Perludem Sebut Audit IT Bisa Pengaruhi Keamanan Data KPU

Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyatakan keamanan data harus dipertimbangkan dalam merespons permintaan Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais mengaudit forensik sistem teknologi informasi (TI) Komisi Pemilihan Pemilu (KPU).

“Kalau forensik akhirnya pengaruhi keamanan kerahasiaan data, maka harus dipertimbangkan kembali. Pemilu ini sensitif,” kata Titi di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (2/3).

Audit forensik secara umum adalah audit yang dilakukan untuk menelusuri indikasi kecurangan.

Titi menuturkan KPU merupakan lembaga independen. Sistem TI KPU bahkan seluruh institusi pemerintahan, memiliki standar yang harus dipenuhi terkait kerahasiaan data dan kelayakan guna.

“Kalau yang ingin divalidasi konten sistem TI data pemilih, toh, kan sudah bisa diakses atau yang mau divalidasi keamanannya dari serangan siber atau penyimpanan data di dalamnya.,” tuturnya.

Ia menyebut permintaan Amien ini sebaiknya ditanggapi KPU dengan keterbukaan dan penjelasan mengenai sistem teknologi yang dimiliki dan telah digunakan selama ini.

“Saya kira yang harus dilakukan, KPU jelaskan terbuka soal keamanan sistem yang digunakan secara prosedur sistem TI KPU, dipastikan keamanannya dengan otoritas seperti Kemenkominfo dan Badan Siber,” ucap Titi.

Di sisi lain, politikus Partai Golkar Firman Soebagyo bependapat KPU belum membutuhkan audit forensik TI seperti usulan Amien Rais.

“Belum perlu. Tapi kalau ada data lain dari lawan politik Pak Jokowi juga sampaikan saja biar diverifikasi,” ujar Firman.

Menurut Firman, bila salah satu dasar usulan audit forensik TI KPU adalah e-KTP warga negara asing, maka Amien Rais seharusnya menunggu proses verifikasi pemerintah, dalam hal ini keimigrasian.

Amien Rais meminta dilakukan audit forensik TI milik KPU ketika berorasi dalam aksi Apel Siaga Umat kemarin di depan kantor KPU, Jakarta Pusat. Amien menyatakan pihaknya akan mendatangi kantor KPU untuk memeriksa sistem itu pada awal April 2019. Tujuannya, memeriksa sistem teknologi penghitungan suara.

“Saya peringatkan awal April tim Adil Makmur akan datang dengan full force IT-nya. Kita akan meminta audit forensik audit terakhir. Kalau tidak mau, berarti memang ada niat curang ya,” ujar Amien saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (1/3).

SUMBER : CNNINDONESIA

Andi G Prakoso
%d blogger menyukai ini: