Jokowi Menginstruksikan Tunjangan Bagi Para Tenaga Kesehatan Segera Dicairkan

Di hadapan para Menteri Kabinet Indonesia Maju, pada 18 Juni 2020, Presiden Joko Widodo menyinggung tentang rendahnya serapan anggaran di Kementerian Kesehatan. Presiden juga minta agar tunjangan bagi para tenaga kesehatan segera dicairkan.

Khusus soal insentif untuk para tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19, sudah disampaikan secara langsung oleh Jokowi ke publik pada 23 Maret lalu.

Waktu itu dia menyampaikan di sela peresmian RS Darurat Wisma Atlet, Jakarta. Ternyata, lebih dari tiga bulan berselang, insentif yang dijanjikan Jokowi itu tidak kunjung dicairkan. Kondisi itu diakui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) Ari Fahrial Syam.

’’Iya, ini memang masalahnya. Insentif yang dijanjikan belum turun,’’ kata Ari. Kalaupun ada insentif bagi para dokter, itu berasal dari uang rumah sakit sendiri.

Kondisi tersebut ditambah lagi soal dukungan anggaran untuk laboratorium PCR. Nah, sampai saat ini dukungan atau support dari Kemenkes dia nilai masih kurang.

Ari juga menyinggung dukungan untuk laboratorium yang melaksanakan uji PCR. Dia menjelaskan, sejumlah laboratorium mendapatkan SK Menkes untuk melaksanakan uji PCR.

Menurut dia, laboratorium itu selain mendapatkan donasi bahan habis pakai dari sejumlah lembaga, juga perlu memperoleh dukungan dari Kemenkes. Sebab, Kemenkes adalah lembaga yang menunjuk laboratorium rujukan.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai, sinyalemen reshuffle yang dilontarkan Jokowi tidak main-main. Itu tampak dari ekspresi kekecewaan dan kegeraman presiden atas kinerja pembantu-pembantunya.

Salah satu yang menjadi sorotan presiden dalam rapat tertutup itu adalah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. ”Ini seperti kode keras kepada menteri yang bersangkutan,” kata Burhanuddin.

Yang juga menimbulkan pertanyaan adalah rapat kabinet tersebut bersifat internal. Namun, akhirnya di-upload secara terbuka oleh Setpres. Ada jeda waktu sekitar sepuluh hari sejak rapat internal itu dilakukan pada 18 Juni lalu.

”Ini bukan kebetulan, tapi ada unsur kesengajaan. Seperti mengingatkan anggota kabinet bahwa ancaman reshuffle tidak main-main,” paparnya. Alasan lain, jelas dia, isu reshuffle bagian dari testing the water untuk melihat reaksi publik.

Selain Menkes Terawan Agus Putranto, publik juga banyak mencibir kinerja Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara. Mulai lambannya pencairan bansos hingga proses penyaluran yang tidak tepat sasaran.

Namun, Burhanuddin meragukan Mensos akan menjadi sasaran reshuffle. Sebab, perombakan kabinet, jelas dia, tidak semata-mata karena faktor kinerja, tapi juga faktor politik.

”Lebih kompleks urusannya jika terkait dengan menteri dari partai politik. Karena kan harus berdiskusi dulu dengan partai pengusung,” papar pengajar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Sementara itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Setpres Bey Triadi Machmudin menjelaskan alasan baru mengunggah video tersebut. ’’Karena awalnya sidang kabinet paripurna tersebut bersifat intern,’’ katanya tadi malam.

Namun, setelah mereka pelajari, banyak pernyataan presiden dalam rapat itu yang baik dan bagus untuk diketahui publik. Karena itu, mereka meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk memublikasikannya. ’’Makanya baru di-publish hari ini (kemarin, Red),’’ tutur dia.

Bey mengatakan, pihaknya mempelajari video itu agak lama dan berulang-ulang. Terkait reshuffle yang disinggung Jokowi pada pengantar rapat itu, Bey tidak bersedia berkomentar.

Yuanita R Silalahi
%d blogger menyukai ini: