Tanggapi soal Reuni 212, Wiranto Lebih Baik Sukseskan Pemilu

Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto enggan menanggapi rencana Reuni Aksi 212 yang rencananya digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, 2 Desember mendatang.

“Saya bukan panitianya, jangan tanya saya,” kata Wiranto saat ditemui usai menghadiri apel Danrem-Dandim terpusat di Pusat Persenjataan Infanteri (Pussenif), Kota Bandung, Selasa (27/11).

Menurut Wiranto, masalah-masalah yang sebelumnya dipertentangkan hingga menyulut aksi-aksi yang membawa identitas keagamaan itu telah dianggap selesai.

“Gerakan-gerakan itu kan punya tujuan, 212 dan 411 tujuannya sudah jelas waktu itu sasarannya ke saudara Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dan sudah selesai kan. Kalau sudah selesai, nanti silakan saja kalau mau demonstrasi lainnya. Tapi kan kalau demonstrasi soal Ahok, ya tidak relevan lagi. Itu masalahnya,” sambungnya.

Reuni 212 merujuk ke Aksi Bela Islam 212 yang berlangsung pada 2 Desember 2016 di kawasan Monas dan sekitarnya. Kala itu, kelompok massa yang di antaranya dimotori Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (sekarang GNPF Ulama) melakukan demonstrasi meminta Ahok dihukum dalam kasus penistaan agama.

Ahok sendiri telah divonis dua tahun penjara dan menjalani hukuman kurungannya di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Terkait rencana reuni 212 yang akan datang, Wiranto mengatakan sebaiknya masyarakat melakukan hal-hal positif untuk bersama-sama membangun negeri ke arah yang lebih baik. Apalagi dalam beberapa bulan ke depan akan menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.

“Kita kan tahu tahun politik. Lebih baik semua energi kita, semua kegiatan kita mengarah bagaimana membangun partisipasi publik untuk ikut serta dalam pemilu. Dan saya harapkan masyarakat menjadi bagian dari sukses pemilu jangan bagian dari terhambatnya pemilu,” imbaunya.

Atas dasar itu, Wiranto mengajak agar masyarakat secara bersama-sama fokus dalam pembangunan negeri, terutama menyukseskan pemilu.

“Saya mengajak, mengimbau marilah kita bersama-sama menjaga agar pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan pra kondisi sekarang ini kita jaga suhunya. Hangat boleh tapi jangan mendidih,” kata mantan Panglima ABRI (sekarang TNI) tersebut.

Menurutnya, demonstrasi adalah hak setiap warga negara sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Namun ia juga mengingatkan pihak kepolisian bisa tak mengeluarkan izin keramaian, dengan mengacu telah mengganggu ketertiban umum.

“Sebenarnya tidak hanya aksi 212, 411 dan demonstrasi lainnya. Demonstrasi itu ada aturan mainnya. Dan polisi berhak untuk melarang pada saat enggak relevan. Misalnya9 jumlahnya terlalu banyak sehingga mengacaukan lalu lintas bisa dilarang polisi atau jumlahnya besar sehingga mengancam keamanan nasional itu bisa dilarang,” ujarnya.

“Karena di situ ada undang-undangnya mengatakan bahwa demonstrasi kebebasan berpendapat jangan sampai mengganggu orang lain,” tambah Wiranto.

Sementara itu, di Jakarta, Polda Metro Jaya menyatakan telah menerima surat pemberitahuan rencana Reuni Aksi 212 di bilangan Monumen Nasional 2 Desember mendatang. Kabid Humas Polda Metro Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan menyiapkan pengamanan yang diperlukan.

“Biro Operasi akan melakukan persiapan perencanaan pengamanan,” ujar Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (27/11).

Selain itu, pihak kepolisian juga bekerja sama dengan personel TNI dalam mengamankan acara reuni akbar ini.

Sumber : CNNINDONESIA

Andi G Prakoso

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: