Nasib ASN DKI Berbanding Terbalik Dengan TGUPP Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memangkas tunjangan aparatur sipil negara (ASN) ketimbang mengalihkan anggaran bantuan sosial ke pos penanganan pandemi virus corona. Menurut dia, saat ini 50 persen tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi aparatur sipil negara (ASN) digunakan untuk penanganan wabah. “Gaji ASN tidak berubah, tetap sama. Hanya TKD yang digunakan,” kata Anies Baswedan, di Balai Kota Jakarta.

“Saudara-saudara harus ingat, kita ditakdirkan untuk menjadi angkatan yang berjuang menghadapi wabah dan semua dampaknya. Jalani tanggung jawab sejarah ini dengan rasa bangga, dengan penuh semangat, dan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Anies.

Anies menyebut, bukan hanya anggaran tunjangan bagi para ASN saja yang dipotong, tapi hampir semua sektor mengalami pemangkasan anggaran. Kebijakan itu dilakukan untuk menanggulangi virus corona Covid-19.

“Perintahnya jelas, jangan tengok kanan kiri. Jangan membanding-bandingkan pekerjaan. Jangan membanding-bandingkan tunjangan. Jangan lepas tangan, tapi ambil tanggung jawab. Jangan loyo, tapi tegak bersemangat,” kata Anies Baswedan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memotong anggaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta. Anies meminta ASN tetap semangat bekerja meski tunjangannya dipotong 25 persen dan ditunda pemberiannya 25 persen.

“Saudara-saudara harus ingat, kita ditakdirkan untuk menjadi angkatan yang berjuang menghadapi wabah dan semua dampaknya. Jalani tanggung jawab sejarah ini dengan rasa bangga, dengan penuh semangat, dan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Anies, Jumat 29 Mei 2020.

Anies menyebut, bukan hanya anggaran tunjangan bagi para ASN saja yang dipotong, tapi hampir semua sektor mengalami pemangkasan anggaran. Kebijakan itu dilakukan untuk menanggulangi virus corona Covid-19.

“Perintahnya jelas, jangan tengok kanan kiri. Jangan membanding-bandingkan pekerjaan. Jangan membanding-bandingkan tunjangan. Jangan lepas tangan, tapi ambil tanggung jawab. Jangan loyo, tapi tegak bersemangat,” kata Anies Baswedan.

Anies meminta para ASN untuk berpikir bahwa mereka adalah penyelenggara negara yang memiliki kewajiban memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, khususnya warga DKI Jakarta.

“Di depan kita ada bencana kesehatan. Di depan kita ada krisis ekonomi. Fokus kita adalah menghadapi itu semua, menyelesaikan semua dampaknya. Kita bertanggung jawab untuk mengembalikan,” kata dia.

“Kita bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan semua ASN DKI Jakarta harus fokus pada tugasnya, harus fokus pada masa depan, harus fokus pada rakyat Jakarta,” kata Anies mengakhiri.

Gaji dan THR TGUPP tanpa dipotong sama sekali

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta mengungkapkan gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tidak pemangkasan untuk penanganan Covid-19. arena merupakan pos belanja Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD).

“TGUPP itu kelompoknya ada di kegiatan, bukan di pegawai. Yakni (pos anggaran) kegiatan di Badan Pembangunan Perencanaan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta,” kata Kepala BKD DKI Jakarta Chaidir seperti dilansir dari Antara, Jumat (29/5).

Jadi mengapa Anies menganak-emaskan TGUPP dan memilih mengorbankan banyak ASN yang harus pasrah menerima Gaji Dan THR nya dipotong, sedangkan besaran jumlah gaji dari ASN dibandingkan TGUPP sangatlah jauh.

1. Gaji seorang ketua Rp51,5 juta,
2. Ketua Bidang empat orang masing-masing Rp41,2 juta,
3. Anggota grade I Rp31,7 juta
4. Anggota grade II Rp 26,6 juta
5. Anggota grade II a Rp24,9 juta
6. Anggota grade II b Rp 20,8 juta
7. Anggota grade III Rp15,3 juta
8. Anggota grade III a Rp13,5 juta
9. Anggota grade III b Rp 9,8 juta
10. Anggota grade III c Rp8 juta.

Tak hanya biaya alokasi gaji, tapi juga terdapat biaya operasional sebesar Rp 434 juta dan sisa anggaran sebesar Rp 8 milliar untuk biaya tak terduga. Gaji ketua dan anggota TGUPP tersebut sama dengan rata-rata gaji pejabat di Pemerintah Provinsi DKI.

Yuanita R Silalahi
%d blogger menyukai ini: