DPR Usul BI Cetak Uang Rp 600 T, Apa Mau Seperti Zimbabwe!

Desakan DPR RI agar Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang senilai Rp600 triliun untuk memberikan likuiditas perbankan maupun untuk menambal defisit anggaran pemerintah, sepertinya tidak akan dilakukan. Indikasi ini diisyaratkan jelas oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, kemarin (1/5).

Padahal, jika mencetak uang ada potensi inflasi tinggi yang menghantui jika prosesnya tak dilakukan dengan cermat. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira memprediksi akan terjadi inflasi tinggi yang melanda Indonesia akibat pencetakan uang ratusan triliun ini.

“Mencetak uang tanpa ada underlying asset yang jelas ini bisa menimbulkan dampak pada inflasi tinggi,” kata Bhima.

Dampak itu bukanlah ancaman semata. Negara lain seperti Zimbabwe sudah mengalaminya langsung akibat cetak uang terus-menerus. Berdasarkan catatan detikcom, Zimbabwe pernah mengalami inflasi hingga 11,250 juta persen bahkan pernah menyentuh 231 juta persen pada 2008.

Salah satu pemicu ledakan inflasi adalah suplai yang berlebihan. Presiden Robert Mugabe yang memimpin Zimbabwe selama 37 tahun itu mencetak uang yang berlebihan guna mendanai kampanye pemilu. Saat kepemimpinannya, kondisi perekonomian terus-terusan jatuh.

Akibat itu, tingkat pengangguran di sana mencapai 80-94%. Banyak pabrik-pabrik manufaktur yang tutup sementara suplai makanan juga langka.

Banyak pekerja yang tak merasakan dampak dari gajinya karena harga-harga sangat tinggi akibat stok barang di toko-toko sangat langka.

Tingginya inflasi di Zimbabwe membuat negara ini pernah melakukan redenominasi mata uang, dengan menyederhanakan uang 10 miliar dolar Zimbabwe menjadi 1 dolar Zimbabwe atau menghilangkan 10 angka nol.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengingatkan deretan risiko jika Bank Indonesia (BI) mencetak uang hingga Rp 600 triliun untuk menopang pembiayaan Covid-19. Sebelumnya, Badan Anggaran DPR RI memberikan rekomendasi kepada BI untuk mencetak uang Rp 400-600 triliun karena skenario penganggaran pemerintah untuk menangani Covid-19 diperkirakan tidak mencukupi.

“Tentu dampaknya pada risiko inflasi yang tinggi,” katanya di Jakarta, Jumat (1/5).

Menurut dia, apabila terjadi inflasi maka peredaran uang menjadi tinggi di masyarakat, namuntidak diimbangi dengan pasokan produksi yang memadai. Akibatnya, lanjut dia, harga barang akan melonjak yang membuat daya beli masyarakat menurun.

Sektor industri, kata dia, juga mengurangi produksi karena harga barang yang tinggi. Imbasnya, industri atau perusahaan bisa mengurangi jumlah tenaga kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja.

Dampak lainnya, lanjut dia, membuat perekonomian Indonesia merosot dan investasi di Tanah Air menjadi tidak menarik di kalangan investor. Tidak hanya itu, jika bank sentral mencetak uang dengan langkah yang tidak cermat, maka stabilitas rupiah menjadi anjlok.

“BI juga menghindari kondisi seperti kejadian BLBI banyak penyelewengan, kita harus banyak belajar dari pengalaman. Langkah BI saat ini sudah tepat dengan tidak mencetak uang,” imbuhnya.

Adapun kebijakan yang diambil BI adalah dengan melakukan quantitative easing atau melonggarkan kebijakan moneter untuk menambah likuiditas perbankan. Hingga saat ini, BI sudah menginjeksi likuiditas sebesar Rp 503,8 triliun yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan ini harus didukung dengan stimulus fiskal dari pemerintah karena kebijakan moneter dari BI tidak bisa langsung berdampak ke sektor riil.

Bentang Nusantara
%d blogger menyukai ini: