Sinisme Kubu Prabowo ke LSI Denny JA & Dalil Hasil Survei Bisa Beda

Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto merespons sinis hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Survei yang dilakukan periode 10-19 Oktober 2018 dengan tajuk “Hoax dan Efek Elektoral Ratna Sarumpaet”, dirilis Selasa (23/10/2018) itu berkesimpulan elektabilitas Prabowo-Sandiaga merosot.

“Survei itu gimana siapa yang bayar,” kata Prabowo terkait survei LSI itu usai deklarasi Generasi Emas di Stadion Klender, Jakarta Timur, Rabu (24/10/2018).

“Denny JA itu apa? Tuhan? Bukan, kan? Di bidang polling, santai-santai saja. Nanti saya juga bisa bikin survei,” imbuhnya.

Hasil survei itu, elektabilitas Jokowi-Ma’ruf berada di angka 57,7 persen. Sedangkan Prabowo-Sandiaga sebanyak 28,6 persen. Kemudian pemilih yang belum memutuskan sebesar 13,7 persen.

Didapatkan pula, tren elektabilitas bagi Jokowi-Ma’ruf cenderung meningkat dari 52,2 persen di bulan Agustus menjadi 53,2 persen di bulan September. Setelah kasus hoaks Ratna Sarumpaet elektabilitas Jokowi-Ma’ruf kembali meningkat di bulan Oktober 2018 menjadi 57,7 persen.

Sebaliknya elektabilitas Prabowo-Sandiaga cenderung stagnan bahkan melorot. Pada Agustus 29,5 persen, September 29,2 persen, dan terbaru 28,6 persen. Hasil tersebut didapatkan lewat metodologi multistage random sampling dengan 1200 responden yang diwawancara secara tatap muka dan margin of error lebih kurang 2,8 persen.

Waketum Partai Gerindra Ferry Juliantono pun memiliki pandangan yang tak jauh beda dengan ketua umumnya. Dia menilai metodologi yang digunakan LSI Denny JA sudah usang dan akhirnya membuat lembaga tersebut bersikap partisan.

“Pada akhirnya saya mau bikin survei ke rakyat, masih percaya enggak LSI-Denny JA? Dan hasilnya, kemungkinan besar rakyat tidak percaya LSI-Denny JA,” kata Ferry kepada reporter Tirto, Kamis (25/10/2018).

Sinisme Ferry terhadap hasil survei Denny JA berangkat dari survei di Pilgub DKI Jakarta 2017, Pilgub Jabar dan Jateng 2018. Menurutnya di tiga pilkada itu telah terbukti hasil survei yang menggunakan pendekatan multistage random sampling terbukti tak sesuai realitas.

Ferry menjelaskan, sejumlah lembaga survei saat itu memprediksi Ahok-Djarot menang, namun justru Anies-Sandiaga yang terpilih sebagai pemimpin DKI Jakarta. Lalu suara Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang diprediksi rendah di Jabar, tapi justru hasilnya di urutan kedua dengan suara lebih dari 20 persen.

Begitu juga pasangan Sudirman-Ida di Jateng yang perolehan suaranya meningkat drastis, menjadi lebih dari 30 persen. Padahal sejumlah lembaga survei sebelumnya memprediksi tak lebih dari 20 persen.

“Nah pertanggungjawaban moralnya di mana? Pertanggungjawaban keilmuannya di mana?” tanya Ferry.

Dalam hal ini, Ferry pun meminta LSI Denny JA dan lembaga survei lainnya agar mengubah metodenya dengan analisis big data yang diklaim telah digunakan pihaknya.

“Dengan menggunakan metode big data itu kan akan mampu mengelaborasi preferensi pemilih. Nah hasilnya bisa jadi berbeda,” tuturnya.

Dari hasil survei dengan metode analisis big data itu, Ferry mengklaim elektabilitas Jokowi-Ma’ruf turun, sedangkan elektabilitas Prabowo-Sandiaga naik. “Faktor Sandiaga Uno mampu mengangkat Prabowo ke angka 13-15 persen. Sementara, Faktor Pak Ma’ruf Amin tidak mampu mengangkat,” ujar Ferry.

Hanya saja, saat kami meminta hasil survei lengkapnya, Ferry menyatakan “rahasia.” Saat kami meminta dijelaskan maksud dari metode analisis big data tersebut, ia justru berkata, “Analisis big data itu sudah lazim digunakan di banyak negara.”

Dalam rekam jejaknya, Prabowo juga beberapa kali menggunakan jasa lembaga survei. Pada Pilpres 2014 lalu, Prabowo menggunakan jasa Indonesia Research Centre (IRC), tapi kemudian justru menuai hasil quick count yang berseberangan dengan kebanyakan lembaga survei dan selisihnya jauh dari hasil akhir KPU.

“Itu kan beberapa tahun yang lalu,” kata Ferry saat disinggung soal itu.

Mengapa Hasil Survei Bisa Berbeda
Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Hamdi Muluk menilai sikap Prabowo tersebut tak tepat. Menurutnya jika memang mereka tak sepakat dengan hasil lembaga survei tertentu, lebih baik melawannya dengan data ilmiah. Bukan menuduh sebuah lembaga survei bayaran.

“Saya akan lebih senang kalau kubu Prabowo ajak saja Persepi untuk seminar ilmiah soal survei, metodologi dan sampling, dan seterusnya. Lebih enak debat sesama ilmuwan ketimbang politisi yang cuma eyel-eyelan,” kata Guru Besar Psikologi UI yang sudah malang melintang di dunia survei itu kepada reporter Tirto.

Hamdi pun menjelaskan soal hasil Pilgub DKI Jakarta 2017 yang diklaim Ferry Juliantono sebagai salah satu bukti lembaga survei tak kredibel. Menurutnya terdapat faktor sebelum dan sesudah meletusnya aksi 212 yang mempengaruhi suara Ahok-Djarot.

Sebelum terdapat sentimen penista agama kepada Ahok, kata Hamdi, tingkat kepuasan masyarakat kepada Ahok-Djarot tinggi dan elektabilitas mereka memang selalu unggul. Namun setelah peristiwa demo berjilid-jilid itu, persepsi masyarakat menjadi berubah.

“Kalau anda baca hasil Meta Analysis kumpulan survei dari 2004 sampai sekarang oleh SMRC tentang pilpres, polanya jelas, survei bisa menjadi acuan untuk memprediksi kemenangan seorang calon. Relatif daya prediksinya bagus. Kecuali memang kasus Ahok, karena sentimen penista agama yang unsual,” jelas Hamdi.

Lagi pula, kata Hamdi, survei bersifat prediksi atau estimasi. Bukan kenyataan sesungguhnya. Berbeda dengan hitung cepat yang menghitung perkiraan suara dengan mengambil sampel hasi suara sesungguhnya dari beberapa TPS.

Di luar itu, menurut Hamdi, para politikus kerap mengaburkan survei dan hitung cepat sebagai hal yang sama.

Survei, menurut Hamdi, juga bersifat periodik. Sehingga harus dilihat rangkaian prosesnya secara menyeluruh. Termasuk dalam kasus Pilgub DKI Jakarta 2017.

“Padahal mereka enggak detail melihat rangkaian data survei pers survei yang periodik,” tuturnya.

Penjelasan Hamdi ini selaras dengan Pakar Statistik IPB Professor Asep Syaefuddin saat dihubungi reporter Tirto, Kamis (25/10/2018). Menurutnya hasil survei itu bersifat dinamis dan tidak bisa dilihat dalam satu waktu saja. Karena parameter survei adalah variabel.

Dalam survei politik misalnya, kata Asep, kinerja parpol setelah hasil survei keluar juga memengaruhi hasil di saat survei lain dilakukan setelahnya dan di saat pemilu berlangsung.

“Jadi kalau sekarang saya melakukan survei, itu dengan minggu depan tidak akan sama. Mirip mungkin. Bisakah terbalik? Bisa,” kata Asep kepada reporter Tirto.

Menurut Asep, itulah yang terjadi di Pilgub Jabar 2018, ketika suara Sudrajat-Ahmad Syaikhu menyodok Deddy-Dedi. Dia berpandangan, kinerja tim sukses pasangan yang diusung Gerindra, PAN dan PKS tersebutlah faktor utama peningkatan suara.

Multistage Random Sampling Tak Usang
Asep Syaefuddin juga membantah anggapan Ferry Juliantono jika metodologi multistage random sampling telah usang.

Menurutnya metodologi ini justru, “di mana titik-titik itu diambil secara random, itu secara teori tidak bias kalau benar-benar digunakan metode itu.”

Asep pun memandang ide analisis big data juga baik. Karena metodologi itu mengambil banyak data dari berbagai sudut. Hanya saja, menurutnya, terlalu kompleks dan mesti dipilah lagi untuk kepentingan politik.

“Jadi menurut saya lebih baik keduanya digabung kalau memang ragu multistage kurang presisi. Tapi tidak menafikkan multistage ya,” kata Asep.

Terakhir, Asep menyatakan, lebih baik kubu Prabowo atau pasangan capres-cawapres manapun tak cepat memandang sinis hasil lembaga survei. Sebab, menurutnya, baik hasil elektabilitasnya di atas atau di bawah, tetap bisa dimanfaatkan untuk merancang strategi.

“Tidak ada data statistik yang dihasilkan dengan metodologi benar tidak bermanfaat. Karena, sejuta data tanpa statistik tidak lebih baik dari seribu data dengan statistik,” pungkasnya.

Sumber : Tirto

Andi G Prakoso

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: