‘Cium’ Kejanggalan Pemprov DKI Jakarta Minta Dana Bansos

3 Menteri Presiden Joko Widodo ‘cium’ kejanggalan ketika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta agar pemerintah pusat menanggung semua anggaran bantuan sosial (bansos) untuk warga ibu kota.
Kejanggalan itu dirasakan oleh 3 Menteri ini saat Gubernur DKI Anies Baswedan menyampaikan alasan jika Pemprov DKI mulai kekurangan anggaran untuk pengadaan bansos di tengah pandemi virus corona (COVID-19).

3 Menteri yang mencium adanya kejanggalan ini adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan jika tadinya Pemprov DKI telah memberikan bansos terhadap 1,1 juta keluarga di gelombang pertama. Namun, ia mengeluhkan saat Pemprov DKI meminta pemerintah pusat menanggung bansos untuk gelombang selanjutnya.

”Laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta, mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang cover 1,1 juta itu,” jelas Sri Mulyani dalam rapat virtual bersama Komisi XI DPR, Rabu (6/5/2020).

Sri Mulyani mengatakan, tadinya 1,1 juta adalah tanggungan DKI dan sisanya 3,6 juta itu pemerintah pusat. Namun sekarang kata Sri Mulyani semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat.

Hal senada juga diungkapkan Menteri Sosial Juliari Batubara yang menyatakan penyaluran bansos DKI tak sesuai dengan kesepakatan awal dengan pemerintah pusat. Kala itu, pemerintah pusat sepakat hanya akan menyalurkan bansos kepada 1,3 juta kepala keluarga yang tidak menerima bantuan Pemprov DKI.

Juliari juga menemukan kekacauan di lapangan setelah memeriksa 15 titik penyaluran bansos di DKI. Pasalnya, ditemukan ada warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI.

”Pada saat Ratas (Rapat Terbatas) terdahulu, kesepakatan awalnya tidak demikian. Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover bantuan yang tidak bisa di-cover oleh DKI,” kata Juliari.

Sedangkan, Menko PMK Muhadjir Effendy tak ketinggalan ikut menyoroti penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta yang dinilai janggal. Bahkan, ia mengaku telah menegur Anies lantaran banyaknya kekacauan data-data penerima bansos di ibu kota Indonesia itu.

”Itu (bansos) sekarang problem-nya data, termasuk di DKI yang sekarang kita bantu ini problem-nya data. Belum lagi sinkronisasi dan koordinasi, misalnya kami dengan DKI ini agak sekarang sedang tarik-menarik ini, cocok-cocokan data, bahkan kemarin saya dengan pak gubernur agak tegang, agak saya tegur keras pak gubernur,” ujar Muhadjir.

Sekalipun disorot, Anies sendiri sebelumnya telah menyatakan jika penyaluran bansos corona di DKI Jakarta berjalan dengan lancar. Ia bahkan mengklaim jika 98 persen bansos dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.

R Segara
%d blogger menyukai ini: