Pelanggaran PSBB di Jakarta, Total Denda Hampir Rp 600 Juta

Kategori pelanggaran PSBB terbanyak yakni tidak menggunakan masker. Jumlahnya sebanyak 32.939 orang. Disusul jenis pelanggaran kendaraan yang mengangkut penumpang lebih dari 50 persen kapasitas maksimal. Jumlahnya 14.014 pelanggaran.

“Lalu ada 10.221 pengendara kendaraan roda dua yang membawa penumpang tidak satu alamat sesuai KTP.Sedangkan untuk kategori pelanggaran physical distancing berjumlah 9.645 kali. Disusul pengendara yang tidak memakai sarung tangan tangan sebanyak 9.289 orang. Sebanyak 1.568 ojek online kedapatan membawa penumpang dan 1.451 orang keluar rumah dengan suhu badan di atas normal, 803 kendaraan beroperasi melewati jam operasional.

Para pelanggar ini diberi tindakan berupa surat teguran tertulis. Para pelanggar juga membuat pernyataan tidak akan melakukan pelanggaran kembali. Jerat pidana hanya diberikan kepada pelanggar yang melawan petugas saat diberi teguran.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin mengatakan, total denda yang sudah dibayarkan pelanggar PSBB mencapai Rp 599.850.000 hingga Jumat (29/5/2020) ini. “Kalau bicara denda, denda itu sudah mencapai hampir Rp 600 juta,” ujar Arifin saat dihubungi, Jumat (29/5/2020) malam.

Jumlah ini merupakan total denda yang disetorkan sejak 24 April 2020 saat Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta diberlakukan. Menurut dia, hingga Jumat ini, sudah ada 14.783 pelanggar PSBB. Rinciannya 453 kantor atau tempat usaha disegel, 9.323 pihak diberi teguran tertulis, 1.138 lainnya didenda, dan 3.869 orang dihukum kerja sosial.

Denda yang diberikan jumlahnya beragam sesuai Pergub, mulai dari kisaran Rp 5 juta hingga Rp 10 juta untuk restoran atau tempat usaha dan Rp 25 juta hingga Rp 50 juta untuk hotel pelanggar PSBB. “Denda paling besar itu ada di beberapa tempat lain, misalnya hotel, itu bisa dari Rp 25 juta sampai Rp 50 juta,” kata dia. Arifin mengungkapkan, pihaknya bukan mengejar sanksi denda sebanyak-banyaknya kepada masyarakat.

Denda ini secara otomatis akan masuk ke kas daerah. “Jadi jangan sampai nanti seolah olah satpol PP mengejar penerimaan daerah dari denda,” tutupnya. Sementara itu, periode ketiga PSBB Jakarta akan berakhir 4 Juni 2020. Belum dipastikan apakah PSBB nantinya diperpanjang kembali atau tidak.

Bentang Nusantara
%d blogger menyukai ini: