Jaksa Pinangki Menolak Diperiksa Bareskrim POLRI

Jaksa Pinangki Sirna Malasari menolak pemeriksaan oleh Bareskrim Polri. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyebut penolakan itu melukai rasa keadilan masyarakat.

“Semua orang mempunyai kedudukan hukum yang sama sekaligus kewajiban yang sama sebagai warga negara, karena itu Jaksa Pinangki ndak boleh nolak. Dia juga warga negara, nggak boleh karena dia di Kejaksaan lalu nggak boleh diperkatakan tidak. Sepanjang ditemukan ada kaitannya dengan perbuatan pidana itu, maka tak seorang pun kejaksaan termasuk Pinangki ini menolak diperiksa itu,” kata Hinca .

Menurutnya, apabila Jaksa Pinangki menolak diperiksa di kejaksaan akan melukai rasa keadilan di masyarakat “Nah kalau sudah sama-sama begini kan nggak cocok kan sehingga seolah-olah ‘aku tak mau diperiksa dia, aku mau diperiksa dirumahku’. Itu melukai rasa keadilan masyarakat. Ya sudah, tarik ke KPK selesai. Karena KPK kita bikin karena kita tidak percaya pada kejaksaan. Karena itu lah ditarik di bikin KPK,” ujarnya.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung), Febrie Adriansyah, menjelaskan, jaksa Pinangki tidak bersedia menjalani pemeriksaan tanpa alasan jelas. Namun, pihaknya tetap mempertemukan penyidik dengan yang bersangkutan.

“Saya tadi terima laporan, kalau dia menolak untuk diperiksa. Tapi, kami tetap mempertemukan penyidik dengannya dan seharusnya dia bersedia membuat terang ini semua,” ujarnya di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, beberapa saat lalu.

Pinangki sedianya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi penghapusan red notice Djoko Tjandra di Gedung Bundar, pukul 10.00 WIB tadi. Pemeriksaan dilakukan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri.

Menurut Febrie, sampai saat ini belum diputuskan apakah pemeriksaan akan ditunda. Namun, Pinangki diharapkan mengubah keputusannya.
“Belum tahu bagaimana (perkembangannya). Yang jelas, sudah kami pertemukan keduanya,” tegasnya.

Dalam kasus penghapusan red notice ini, Polri telah menetapkan Djoko; seorang swasta, Tommy Sumardi; serta dua anggota Korps Bhayangkara, Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo; sebagai tersangka.

Djoko dan Tommy diduga menyuap Prasetijo dan Napoleon. Prasetijo disinyalir menerima US$20.000 atau setara Rp295 juta, sedangkan nilai yang diterima Napoleon diduga lebih besar.

Atas perbuatannya, Djoko dan Tommy dijerat Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 KUHP. Keduanya terancam lima tahun penjara.

Sementara itu, Napoleon dan Prasetijo dijerat Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b, UU Tipikor jo Pasal 55 KUHP. Ancamannya pun lima tahun penjara.

Bentang Nusantara
%d blogger menyukai ini: