancol tidak masuk dalam Perda Rencana Detail Tata Ruang DKI. “Ini berbeda dengan rencana 17 pulau reklamasi yang sudah dibatalkan tersebut,” ujarnya

Bentang Nusantara
%d blogger menyukai ini: