Prabowo atau Jokowi, Siapa Untung dari Kasus Pembakaran Bendera?

Pembakaran bendera dan ikat kepala berwarna hitam dengan tulisan kalimat tauhid saat peringatan Hari Santri Nasional di Limbangan, Garut, Jawa Barat, Senin (22/10/2018) berbuntut panjang. Isu tersebut mengalir ke ranah politik.

Di antara riuhnya tekanan massa dari gelombang demonstrasi dan beragam tafsiran dari para politikus, Ketua MUI Kabupaten Garut KH Sirojul Munir meminta pihak yang merasa dirugikan maupun pelaku pembakaran bisa saling memaafkan.

Sirojul mengimbau seluruh elemen umat Islam memaafkan orang yang membakar bendera. “Permohonan maaf [para pelaku] itu seyogyanya diterima dan dimaafkan, dan itu sudah merupakan ajaran dalam Islam,” kata Sirojul seperti dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan, kasus tersebut sudah ditangani aparat kepolisian. Maka dari itu, ia berharap, masyarakat memberikan ruang pada pihak kepolisian untuk berpikir secara jernih menuntaskan kasus itu.

Ia menuturkan, kasus pembakaran bendera tersebut pada peringatan Hari Santri Nasional itu sudah ditangani cepat oleh jajaran Kepolisian Resor Garut, berikut mengamankan terduga yang membakar bendera tersebut.

“Allah saja manakala makhluknya minta maaf maka Allah akan memberikan maaf, walaupun dosanya seluas bumi, setinggi langit, kecuali yang tidak bisa dimaafkan adalah dosa syirik,” tuturnya.

Peneliti politik dari Universitas Brawijaya Wawan Sobari menegaskan, kasus pembakaran ini menjadi bahan perbincangan karena dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Maka dari itu, menurutnya, kasus tersebut bukan lagi murni persoalan hukum.

Menurut Wawan, politisasi kasus tersebut tak bisa dihindari lantaran pembakaran terjadi pada perayaan Hari Santri. Ajang itu adalah salah satu janji Presiden Joko Widodo yang sudah ditepati sejak ia memenangkan Pemilu Presiden 2014.

“Hari Santri itu kan dulu salah satu yang mendongkrak keterpilihan Jokowi di pemilihan 2014. Bagi saya ini sudah digoreng dan bukan lagi isu SARA, tapi diperuncing dengan isu politik,” kata Wawan kepada reporter Tirto.

Wawan menilai bahan bakar untuk memperluas isu tersebut ialah, para pelaku pembakaran yang merupakan anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama (NU), paramiliter Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Organisasi tersebut, menurut Wawan, sudah kadung dicap memiliki kedekatan dengan pasangan Jokowi-Ma’ruf pada pemilu ini.

Penulis buku Mengelola Pluralisme di Indonesia itu mengatakan, isu pembakaran bendera berpotensi merugikan Jokowi-Ma’ruf. Akan tetapi, ia tidak bisa menebak akan sejauh apa isu itu bergulir ke depannya.

“Jadi seolah ini sahut-sahutan politik,” lanjut Wawan. “Bagi saya ini seolah sangat ramai karena spirit-nya bukan lagi persoalan agama, tapi karena ada spirit politik yang kemudian seolah jadi panas.”

Menguntungkan Salah Satu Kubu

Pendapat serupa disampaikan peneliti politik dari LIPI Syarief Hidayat. Menurut Syarief, masing-masing kubu yang berkontestasi pada Pilpres 2019, bisa meraup keuntungan dari kasus pembakaran bendera di Garut.

Syarief berkata, keuntungan akan dirasakan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno karena pelaku pembakaran bendera di Garut kerap diasosiasikan dekat dengan kubu Jokowi-Ma’ruf.

Akan tetapi menurutnya, keadaan bisa berbalik jika nantinya aparat kepolisian bisa membuktikan bahwa pembakaran bendera dilakukan karena hasutan oknum tertentu.

Artinya [pembakaran] dikondisikan, bukan karena Banser itu. Kan ada indikasi diprovokasi. Persoalannya siapa yang provokasi?” lanjut Syarief. “Di situlah peran polisi menunjukkan siapa yang provokasi.”

Syarief menuturkan, masyarakat akan menjadi pihak yang paling dirugikan jika kasus di Garut berlarut-larut atau justru menemukan momen puncak politiknya. Dampaknya, konflik horizontal akan merugikan karena membelah ikatan sosial antarwarga negara.

Ujaran Kerukunan

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Gamal Albinsaid enggan berkomentar banyak terkait kasus pembakaran bendera di Garut. Bukannya menjawab ada atau tidaknya keuntungan, Gamal justru berkata BPN akan berupaya meningkatkan rasa saling percaya, menghormati, dan menyayangi di masyarakat.

“Pemimpin Indonesia kelak harus mampu menjadi perekat antarwarga negara yang mampu mengingatkan kita semua bahwa kita adalah satu keluarga, keluarga besar Indonesia,” kata Gamal kepada reporter Tirto.

Tanggapan lain diberikan Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Raja Juli Antoni. Dia menganggap masyarakat dan media tak perlu membesar-besarkan isu pembakaran bendera yang terjadi di Garut itu.

Menurut Antoni, persoalan yang terjadi di Garut sebenarnya telah selesai. Komentar itu ia berikan usai ketiga pelaku pembakaran bendera meminta maaf ke publik.

“Biarkan proses hukumnya berjalan, tetapi apa yang terjadi di Garut adalah persoalan 2 ormas di Garut yang sama sekali tak ada hubungannya dengan politik pada level nasional,” kata Antoni di kawasan Menteng, Jakarta.

Sekjen PSI itu mengaku heran mengapa kasus tersebut dieskalasi ke level nasional. Dia berharap semua pihak berhenti memainkan isu itu di ranah politik.

Sumber : Tirto

Andi G Prakoso

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: