Pegawai KFC Protes Karena Gaji Dipangkas & 450 Orang Dirumahkan!

Dampak pandemi COVID-19 telah berimbas bagi 450 pekerja waralaba KFC yang dirumahkan dan dipangkas upahnya demi kelangsungan perusahaan.

PT Fast Food Indonesia Tbk, sebagai pemegang hak lisensi KFC di Indonesia, akan memangkas gaji para karyawan setelah sebelumnya merumahkan 450 pekerja. Pemangkasan gaji bervariasi dari 20%-50%.

Langkah ini mendapat protes serikat buruh induk dari pekerja KFC. Penolakan itu bukan disampaikan oleh Serikat Pekerja Fast Food Indonesia (SPFFI), melainkan oleh Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI).

SPFFI merupakan serikat buruh yang menjadi anggota dari SPBI. Karena berada di bawah naungannya, maka SPFFI diminta untuk mengikutsertakan induknya, terutama dalam persoalan yang terkait hak dan kewajiban, misalnya seperti gaji. Sayangnya, untuk urusan tersebut mereka mengaku tak dilibatkan.

Sebanyak 450 pekerja di perusahaan waralaba ayam goreng, Kentucky Fried Chicken (KFC) di Pulau Jawa, dirumahkan oleh PT Fast Food Indonesia. Saat pandemi COVID-19 ini, upah para pekerja tersebut juga dipangkas. Koordinator Wilayah Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) KFC Anthony Matondang mengatakan, per tanggal 13 April 2020 kebijakan itu sudah diberlakukan. Ia merujuk data yang berhasil dihimpun Komite Pusat SPBI, 450 pekerja yang dirumahkan dan mengalami pemangkasan upah berasal dari beberapa daerah. Antara lain Gresik, Surabaya, Malang, Mojokerto, Jombang, dan Sidoarjo.

Berbarengan dengan penutupan sementara gerai yang ada di beberapa titik di daerah tersebut. “Proses dirumahkannya pekerja tidak dibarengi dengan surat keterangan dari pihak perusahaan,” kata Anthony kepada reporter Tirto, Selasa (14/4/2020). Ia mengatakan dalam memo yang dikeluarkan perusahaan pemilik jargon “Jagonya Ayam!” tersebut, pekerja dengan upah di atas Rp3 juta akan dipotong 50 persen dan pekerja dengan upah di bawah Rp3 juta akan dipotong 30 persen. Kebijakan tersebut memicu resah semua pekerja, lantaran pengambilan keputusan tidak melibatkan pekerja dan serikat pekerja.

“Tindakan pengusaha yang mengambil kebijakan merumahkan pekerja/buruh jelas bertentangan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 pasal 35 ayat 3, pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),” ujarnya. Bunyi ayat (1) demikian: Dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja; Jo pasal 86 setiap pekerja/buruh mempunyai hak memperoleh perlindungan atas, kselamatan dan kesehatan kerja; Jo pasal 93 huruf F pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha. Oleh sebab itu, Anthony mendesak agar PT Fast Food Indonesia patuh pada UU 13/2003. “Untuk membayar upah seluruh pekerja yang dirumahkan senilai 100 persen sebagaimana upah yang diterima saat bekerja,” ujarnya.

Ia juga berharap perusahaan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19 bagi pekerja yang masih bekerja. Serta meminta perusahaan untuk melaksanakan tes swab kepada seluruh pekerja. Fakta yang terjadi pada 450 pekerja KFC menambah panjang daftar pekerja yang dirumahkan dan di-PHK dalam situasi pandemi COVID-19.

Sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 1,2 juta pekerja dirumahkan dan di-PHK. Menurut data Kemenaker per 7 April 2020, sektor formal yang dirumahkan dan terkena PHK yakni 39.977 perusahaan dan jumlah pekerja/buruh/tenaga kerja 1.010.579 orang. Rinciannya, pekerja formal dirumahkan 873.090 pekerja dari 17.224 perusahaan dan yang terkena PHK 137.489 orang dari 22.753 perusahaan.

Sementara jumlah dan tenaga karyawan terdampak COVID-19 di sektor informal 34.453 perusahaan dan jumlah pekerja 189.452 orang.

“Kami punya anggota di KFC. Jadi harusnya untuk organisasi legal, kita dilakukan perundingan soal upah ini. Bukan hanya libatkan SPFFI saja, tapi semua serikat yang berdiri di perusahaan itu diberi duduk bersama untuk membicarakan terkait itu,” kata Sekretaris Jenderal Komite Pusat SPBI Fatkhul Khoir kepada CNBC Indonesia, Kamis (23/4/2020).

Dari dokumen yang diterima CNBC Indonesia, KFC yang membagi karyawan kepada beberapa grade memastikan semua grade tersebut akan terkena pengurangan gaji. Maksimal hingga 50% dari gaji pokok, tergantung status grade maupun dirumahkan atau tidak.

Direktur PT Fast Food Indonesia Justinus Dalimin Juwono membenarkan soal dokumen itu sebagai memo internal perusahaan, dan tak mau mengomentarinya.

“Kami meminta perusahaan yang meliburkan pekerja membayar upah 100%. Kedua, THR nggak bisa dipotong. Kami minta perusahaan lakukan rapid test atau swab test mengacu UU yang berlaku. Kan wajib perusahaan memberi perlindungan fisik dan mental,” kata Fatkhul.

Fatkhul mengungkapkan pihaknya sedang menunggu kepastian terkait informasi pemotongan gaji karyawan KFC. Ia akan menunggu hingga beberapa hari ke depan. Jika nantinya benar dipotong, maka SPBI akan mengambil sejumlah langkah.

“Kami rencanakan laporkan ini ke Dirjen Binwasnaker Kemnaker (Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan). Tapi kami lihat dulu, tanggal 27 Mei itu kawan-kawan anggota kami yang dirumahkan itu dipotong, kami akan bikin laporan. Kami anggap kesepakatan itu sepihak karena nggak melibatkan unsur buruh serikat pekerja,” kata Fatkhul.

Pihak PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) sendiri mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan pegawai KFC, yakni Serikat Pekerja Fast Food Indonesia (SPFFI). Di dalamnya disepakati pemotongan nilai gaji dan tunjangan hari raya hingga mencapai 50%.

Hal ini disampaikan oleh Direktur FAST Justinus Dalimin Juwono Melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Diperkirakan lebih dari 450 pegawai akan terkena dampak.

Bentang Nusantara
%d blogger menyukai ini: