Perhatian Khusus Untuk Papua Dalam Penanganan Wabah COVID-19

Di tengah pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai Papua dan daerah-daerah tertinggal lainnya lebih membutuhkan perhatian khusus terhadap penanganan wabah tersebut.

Pemerintah mengklaim akan mempercepat tes untuk daerah itu dengan melakukan tes cepat molekuler (TCM) Tubercolosis (TBC), sebagai alternatif tes reaksi rantai polimerase (PCR). Namun, hingga pertengahan April, menurut Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Papua Barat, tes itu belum bisa dilaksanakan di provinsi tersebut.

Tenaga medis di Papua Barat mengatakan menemukan kasus positif di wilayah itu cukup sulit karena hambatan yang mereka hadapi dalam menguji hasil tes swab. Faisal, seorang perawat di RSUD Kota Sorong, Papua Barat, menjelaskan spesimen tes sempat tidak bisa diuji selama sekitar tiga minggu karena akses dari dan keluar kota Sorong ditutup sejak awal April. Padahal, pengujian harus dilakukan di luar kota, baik Jakarta atau Makassar, karena Papua Barat belum memiliki laboratorium yang bisa mengecek spesimen Covid-19.

“Kami hanya merawat pasien dengan meraba-raba, artinya nggak tahu (mereka) positif atau negatif. Tetap (menjaga) safety kita,” ujar Faisal (13/4/2020). “Masyarakat di luar was-was, terlebih kami di rumah sakit, dengan APD yang terbatas.” Hingga pertengahan April, di Kota Sorong, satu orang telah meninggal akibat positif Covid-19. Faisal menambahkan satu pasien dalam pengawasan, PDP, yang merupakan tetangga korban meninggal itu tak lama juga meninggal sebelum sempat dites Covid-19.

Spesimen dari Sorong baru kemudian diuji lagi sejak pengiriman sejumlah hasil tes ke Makassar tanggal 15 April, ujar Dokter Tumpal Simatupang, yang berdinas di RSUD Sorong. Meski jaraknya lebih dekat dengan Jayapura, Papua, yang telah memiliki Balitbangkes untuk mengecek spesimen, Tumpal menyebut akses Jayapura yang dibatasi mempersulit petugas kesehatan mengirim spesimen ke sana.

“Yang tidak kalah penting menurut saya memberikan perhatian khusus, tidak bisa diperlakukan sama satu daerah dengan daerah lain misalnya tadi disebutkan Papua, Maluku, dan daerah-daerah yang kita anggap daerah yang tertinggal,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam video konferensi, Selasa.

Perhatian khusus diperlukan karena masyarakat di daerah-daerah tertinggal tidak semua dapat menjangkau fasilitas kesehatan.

Taufan menerangkan bahwa perhatian khusus itu sangat diperlukan karena tidak semua dapat menjangkau fasilitas kesehatan. Selama pandemi Covid-19, Taufan menilai momen ini sebagai salah satu waktu yang tepat untuk memperbaiki fasilitas kesehatan di Papua yang terbatas.

Menurut dia, selama wabah COVID-19, tidak hanya penting untuk dilakukan pencegahan penyebaran, tetapi juga momen memperbaiki fasilitas kesehatan di Papua yang terbatas.

Ahmad Taufan Damanik mengaku tidak dapat membayangkan apabila terdapat pasien positif COVID-19 di tengah masyarakat yang tinggal di pelosok dan sulit menjangkau fasilitas kesehatan.

Sementara itu, Ketua Perwakilan Komnas HAM Papua dan Papua Barat Frits Bernard Ramandey dalam kesempatan itu mengatakan bahwa di Kota Jayapura serta kota dan kabupaten lain di Papua terjadi kelangkaan alat kesehatan serta tenaga medis terlatih.

“Pada kasus penolakan jenazah positif COVID-19, penanganan tidak ada tenaga terlatih yang dapat mengubur jenazah sehingga menggunakan alat berat, ini tidak manusiawi,” kata Frits.

Selain itu, masyarakat yang mengungsi ke Wamena serta Lanny Jaya karena konflik merupakan kelompok yang rentan selama wabah COVID-19.

Menurut Frits, perhatian pemda dalam mendata pengungsi diperlukan untuk mendapatkan gambaran jelas penanganan pengungsi.

R Segara
%d blogger menyukai ini: