Erick Thohir Dan Sri Mulyani Ungkap Alasan Banyak BUMN Merugi

Perusahaan BUMN masih mendapat sorotan publik di tengah rencana bantuan pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai total Rp 143,63 triliun kepada 17 BUMN. Dana tersebut akan diberikan melalui pencairan utang pemerintah, PMN (penyertaan modal negara) dan dana talangan.
Upaya pemberian stimulus PEN bagi BUMN ini dilakukan untuk menstabilkan kondisi BUMN di tengah pandemi Covid-19.

DPR pun buka suara dan menggelar rapat dengar pendapat terkait dengan rencana suntikan modal tersebut. Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan rapat tersebut digelar untuk meminta penjelasan kepada perusahaan-perusahaan BUMN yang mendapatkan dana dari pemerintah. Hal itu terkait dengan dana yang digelontorkan jumlahnya tidak kecil.

“Ini bukan jumlah yang kecil jadi kita harus tahu secara detail. Pencairan utang pemerintah Rp 108,48 triliun, PMN [penyertaan modal negara] Rp 15,5 triliun, dana talangan Rp 19,65 triliun,” kata Aria dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, dalam rapat tersebut, Senin (22/6/2020).

Upaya pembenahan BUMN memang tengah dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir.

Bahkan sebelumnya Erick menegaskan akan mengupayakan untuk melakukan restrukturisasi perusahaan-perusahaan pelat merah dan menurunkan jumlahnya dari 142 perusahaan dan kini tinggal 107 perusahaan.

Dalam beberapa tahun ke depan, jumlah perusahaan BUMN juga akan diturunkan terus menjadi 70 perusahaan pelat merah.

Kabar terbaru, Erick Thohir dalam paparannya kepada Komisi VI DPR RI, menyebutkan kementerian bahkan sudah mendapatkan kewenangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggabungkan dan melikuidasi perusahaan BUMN. Wewenang ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 40/M Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Restrukturisasi BUMN.

“Sebagai info, dari 142 BUMN sekarang kita bisa tinggal 107, sudah signifikan dan terus kita turunkan. Akan jadi 80-70 ke depannya. Ini tahap 1 sudah dilaksanakan, berikutnya kita coba lakukan tahap selanjutnya. Ini juga kita turunkan klasterisasi. Sudah kita turunkan dari 27 jadi 12, jadi masing masing Wamen [wakil menteri] pegang 6 klaster,” kata Erick di Jakarta, Selasa (9/6/2020).

Lantas kenapa banyak BUMN mencatatkan kinerja buruk, gurem, meskipun dana talangan atau PMN terus digelontorkan?

Sebagai catatan, alokasi PMN yang disalurkan oleh Kementerian Keuangan selama 2015-2019 di antaranya, pada 2015 alokasi PMN sebesar Rp 65,6 triliun dan 2016 sebesar Rp 51,9 triliun.

Pada 2017, PMN turun drastis menjadi hanya Rp 9,2 triliun dan pada 2018 Rp 3,6 triliun. Sementara pada 2019 PMN oleh Kemenkeu naik lagi menjadi Rp 20,3 triliun.

Pada tahun 2015-2016, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan PMN yang signifikan kepada BUMN dilakukan dalam rangka mendukung dimulainya Program Nawa Cita Presiden Joko Widodo.

7 BUMN rugi

Saat rapat kerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Komisi XI DPR, Senin (2/12/2019), kondisi BUMN juga sudah menjadi perhatian.

“Kalau dari sisi corporate government, kami akan duduk bersama [dengan Kementerian BUMN] untuk merancang perbaiki kinerja BUMN,” ujar Sri Mulyani saat ditemui di kompleks Senayan, Senin (2/12/2019).

Sri Mulyani saat itu juga mengatakan, pihaknya saat ini memberikan ruang terlebih dahulu kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan jajarannya untuk melakukan evaluasi BUMN yang merugi tersebut.

“Menteri BUMN sekarang sedang lakukan evaluasi dengan dua wamennya. Mereka sedang menjalankan itu nanti kami liat, bagaimana bentuk policy yang dibutuhkan BUMN tersebut,” kata Sri Mulyani melanjutkan.

Dia bahkan mengungkapkan ada 7 BUMN yang merugi pada 2018. Tujuh BUMN tersebut yakni PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, PT Sang Hyang Seri, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, PT Pertani, Perum Bulog, dan PT Krakatau Steel Tbk (KRAS).

Apa yang membuat banyak BUMN tekor?

Teka-teki mengapa selama ini banyak BUMN yang rugi mulai terkuak. Sri Mulyani pun membeberkan alasan mengapa beberapa BUMN tersebut berkinerja negatif.
Persoalan ketujuh BUMN tersebut merugi karena berbagai alasan, di antaranya karena kinerja keuangan perusahaannya yang tidak efisien dan beberapa persoalan teknis lainnya.

Dari tujuh BUMN tersebut, dua di antaranya sudah mulai mencetak laba yakni KRAS dan Dirgantara Indonesia.

Sri Mulyani pun merinci, penyebab kerugian pada KRAS karena adanya beban keuangan selama konstruksi. Sepanjang 2019, data laporan keuangan mencatat, rugi bersih KRAS mencapai US$ 505,39 juta atau Rp 7,07 triliun (asumsi kurs Rp 14.000/US$), dari rugi bersih US$ 167,53 juta. Pendapatan turun menjadi US$ 1,42 miliar dari sebelumnya US$ 1,74 miliar.

Namun manajemen Krakatau Steel membawa kabar baik di awal tahun ini. Perseroan menyampaikan prognosa laba bersih perseroan pada kuartal I-2020 sebesar US$ 20 juta atau sekitar Rp 320 miliar dengan asumsi kurs Rp 16.000/US$ dibandingkan dengan periode yang sama 2019.

Sementara itu untuk PT PAL, Sri Mulyani mengatakan kerugian dialami karena meningkatnya beban lain-lain hingga 3 kali lipat akibat kerugian nilai tukar dan kerugian entitas asosiasi (PT GE Power Solution Indonesia).

Adapun kerugian Perum Bulog, Sri Mulyani menyebut bahwa terdapat kelebihan pengakuan pendapatan atas penyaluran Rastra (Bansos Beras Sejahtera).

“Sehingga Bulog harus melakukan pembebanan koreksi pendapatan di taun 2018,” jelas Sri Mulyani.

Kerugian yang terjadi pada PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani disebabkan karena inefisiensi bisnis, beban bunga, dan perubahan kebijakan pemerintah dalam mekanisme pengadaan benih.

Sementara Dirgantara merugi karena adanya pembatalan kontrak dan order yang tidak mencapai target. Namun kabar baiknya, ada pemulihan kinerja perusahaan yang dikembangkan oleh mendiang Presiden BJ Habibie ini saat DPR Komisi VI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan BUMN Industri Strategis pada 12 Februari 2020.

Saat paparan, disebutkan PTDI ternyata sudah mencatatkan laba bersih di 2019. Padahal di 2018 perseroan menderita kerugian hingga US$ 38,5 juta Laba bersih PTDI pada 2019 tercatat US$ 10,5 juta atau setara dengan Rp 147 miliar. Laba bersih dipengaruhi oleh pendapatan perseroan yang naik hingga US$ 259,7 juta atau Rp 3,64 triliun.

Di sisi lain, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari merugi karena beban administrasi dan umum yang terlalu tinggi yakni 58% dari pendapatan.

Erick Thohir pun punya pandangan soal kerugian BUMN. Salah satunya ternyata banyak pemimpin BUMN tidak memiliki kemampuan manajemen bisnis yang baik. Contoh kecil yang diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir ialah bagaimana kemampuan membuat perencanaan bisnis (business plan).

Membuat proposal bisnis saja banyak bos BUMN yang tak mampu. Erick pun kecewa terhadap banyaknya BUMN yang tidak menyetorkan rencana bisnis karena dari 142 BUMN, hanya 10 yang menyetor.

“Masa minta bisnis plan (rencana) saja nggak bisa? Yang rajin kan perbankan, PLN dan Pertamina juga sudah setor,” ungkapnya, (21/2/2020).

Selain itu, Erick juga menyinggung soal penyelenggaraan BUMN yang dikelola bak perusahaan keluarga, padahal harusnya menjunjung tinggi profesionalisme dan tata kelola yang baik.

“BUMN kadang-kadang dipersepsikan juga yang salah bahwa kita ini pemilik ini, ini yang kita selalu betulkan dan sudah bicarakan ke presiden langsung dan menkeu bahwa kita ini pengelola jadi badan usaha milik negara, bukan badan udah milik nenek lu,” ujar Erick dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2020 bertajuk “Indonesia Menjawab Tantangan Ekonomi Global” di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Erick pun mengingatkan BUMN merupakan perusahaan milik negara, jadi bukan pribadi. Oleh karena itu pengelolaan BUMN menurut dia harusnya memiliki batasan-batasan tertentu dan tidak dapat dilakukan seperti mengelola perusahaan swasta.

“Jadi nggak bisa, mohon maaf, misalnya kita cemburu seperti Pak CT [Chairul Tanjung, pemilik Grup CT Corp] mengelola perusahaannya karena itu pribadi, label negara ini yang harus diyakini para pengambil keputusan,” lanjut Erick.

Sebab itu, Erick meminta para direksi dan komisaris BUMN membantu mendukung lima visi Presiden Joko Widodo yang meliputi pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyelenggaraan birokrasi, dan bagaimana ekonomi bisa bertransformasi.

Bentang Nusantara
%d blogger menyukai ini: