Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB Pandemi COVID-19

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengatakan siap menangani berbagai kejahatan yang berpotensi muncul saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 di Tanah Air.

“Ada TR nomor 1098 tanggal 4 April terkait pandemi corona ini,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono saat konferensi pers ‘Penegakan Hukum Terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam pencegahan COVID-19’ di Jakarta, ditulis Selasa (7/4).

Beberapa kejahatan yang berpotensi terjadi selama PSBB tersebut di antaranya kejahatan jalanan, melawan petugas berwenang saat dibubarkan dan lain sebagainya.
“Dan ada juga telegram Kapolri yang berkaitan dengan ketersediaan bahan-bahan pokok,” kata Argo.

Terkait TR tersebut telah disampaikan oleh Kabareskrim ke seluruh Direktorat Reserse Polda se-Tanah Air melalui konferensi video agar ditindaklanjuti di masing-masing daerah.
TR yang telah disampaikan tersebut tidak hanya sebatas sosialisasi kepada penyidik namun juga harus ada pelatihan menggunakan konferensi video.
“Jadi biar sama, apa yang dilakukan di Mabes Polri sampai tingkat bawah,” katanya.

Terkait kegiatan pencegahan selama pandemi COVID-19, jajaran Polri tetap mengedepankan tindakan yang humanis. Namun, jika ada masyarakat membandel maka dilakukan teguran hingga tiga kali. Apabila mereka tetap tidak patuh maka di bawa ke kantor polisi untuk diproses.
Masyarakat harus memahami dan mengetahui bahwa ada aturan yang mesti ditaati dan dipedomani serta tertulis di dalam KUHP. Hal tersebut juga bertujuan memutus mata rantai penularan COVID-19.
Bahkan, jauh hari sebelum maklumat Kapolri nomor: Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19 dikeluarkan, pemerintah sudah bisa menerapkan aturan tersebut.

Total hingga saat ini, menurut Argo, kepolisian telah membubarkan 10.873 kerumunan masyarakat di berbagai lokasi di Indonesia.

Secara terpisah, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Asep Adi Saputra menambahkan, selain pembubaran kerumunan, Polri telah menangani 76 kasus penyebaran berita bohong terkait Covid-19. Adapun terkait kejahatan di ruang siber, termasuk salah satunya penghinaan kepada Presiden, polisi akan terus melakukan edukasi dan patroli siber.

Dasar aturan

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, mengingatkan agar penerapan perintah Kapolri harus jelas dasar aturannya dan prosedurnya dilakukan dengan benar. Ini terutama terkait perintah Kapolri agar jajaran kepolisian menindak mereka yang diduga melakukan ujaran kebencian atau menyebarkan hoaks terhadap presiden dan pejabat pemerintah terkait penanganan Covid-19 dan proses hukum terhadap mereka yang diduga melanggar PSBB.

Terkait ujaran kebencian atau kabar bohong di media sosial, Arsul mengingatkan Surat Edaran Kapolri No 6/2015 yang isinya meminta agar jajaran Polri melakukan langkah preventif. ”Isi surat itu harus diterapkan dengan baik oleh jajaran kepolisian untuk menghindarkan kesan bahwa Polri sewenang-wenang,” kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP itu.

Adapun terkait langkah penindakan Polda Metro Jaya atas 18 orang yang diduga melanggar PSBB seperti dimaksud dalam Pasal 93 UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan atau Pasal 218 KUHP, dia mengingatkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, tidak menetapkan bahwa pada wilayah di Indonesia diberlakukan PSBB.

Penetapan PSBB dilakukan dengan Keputusan Menteri Kesehatan (Menkes). Sampai saat ini Menkes belum menetapkan DKI Jakarta sebagai wilayah PSBB. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan oleh polisi hanya meminta orang yang berkerumun untuk bubar. “Kalau mereka melawan atau mengabaikan baru bisa digunakan Pasal 218 KUHP,” tambahnya.

Alfian G Raditya
%d blogger menyukai ini: