Perusahaan Diwajibkan Ikuti Aturan PSBB

“(Perusahaan) Harus taat aturan. Dan aparat hukum dibantu Satpol PP harus maksimalkan pengawasan,” kata Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino kepada Okezone, Kamis (16/4/2020).

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino mengkritisi perusahaan di Jakarta yang masih tak mengindahkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Khususnya perusahaan di sektor yang dilarang beroperasi sesuai Peraturan Gubernur.

Adapun dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 10 menyebutkan setidaknya hanya ada 11 sektor usaha saja yang boleh tetap beroperasi selama PSBB.

Sektor – sektor ini antara lain kesehatan; bahan pangan/ makanan/ minuman; energi; komunikasi dan teknologi informasi; keuangan; logistik; perhotelan; konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan kebutuhan sehari-hari.

“(Perusahaan) Harus taat aturan. Dan aparat hukum dibantu Satpol PP harus maksimalkan pengawasan,” kata Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino kepada Okezone, Kamis (16/4/2020).

Ia meminta selain 11 sektor usaha itu menutup operasionalnya sementara demi kesuksesan program PSBB. Sebab, bila tetap diabaikan dikhawatirkan jumlah pengidap virus corona (Covid-19) semakin bertambah dan perekonomian di wilayah Ibu Kota semakin terpuruk.

“Kalau kita tidak gunakan maksimal dampaknya akan panjang. Pertama, penyebaran covid19 makin masif. Kedua, dampak ekonomi kita makin terpuruk,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, peran tokoh masyarakat dan agama dalam memberi edukasi kepada seluruh warga akan betapa bahayanya penularan Covid-19 ini juga amat penting untuk menyadarkan masyarakat agar tetap di rumah saja.

“Untuk lingkungan rumah penduduk, peran tokoh masyarakat agama dan ketua RT/RW sangat penting,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansah mengaku telah menutup sementara lima perkantoran yang ada di Jakarta. Hal itu berdasarkan hasil pengecekan petugasnya di lapangan, kemarin. Namun, ia tak merinci ihwal lokasi gedung yang ditutup tersebut.

“61 yang kita lakukan sidak ada 5 kita lakukan penutupan,” ujarnya kepada wartawan, hari ini.

Ia menjelaskan, tak ada penolakan daripada pimpinan perusahaan tersebut. Mereka mengerti karena penutupan itu sifatnya hanya sementara, yakni sampai 23 April 2020 mendatang.

“Kita sampaikan kepada perusahaan tersebut agar menutup sementara sampai penerapan PSBB berakhir,” katanya.

Alfian G Raditya
%d blogger menyukai ini: