Ancaman Keamanan Saat Pandemi Korona

Pandemi corona memicu masalah baru salah satunya aspek sosial dan keamanan. Di sektor ritel, misalnya yang jadi tumpuan kebutuhan pokok masyarakat belakangan dihadapkan dengan masalah kejahatan seperti perampokan di minimarket.

Apalagi, banyak toko maupun pusat perbelanjaan yang terpaksa ditutup karena kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sehingga, tidak cukup dengan hanya mengandalkan CCTV untuk mengantisipasi persoalan keamanan.

Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, sejumlah kalangan termasuk pihak kepolisian memprediksi meningkatnya aksi-aksi anarkis dan kriminalitas yang meresahkan masyarakat dan mengancam stabilitas keamanan. Hal ini akibat himpitan ekonomi yang dihadapi warga akibat aktivitas ekonomi dibatasi. Apalagi menjelang bulan Ramadhan.

Bahkan, ada di antara pelaku kriminal melakukan aksinya karena ingin membuat keresahan di lingkungan masyarakat. Seperti yang dilakukan kelompok anarko.

Salah satu aksi criminal yang memanfaatkan situasi di tengah pandemi Covid-19 peristiwa perampokan toko emas di Pasar Kemiri, Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku perampokan empat orang berhasil menggondol puluhan perhiasan berbahan perak dan emas senilai 400 juta rupiah.

Masih memanfaatkan situasi pendemi corona, pencurian kotak amal terjadi di Petukangan Utara, Jakarta Selatan saat sebagian warga memilih beribadah di rumah.

Kantor Staf Presiden menggelar rapat bersama Badan Intelijen Negara dan Kepolisian Republik Indonesia. Direktur Keamanan Negara Mabes Polri Brigadir Jenderal Umar Effendi mengatakan melihat ada risiko meningkatnya tindakan kriminal di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Umar Effendi, potensi aksi anarkis dan kriminalitas selalu ada, terutama dalam situasi seperti ini. Untuk itu, kepolisian sudah berkoordinasi hingga level Polsek agar terus mengawasi dan membina.

Pelaksana tugas Deputi V KSP, Jaleswari Pramodhawardani, mengatakan pemerintah mengantisipasi ancaman stabilitas keamanan dan meningkatnya kriminalitas. Alasannya pandemi Corona menurunkan daya beli masyarakat dan naiknya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

Jaleswari mengemukakan, isu keamanan termasuk hal yang KSP pantau. Meningkatnya angka pengangguran, misalnya, perlu diantisipasi agar dampaknya tidak menimbulkan konflik sosial dan keamanan.

Sejumlah pengamat ekonomi dan sosial mengemukakan adanya penurunan daya beli dan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena terdampak pandemi COVID-19, menjadi pemicu terjadinya aksi kriminalitas dan aksi yang mengganggu stabilitas keamanan bahkan stabilistas politik.

Kita mengapresiasi sejumlah upaya yang sudah dan akan dilakukan pemerintah untuk mengurangi dan mengantisipasi aksi-aksi tersebut antara lain dengan berbagai skema ekonomi.

Bahkan sejumlah pemerintah daerah juga memberikan bantuan sosial kepada warga tidak mampu yang terdampak virus corona.

Kondisi ekonomi yang terpuruk dan melemahnya pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka kriminalitas di Indonesia.

Biasanya pelaku kejahatan berangkat dari ekonomi yang morat-marit, hingga akhirnya tidak mengherankan berbagai aksi nekat kejahatan semakin meningkat.

Penyebab lain adalah masalah urbanisasi, kemiskinan, pengangguran serta kepadatan penduduk yang tinggi. Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah mengakibatkan jalan pintas yang diambil sebagian pihak.

Polri sebagai penanggung jawab keamanan dituntut bekerja lebih keras lagi agar bisa memberikan rasa aman terhadap masyarakat. Sudah saatnya dibuat kebijakan dan langkah-langkah khusus secara nasional untuk mengatasi maraknya kejahatan jalanan ini. Jangan sampai publik menganggap polisi gagal memberikan rasa aman kepada mereka.

Itulah sebabnya, Polri harus bisa berbuat lebih untuk melindungi masyarakat. Disisi lain, pemerintah harus bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang prorakyat.

Untuk memberikan efek jera sudah saatnya pula pelaku-pelaku kejahatan diberikan hukuman berat. Hukuman ringan yang diberikan hanya akan membuat pelaku terus menerus melakukan aksi-aksi kejahatan.

Sementara peredaran senjata api (senpi) di masyarakat harus diberantas, karena publik mencurigai saat ini pelaku kejahatan bisa dengan mudah mendapatkan atau membeli senpi. Pimpinan Polri harus memerintahkan seluruh jajarannya untuk melakukan operasi penertiban besar-besaran terhadap pelaku kriminalitas di seluruh Indonesia.

Kita meyakini Kepolisian bakal menjamin keamanan masyarakat di tengah pandemi ini. Tentu saja dalam melakukan penegakan hukum untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.
diharapkan dengan menggunakan pendekatan preventif dan persuasive.

Kewaspadaan terhadap aksi kejahatan harus ditingkatkan warga Jakarta dan daerah sekitarnya yang kini menerapkan PSBB. Karena, ada saja oknum dan pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ini untuk melakukan tindak kejahatan.

Alfian G Raditya
%d blogger menyukai ini: