Tim Jokowi Tegaskan Tol Suramadu Gratis Bukan Kampanye

Direktur Informasi dan Komunikasi TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Dwi Badarmanto menegaskan bahwa keputusan Jokowi mengeluarkan kebijakan penggratisan tarif Tol Suramadu bukan merupakan bentuk kampanye terselubung jelang Pilpres 2019.

Ia mengatakan kebijakan itu dikeluarkan guna menstimulasi geliat perekonomian di Pulau Madura dapat berkembang dan tumbuh pesat.

“Boleh saja orang mengira karena ini tahun politik ya, tapi Jokowi mengeluarkan kebijakan itu agar geliat perekonomian Madura bergerak, tak ada kampanye terselubung dan politik,” kata Dwi saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Selasa (30/10).

Mantan Kepala Dinas Penerangan TNI AU itu mengatakan seharusnya masyarakat dapat mengapresiasi kebijakan tersebut.

Sebab, kebijakan itu turut membantu masyarakat terutama para petani dan pengusaha UMKM di Madura untuk menekan biaya operasional ketika memasarkan produk-produknya keluar Madura.

“Untuk memasarkan barang-barangnya kan harus ke Surabaya, untuk bayar tol taruh aja misalnya 15 ribu, bolak balik 30 ribu, berapa dia harus mengeluarkan operasionalnya karena adanya tarif jembatan itu,” kata dia.

Terkait foto orang-orang di sekitar Jokowi berpose satu jari saat peresmian di Suramadu, Dwi menegaskan bahwa Jokowi tak ikut-ikutan berpose seperti itu.

“Ya kan orang-orang sekitarnya, itu bukan kampanye kan. Sekarang harus kita tau dulu, apa definisi dari kampanye itu, ya kan,” kata dia.

Dwi tak keberatan dan mempersilakan jika ada pihak yang melaporkan Jokowi ke Bawaslu. Menurutnya, Jokowi hanya mengeluarkan kebijakan yang positif bagi masyarakat.

“Kalau mau dilaporkan ke Bawaslu ya laporkan aja, wong haknya orang buat melaporkan. Toh kebijakan itu kebijakan yg positif ya, kita berangkat dari hati jernih ya, positif,” ujarnya.

Forum Advokat Rantau (FARA) melaporkan Jokowi ke Bawaslu lantaran diduga melakukan kampanye terselubung saat menggratiskan tarif Tol Jembatan Suramadu.

Anggota FARA Rubby Cahyady mengatakan ada dugaan kampanye berkedok penerbitan kebijakan saat Jokowi berada di Jembatan Suramadu.

“Patut diduga hal tersebut adalah pelanggaran kampanye atau kampanye terselubung serta diviralkan oleh media masaa. Terlebih di saat peresmian tersebut banyak yang menunjukkan simbol salam satu jari, yang merupakan citra diri selaku calon presiden,” kata Rubby.

Sumber : cnnindonesia

Andi G Prakoso

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: