Waspadai Kudeta Terhadap Pemerintahan Yang Sah Adalah Bentuk Kepedulian Terhadap Negara.

Analis politik senior sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens mengaku sudah mengantongi nama para tokoh oposisi yang ingin merancang kudeta terhadap pemerintahan yang sah di tengah krisis Corona saat ini.

Menurut Boni, kelompok ini ingin memakai sejumlah isu sebagai materi provokasi dan propaganda politik, di antaranya isu komunisme dan isu rasisme Papua menyusul gejolak akibat kematian warga AS berkulit hitam George Floyd di Minneapolis, Amerika Serikat.

“Isu lain yang mereka gunakan adalah potensi krisis ekonomi sebagai dampak inevitable dari pandemic Covid-19. Kelompok ini juga membongkar kembali diskursus soal Pancasila sebagai ideologi Negara,” kata Boni dalam keterangan persnya, Kamis (4/6).

Boni menegaskan apa pun isu yang mereka gunakan, itu hanyalah instrumen untuk melancarkan serangan-serangan politik dalam rangka mendelegitimasi pemerintahan yang sah saat ini.

Boni menilai kelompok ini tidak bisa disebut sebagai “barisan sakit hati” semata karena ini bukan lagi dendam politik semata. Mereka adalah “laskar pengacau negara” dan “pemburu rente”.

Boni menyebut mereka adalah gabungan dari:
(a) kelompok politik yang ingin memenangkan pemilihan presiden 2024.
(b) kelompok bisnis hitam yang menderita kerugian karena kebijakan yang benar selama pemerintahan Jokowi.
(c) ormas keagamaan terlarang seperti HTI yang jelas-jelas ingin mendirikan negara Syariah.
(d) barisan oportunis yang haus kekuasaan dan uang.

Untuk itu, Boni Hargens lebih suka menyebut mereka sebagai “laskar pengacau negara” ketimbang “barisan sakit hati”. Mereka pengacau karena ingin merusak tatanan demokrasi dengan berusaha menjatuhkan pemerintahan sah hasil pemilu demokratis.

Lebih lanjut, Boni mengatakan mereka juga pengacau karena ingin mempertanyakan Kembali Pancasila sebagai ideologi negara. Ada intensi untuk menuduh Pancasila sebagai bukan ideologi. Mereka juga “pemburu rente” karena memiliki orientasi mencari keuntungan finansial.

“Ada Bandar di balik gerakan mereka, mulai dari bandar menengah sampai bandar papan atas. Bandar menengah misalnya oknum pengusaha pom bensin dan perkebunan asal Bengkulu, dan bandar papan atas ya tak perlu saya sebutkan di sini,” ujar Doktor Filsafat yang pernah studi di Jerman dan Amerika Serikat itu.

Boni menyayangkan tokoh seperti Din Syamsuddin ikut di dalam gerakan itu. “Beliau kan panutan umat, tokoh yang didengar banyak orang.

Menurut Boni, tidak bijak jika ikut berkecimpung memperkeruh kolam yang bersih. Negara ini butuh negarawan dari segala lapisan supaya bisa menjadi bangsa besar. Tokoh agama dan intelektual adalah panutan masyarakat.

“Maka, harus ada keteladanan moral dalam bertindak dan berbicara di ruang publik,” kata mantan inisiator relawan Jokowi tersebut.

“Saya juga heran dengan Bung Refly Harun. Kenapa menjadi begitu galak setelah tidak menjadi komisaris? Kan jadinya ada kesan tidak baik seolah-olah ada vested interest di balik kritisisme beliau terhadap pemerintah,” katanya.

“Banyak cara kok untuk memberi masukan pada pemerintah, tanpa harus membuat gelombang keresahan yang merugikan masa depan bangsa dan negara,” lanjut Boni lagi.

Wakil Presiden Forum Pengacara Kesatuan Tanah Air (FAKTA) Mukhlis Ramlan menilai pernyataan Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens terkait informasi adanya rancangan kudeta terhadap Pemerintahan yang sah adalah bentuk kepedulian terhadap negara.

Pernyataan tersebut juga sebagai antisipasi dini menyelamatkan NKRI dari gerakan sebuah kelompok yang tidak hanya dilakukan oleh militer saja. Bahkan tindakan politik oleh sebuah komunitas untuk menguasai Pemerintah yang sah dengan agenda rahasia yang melibatkan tokoh-tokoh sipil berpengaruh dalam sebuah negara juga sering terjadi.

Sebagai contoh, menurut Mukhlis Ramlan, peristiwa kudeta yang pernah terjadi di Oman, Mesir, Turki, Libya dan lain-lainnya tidak hanya dilakukan oleh kelompok militer, tetapi dalam prosesnya ada keterlibatan kaum sipil yang aktif dalam gerakan oposisi di Negara-negara tersebut.

“Informasi dari Boni Hargens yang menyebut perancang kudeta, seharusnya tidak ditanggapi berlebihan oleh Razikin (Ketua Bidang Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah) bahkan membawa bawa institusi Pemuda Muhammadiyah, apalagi menyebut Boni Hargens sedang berhalunisasi adalah kedangkalan berpikir untuk merespons informasi penting yang seharusnya kita rembugkan bersama untuk kebaikan negara ini,” kata Mukhlis Ramlan dalam di Jakarta, Sabtu (6/6).

Yuanita R Silalahi
%d blogger menyukai ini: