Sederet Prestasi Jokowi Saat Menjabat Presiden Di Periode Pertama Dan Dua

Sederet prestasi yang dilakukan Jokowi saat menjabat Presiden di periode Pertama maupun pada Periode Kedua yang masih berlangsung ini:

Mampu Hajar Kemiskinan Jadi Single Digit

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2018. BPS mencatat tingkat kemiskinan sebesar 9,82%.

Sebagai catatan, sejak memasuki era reformasi, baru pertama kali ini tingkat kemiskinan Indonesia berhasil membukukan angka di bawah 2 digit. Sebelumnya, tingkat kemiskinan selalu ada di atas 10%, dengan tingkat tertinggi berada di angka 23,4% di tahun 1999, selepas krisis 1997-1998.

Jumlah penduduk miskin di Maret 2018 jadi 25,95 juta orang atau lebih rendah dari Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta.

Secara umum, sejak 2002, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada tahun 2006, September 2013, dan Maret 2015. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak.

BPS sendiri memaparkan bahwa ada sejumlah faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan pada Maret 2018, di antaranya:

Pertama, inflasi umum pada periode September 2017-Maret 2018 tercatat rendah di angka 1,92%.

Kedua, rata-rata pengeluaran per kapita/bulan untuk rumah tangga yang berada di 40% lapisan terbawah selama periode September 2017-Maret 2018 tumbuh sebesar 3,06%.

Ketiga, bantuan sosial tunai dari pemerintah tumbuh 87,6% pada triwulan I-2018, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan I-2017 sebesar 3,39%.

Keempat, program beras sejahtera (Rastra) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) pada triwulan I-2018 dapat tersalurkan sesuai jadwal, dengan realisasi distribusi rastra mencapai 99,62% pada Maret 2018.

Bangun Mega Proyek Infrastruktur

Jokowi akhirnya meresmikan Mass Rapid Transit atau Moda Raya Transportasi (MRT) Jakarta 24 Maret 2019 lalu. Infrastruktur ini mengubah peradaban baru Indonesia.

MRT Tahap I menghubungkan Lebak Bulus, Jakarta Selatan sampai dengan Bundaran HI, Jakarta Pusat, sepanjang 15.7 km dengan 13 stasiun.

Ke-13 stasiun itu adalah tujuh stasiun layang dan enam stasiun bawah tanah, yakni Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M BCA, ASEAN, Senayan, Istora Mandiri, Bendungan Hilir, Setiabudi Astra, Dukuh Atas BNI, dan Bundaran Hotel Indonesia. Rencananya, tahap II akan melanjutkan jalur Selatan-Utara dari Bundaran HI sampai dengan Ancol sepanjang 13,3 kilometer.

Tol Megah Berdiri, Fantastis!

Terbanggi Besar

Ruas tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189 kilometer (Km) di Lampung juga diresmikan Jokowi pada November 2019 lalu.

Perjalanan dari Lampung ke Palembang hanya 3 jam dari yang sebelumnya mencapai 10 jam.

Ruas tol sepanjang totalnya 189 km ini adalah jalan tol terpanjang yang pernah diresmikan Presiden Jokowi. Ruas tol ini diharapkan bisa menciptakan titik pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu, juga bisa menciptakan perbaikan jaringan logistik yang lebih baik.

Cikampek Elevated

Tol Layang Jakarta-Cikampek atau Tol Jakarta-Cikampek 2 Elevated. Tol yang diresmikan Jokowi pada 12 Desember 2019 lalu diharapkan bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.

Tol Layang Jakarta-Cikampek sepanjang 36,4 kilometer masing-masing terdapat dua jalur, lebih sedikit dari jalan tol Jakarta-Cikampek yang sudah lama beroperasi sebelumnya dengan empat jalur.
Tol Layang Jakarta-Cikampek akan mengurangi volume kendaraan yang melintasi jalan tol Jakarta-Cikampek yang sudah beroperasi sebesar 30 persen.

Dimulai 1978, Jokowi Akhirnya Sambungkan Trans Jawa

Tol Trans Jawa akhirnya tersambung penuh dari Jakarta hingga Surabaya. Pembangunan tol Trans Jawa sendiri sudah dimulai sejak lama yaitu pada 1978.

Tol Trans Jawa membentang dari Barat hingga Probolinggo Timur Jawa dengan panjang total 995 kilometer.

Jokowi juga menjamin ruas jalan Jalan Tol Trans Jawa bisa tersambung hingga Banyuwangi pada 2020 mendatang.

Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia

Pemerintahan Presiden Jokowi berhasil menjaga inflasi di kisaran 3-4% dalam kurun waktu 4 tahun terakhir sejak 2016. Pada tahun 2019 inflasi diprediksi di angka 3.3%. Sejak 2009-2015 tingkat inflasi tahunan Indonesia bergerak fluktuatif di rentang 3.98-6.41%.

Setelah itu, tingkat inflasi cenderung bergerak lebih stabil di kisaran 3,2-3,8% hingga tahun 2019. Pemerintah berhasil mempertahankan tingkat inflasi dengan stabil sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Sementara, indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia terus membaik dalam 5 tahun terakhir. Angka IPM Indonesia sudah berada di kisaran 70-an pada 2018. Pemerintah masih optimis hingga akhir tahun ini angka IPM Indonesia bisa naik menjadi 72.

Perlu diketahui bersama IPM adalah salah satu alat untuk mengukur pencapaian sosial ekonomi suatu negara yang dilihat dari beberapa aspek seperti tingkat kesehatan, pendidikan dan standar hidup masyarakatnya. Semakin tinggi skornya maka semakin bagus tentunya.

Stunting dan Pendidikan

Pemerintah berhasil menurunkan prevalensi stunting di Indonesia dari 37,2% di tahun 2013 menjadi 30,8% di tahun 2018. Artinya prevalensi stunting di Indonesia turun 6,4 persentase poin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pencapaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memerangi stunting sebagai indikator gizi buruk untuk anak-anak Indonesia.

Sektor pendidikan pemerintah juga berhasil meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun. Pada tahun 2013, rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun adalah 8,1 tahun. Ketika target pemerintah tercapai maka naik menjadi 8,8 tahun.

Dwelling Time dan Rasio Elektrifikasi

Target dwelling time Indonesia kembali menurun. Perlu diketahui pada tahun 2013, dwelling time Indonesia mencapai 6-7 hari. Pada 2019 dwelling time di Indonesia di targetkan berada di kisaran 3-4 hari. Hingga Maret 2019, dwelling time di Indonesia sudah berada di 3,9 hari. Tentu perbaikan supaya dwelling time jadi 3 hari masih perlu dilakukan, karena pada dasarnya lamanya dwelling time membuat waktu mobilitas barang menjadi tidak efisien.

Rasio elektrifikasi di Indonesia terus membaik. Pada tahun 2014 rasio elektrifikasi di Indonesia hanya 81,5%. Target rasio elektrifikasi Indonesia di tahun 2019 mencapai 100%. Namun hingga kini rasio elektrifikasi berada di level 96,6%. Selain itu rasio konsumsi listrik juga sudah mencapai target di level 1.200 kwh/orang.

Gagas Ide Pindah Ibu Kota Baru

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta izin kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan dalam pidato kenegaraan di Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada Agustus 2019 lalu.

Wacana memindahkan ibu kota tercetus saat Bung Karno berada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada 17 Juli 1957. Saat itu Sukarno mengunjungi kota itu bersama Duta Besar Amerika Serikat Hugh Cumming Jr, Dubes Uni Soviet D. A. Zhukov, serta Sri Sunan Pakubuwono XVII.

Presiden berada di Palangkaraya untuk menancapkan tiang pancang bakal kota itu. Ia sempat berkata bahwa Palangkaraya yang artinya ‘Tempat Suci, Mulia dan Agung’ itu akan dijadikan Ibu Kota Negara.

Alasan Sukarno memilih Palangkaraya, karena kota tersebut berada di tengah-tengah Indonesia. Selain itu, tanah yang tersedia masih sangat luas. Sukarno juga ingin menunjukan kepada dunia bahwa Indonesia mampu membangun sebuah kota baru. Bung Karno pun sudah menyiapkan grand design bagi Palangkaraya.

Hal itu bisa dilihat dari desain kota, yang berubah dari rencana semula. Saat dicanangkan pada tahun 1957, desain kota masih sangat sederhana. Namun, wacana ini tak kunjung terealisasi hingga akhir masa pemerintahan Bung Karno.

Gagasan pemindahan ibu kota kembali muncul era pemerintahan Orde Baru tahun 1990-an. Rencananya memindahkan ibu kota ke Jonggol, Bogor, Jawa Barat yang jaraknya 49-50 km dari Jakarta. Namun wacana itu juga tak jelas kelanjutannya. Belakangan wacana itu menjadi permainan para pengusaha dan mafia tanah untuk menaikkan harga tanah di kawasan Jonggol.

Wacana kembali muncul di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2012. Beberapa daerah muncul sebagai alternatif ibu kota negara, yaitu Palembang (Sumatera Selatan), Karawang (Jawa Barat), Sulawesi Selatan dan Palangka Raya (Kalimantan Tengah). Tapi SBY lebih mendorong pengembangan Jakarta sebagai pusat bisnis ekonomi dengan nama The Greater Jakarta.

Akhirnya, pada 29 April 2019, Jokowi dalam rapat terbatasnya memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Rencana ini bukan lagi sekadar wacana karena kajian dari berbagai aspek yang sudah dipertimbangkan dalam 1,5 tahun terakhir menyimpulkan bahwa Indonesia sangat dimungkinkan memindahkan ibu kotanya.

Bentang Nusantara
Latest posts by Bentang Nusantara (see all)
%d blogger menyukai ini: