Para Menteri Dan Kepala Lembaga Dituntut Harus Bekerja Ekstra Luar Biasa

Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2020). Kepala Negara mengaku jengkel dengan sejumlah menterinya yang menurutnya masih menganggap situasi pandemi saat ini bukan sebuah krisis.

Terutama dalam penanganan pandemi Covid-19. Jokowi bahkan menyinggung reshuffle atau perombakan kabinet.

Pernyataan Jokowi tersebut disampaikan dalam pengantar sidang kabinet paripurna yang digelar 18 Juni lalu. Saat itu sidang kabinet berlangsung tertutup untuk wartawan.

Dalam video yang dirilis Setpres itu, Jokowi menegaskan bahwa saat ini kondisinya adalah krisis. Karena itu, dia meminta semua pejabat memiliki sense of crisis yang sama.

Dia juga menyinggung data The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Organisasi itu memperkirakan, pertumbuhan ekonomi dunia minus 6 persen sampai minus 7,6 persen. Kemudian, versi Bank Dunia minus 5 persen.

Geram dengan Kinerja Menterinya, Jokowi Ancam Bubarkan Lembaga dan Reshuffle

’’Jangan (bekerja, Red) biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita,’’ kata Jokowi. Berkali-kali Jokowi bicara dengan nada tinggi. Keningnya berkerut.

Jokowi mengatakan, dirinya melihat masih banyak yang menganggap kondisi sekarang ini normal. Kemudian, bekerja biasa-biasa saja. Dia menegaskan, para menteri dan kepala lembaga harus bekerja ekstra luar biasa. Sebab, kondisi saat ini sudah extraordinary.

Dia mempertanyakan kenapa para pemegang kebijakan, seperti para menteri, tidak memiliki perasaan dengan suasana krisis. Dia lantas mengingatkan supaya belanja kementerian ditingkatkan. Dia menerima laporan bahwa belanja kementerian masih biasa-biasa saja.

Jokowi meminta kementerian dan lembaga segera mengeluarkan belanja anggaran secepatnya. Dengan begitu, uang banyak beredar dan konsumsi masyarakat akan naik.

Jokowi lantas menyentil anggaran kesehatan yang telah dialokasikan Rp 75 triliun. ’’Baru keluar 1,53 persen, cobak,’’ katanya.

Menurut Jokowi, dengan belanja yang kecil itu, peluang uang beredar di masyarakat menjadi tertahan. Padahal, beredarnya anggaran kementerian di masyarakat bisa menjadi trigger ekonomi.

Untuk anggaran kesehatan itu, Jokowi meminta agar pembayaran untuk tunjangan dokter, dokter spesialis, dan tenaga medis segera dikeluarkan. Begitu juga dengan belanja peralatan kesehatan.

Jokowi juga menyinggung program bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat. Dia meminta anggarannya segera dikeluarkan. Jika terjadi masalah atau hambatan, segera dilakukan tindakan lapangan. Menurut dia, program bansos sudah lumayan. Namun, program itu seharusnya sudah tersalur 100 persen.

Kemudian, untuk bidang ekonomi, Jokowi meminta supaya program stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha mikro, kecil, menengah, atau besar.

Dia mengatakan, pelaku usaha mikro, kecil, dan lainnya sedang menunggu implementasi stimulus ekonomi. ’’Jangan biarkan mati dulu, baru kita bantu. Tidak ada artinya,’’ tutur Jokowi.

Dia meminta perusahaan, khususnya yang padat karya, diberi prioritas. Dengan begitu, tidak sampai terjadi PHK. Jokowi meminta jangan sampai sudah terjadi PHK besar-besaran, namun uang stimulus ekonomi satu rupiah pun belum ada yang masuk ke dunia usaha.

Jokowi mengatakan, jika kelambatan itu dipicu karena peraturan, dia siap mengeluarkan perppu atau perpres. Selama tujuannya untuk kepentingan 267 juta penduduk Indonesia, Jokowi mengaku siap dengan langkah politik maupun birokrasi. Termasuk mempertaruhkan reputasi politiknya.

’’Saya harus omong apa adanya. (Sampai sekarang, Red) tidak ada progres yang signifikan,’’ kritiknya.

Jokowi kembali meminta jajarannya untuk merasakan kondisi krisis saat ini. Langkah-langkah khusus harus dilakukan. Jokowi bahkan mengatakan bisa saja membubarkan lembaga. Kemudian, juga bisa melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Jokowi mengatakan, dirinya akan melakukan tindakan extraordinary keras. Dia meminta jajarannya untuk mengerti dan memahami apa yang dia sampaikan. Kerja keras dalam situasi seperti ini baginya sangat diperlukan.

’’Kecepatan diperlukan. Tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dalam manajemen krisis,’’ kata Jokowi di pengujung arahannya. Dalam rapat itu seluruh menteri terlihat hadir. Termasuk Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Bentang Nusantara
%d blogger menyukai ini: