Jokowi Dianjurkan Buka Keran Ekspor Nikel

Akibat dari Pandemi Coid 19 berdampak luas bagi perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu yang paling nyata, nilai tukar dolar terhadap rupiah kian terpuruk ke level Rp16 ribu.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memandang, Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah darurat untuk menyelamatkan ekonomi negara dari ancaman resesi dengan tetap menjaga keseimbangan devisa.Indonesia harus mengizinkan ekspor bijih nikel untuk membantu mengimbangi dampak dari penurunan ekspor nikel olahan yang disebabkan oleh wabah koronavirus, kata asosiasi penambang nikel Indonesia (APNI) dalam dokumen yang dilihat oleh Reuters.

Indonesia, yang pernah menjadi eksportir bijih nikel terbesar di dunia, pemerintah mulai melarang ekspor bijih nikel pada Januari sebagai bagian dari upaya untuk mendorong ekspansi industri peleburan domestiknya.

Tetapi karena coronavirus memperlambat produksi dan ekspor nikel olahan, APNI mengatakan pembalikan larangan ekspor bijih nikel Indonesia dapat membantu negara untuk mengurangi dampak ekonomi dari coronavirus baru.

“Relaksasi ekspor bijih nikel akan meningkatkan pendapatan devisa negara,” kata APNI dalam proposal yang dikirim ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Bea ekspor untuk bijih nikel dapat ditingkatkan dan dapat dialokasikan langsung untuk membantu dengan coronavirus di negara ini,” tambahnya.

Seorang pejabat di kementerian urusan ekonomi tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Ekspor dan penyerapan lokal nikel olahan telah turun antara 20% dan 25% sejak berjangkitnya coronavirus mulai akhir tahun lalu di Cina, Haykel Hubeis, sekretaris jenderal Asosiasi Perusahaan Peleburan Indonesia, mengatakan kepada Reuters melalui telepon.

“Negara-negara tujuan ekspor untuk besi kasar nikel dan feronikel saat ini mengalami masalah terkait wabah,” kata Hubeis. Wabah coronavirus telah mengganggu rantai pasokan secara global. “Dalam situasi seperti ini, harus ada relaksasi di sektor pertambangan, kenapa mesti malu-malu. Apalagi, berdasarkan pemberitaan yang saya baca, APBN kita saat ini mengalami devisit kurang lebih Rp450 triliun,” jelasnya.

Menurut dia, kebijakan relaksasi di sektor pertambangan tersebut bukan dalam konteks ingin mengambil keuntungan, akan tetapi lebih pada menyelamatkan devisa dan ekonomi negara. Sebab, akan ada multi efek yang ditimbulkan.

“Untuk kebijakan ini, negera tidak perlu mengeluarkan anggaran. Pemerintah pusat hanya perlu mengeluarkan kebijakan relaksasi ekspor dengan limit waktu yang terbatas,” katanya.

Kebijakan relaksasi tersebut kata dia, bisa diterapkan selama enam bulan bahkan setahun, dengan harapan wabah virus ini segera selesai.

“Jika keran eskpor ini dibuka, saya yakin pemerintah China pasti membeli,” pungkasnya.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H. Maming juga mengutarakan, pelaku usaha dan industri di Indonesia saat ini tengah mencari jalan keluar ditengah dampak luas yang ditimbulkan wabah covid-19.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI dari Partai Demokrat Sartono Hutomo sependapat dengan tuntutan Kadin. Presiden Jokowi harus melakukan relaksasi tidak hanya impor tetapi juga ekspor. Pasalnya, ekonomi Indonesia sudah dalam level bahaya menyusul dampak pandemi global virus corona baru (Covid-19).

“Setuju ada relaksasi ekspor apapun caranya untuk mendatangkan devisa tetapi tidak menabrak undang-undang,” kata Sartono.

“Pemerintah memang harus menyelamatkan manusia dan juga ekonominya. Nanti harus kita bahas dalam rapat kerja. Tapi karena reses diundur, jadinya buah simalakama,” tambah Sartono. Menurut dia, pemerintah tidak bisa lagi guyonan menghadapi dampak pandemi sekarang ini. Semua asumsi meleset dari mulai kurs dolar, pendapatan pajak, defisit, harga minyak dan banyak lagi.

“Intinya bagaimana ekonomi biar selamat, makanya saya bilang kalau itu bisa juga memberikan dampak sektor minerba bisa menggerakan ekonomi mengapa tidak dilonggarkan ekspor,”

R Segara
%d blogger menyukai ini: